Debat Majelis PBB tentang laporan ICC, Timor-Leste sampaikan dukungan kuat pada ICC
DILI, 05 November 2026 (TATOLI) – Perwakilan Tetap Timor-Leste untuk PBB, Duta Besar Dionisio Babo Soares, dalam pidatonya pada debat sidang Majelis Umum mengenai Laporan Mahkamah Pidana Internasional (ICC – International Criminal Court), menyampaikan dukungan kuatnya terhadap ICC serta mengecam berbagai serangan, ancaman, dan sanksi yang ditujukan kepada Mahkamah tersebut.
Dalam pernyataannya saat berbicara di PBB, New York pada 02 November 2026, Duta Besar Dionisio menyatakan Timor-Leste menyambut baik kemajuan yang dicapai oleh Mahkamah tersebut, termasuk putusan bersejarah terkait situasi di Darfur serta perkembangan dalam proses peradilan dan pemberian reparasi bagi para korban.
Dalam laman resmi Permanent Mission of Timor-Leste to the United Nations in New York disebutkan bahwa tindakan serangan, ancaman, dan sanksi yang ditujukan kepada Mahkamah melemahkan independensi Mahkamah, mengganggu operasionalnya, dan mengancam keadilan bagi para korban. Timor-Leste menyerukan diakhirinya intimidasi ini dan mendesak negara-negara pihak untuk melindungi Mahkamah serta memastikan bahwa Mahkamah dapat menjalankan mandatnya tanpa campur tangan pihak mana pun.
Jadi, Timor-Leste menekankan bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memainkan peran vital dalam menangani genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.
Selain itu, Timor-Leste menyoroti prinsip komplementaritas, dengan menegaskan bahwa pemerintah nasional memikul tanggung jawab utama untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan internasional, sementara ICC akan melakukan intervensi apabila otoritas nasional tidak bersedia atau tidak mampu untuk bertindak secara sungguh-sungguh.
Dalam pidato terakhir Duta Besar Dionisio mengatakan Timor-Leste berkomitmen terhadap Statuta Roma, dengan menekankan bahwa peradilan pidana internasional sangatlah penting bagi negara-negara kecil yang mengandalkan hukum internasional dan kesetaraan berdaulat.
Berdasarkan pengalamannya sendiri, Timor-Leste menekankan bahwa akuntabilitas, penghormatan terhadap supremasi hukum, dan rekonsiliasi merupakan hal yang esensial untuk mencapai perdamaian yang langgeng.
Timor-Leste juga mendorong negara-negara yang belum bergabung dengan Statuta Roma untuk mempertimbangkan menjadi anggota serta mendukung sistem peradilan internasional.
Untuk diketahui bahwa, pada 2 November 2026, Sidang Majelis Umum PBB ke-81 menggelar debat pleno tahunan mengenai laporan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Majelis Umum PBB secara resmi mengesahkan resolusi yang mengutuk segala bentuk ancaman, sanksi, dan intervensi terhadap ICC dan personelnya.
Tim TATOLI
