Pemerintah siapkan lima prioritas kurangi ketergantungan Timor-Leste pada impor
DILI, 04 November 2026 (TATOLI) – Kementerian Perdagangan dan Industri (MKI) Timor-Leste menetapkan lima bidang prioritas dalam rencana strategis tiga tahun, periode 2027–2029, untuk memperkuat produksi dalam negeri, mengembangkan industri pengolahan, serta mengurangi ketergantungan negara terhadap barang impor di tengah ketidakstabilan ekonomi global.
Direktur Jenderal Perdagangan MKI, Elias de Jesus, mengatakan Timor-Leste perlu secara bertahap mengubah struktur ekonominya dari ketergantungan tinggi terhadap impor menuju perekonomian yang memiliki kapasitas produksi domestik, industri pengolahan, dan kemampuan ekspor yang lebih kuat.
“Namun, kita juga harus realistis. Kita tidak dapat mengubah perekonomian dalam waktu singkat. Kita membutuhkan prioritas yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten. Karena itu, MKI telah mengidentifikasi lima bidang prioritas untuk periode 2027 hingga 2029,” kata Elias de Jesus kepada TATOLI di Dili, Rabu.
Ia menjelaskan, prioritas pertama adalah mengidentifikasi produk lokal yang memiliki potensi dan daya saing, sehingga Timor-Leste dapat memusatkan sumber dayanya pada sektor-sektor yang berpeluang berkembang.
Menurutnya, Timor-Leste tidak perlu memproduksi seluruh kebutuhan barang di dalam negeri, tetapi harus memilih sektor yang memiliki potensi nyata, seperti kopi, produk pertanian tertentu, perikanan, makanan olahan, dan kerajinan tangan.
“Kita perlu memilih bidang yang benar-benar memiliki potensi. MKI dapat melakukan penilaian terhadap kapasitas produksi, kebutuhan pasar, dan peluang investasi,” ujarnya.
Prioritas kedua adalah mengembangkan industri pengolahan guna meningkatkan nilai tambah produk lokal sebelum dipasarkan, baik di dalam negeri maupun ke pasar internasional.
Elias mencontohkan, hasil pertanian seperti singkong dapat diolah menjadi berbagai produk makanan, sementara kopi Timor-Leste dapat dikembangkan melalui peningkatan proses pengolahan, pengemasan, dan pemasaran dengan merek nasional.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi produk dalam negeri sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
Prioritas ketiga adalah memperkuat hubungan antara produsen dan pasar, terutama dengan membuka akses pemasaran yang lebih teratur bagi petani dan pelaku usaha lokal.
Dalam hal ini, MKI berencana memfasilitasi hubungan antara koperasi pertanian dengan supermarket, hotel, restoran, serta perusahaan distributor.
“Petani kita membutuhkan akses kepada pembeli yang tetap. Namun, kontrak perdagangan harus didasarkan pada jumlah, kualitas, harga, dan kesinambungan pasokan,” jelasnya.
Selanjutnya, prioritas keempat adalah memperbaiki iklim usaha dan sistem perizinan untuk mendorong pertumbuhan investasi produktif.
Elias mengatakan MKI telah menerapkan sistem perizinan digital untuk kegiatan perdagangan dan industri sebagai bagian dari reformasi administrasi guna mempermudah legalisasi usaha dan mengurangi hambatan birokrasi.
“Kita perlu terus memperbaiki sistem ini, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi investasi produktif,” katanya.
Sementara itu, prioritas kelima adalah memanfaatkan peluang keanggotaan Timor-Leste dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk memperluas akses produk nasional ke pasar internasional.
Menurut Elias, integrasi Timor-Leste ke dalam kedua organisasi tersebut membuka peluang perdagangan yang lebih luas. Namun, perusahaan nasional perlu meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, dan kemampuan memenuhi persyaratan pasar internasional.
Ia menegaskan bahwa Timor-Leste tidak boleh hanya menjadi pasar konsumsi bagi produk negara lain, tetapi juga harus mampu bersaing sebagai negara produsen dan pengekspor.
“Tujuan MKI adalah membantu pengusaha lokal mengubah peluang integrasi ekonomi menjadi kontrak perdagangan dan kegiatan ekspor yang nyata,” tegasnya.
Elias menambahkan bahwa tantangan ekonomi Timor-Leste tidak hanya berkaitan dengan kenaikan atau penurunan harga barang, tetapi juga kemampuan memperkuat struktur ekonomi nasional agar lebih tangguh menghadapi perubahan pasar internasional.
“Ketika harga minyak dan pangan dunia meningkat, kita langsung merasakan dampaknya karena masih sangat bergantung pada impor,” katanya.
Untuk mewujudkan kelima prioritas tersebut, MKI membutuhkan koordinasi dengan kementerian terkait, Otoritas Kepabeanan, lembaga ekonomi, serta sektor swasta.
“Tujuan kita adalah memastikan Timor-Leste tidak hanya bergantung pada barang impor, tetapi secara bertahap meningkatkan kemampuan untuk memproduksi, mengolah, dan menjual produk sendiri. Ini merupakan arah penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Timor-Leste,” ujarnya.
MKI usulkan anggaran US$7,57 juta pada 2027
Terkait dukungan anggaran, Elias mengungkapkan bahwa MKI memperoleh alokasi dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebesar US$7.578.816 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan kementerian.
Dari jumlah tersebut, sebesar US$3.559.616 dialokasikan untuk gaji dan tunjangan, US$3.949.200 untuk barang dan jasa, serta US$70.000 untuk belanja modal pembangunan.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah program, termasuk investasi dan diversifikasi ekonomi, pengembangan sektor perdagangan dan industri, penguatan kelembagaan, serta pelayanan korporatif.
Meski demikian, Elias menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut masih akan dibahas di Parlemen Nasional sehingga jumlahnya berpotensi mengalami perubahan, baik peningkatan maupun pengurangan, sesuai hasil pembahasan.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
