Berpartisipasi di Forum Global EITI, Timor-Leste umumkan tiga komitmen transparansi sektor migas

DILI, 15 Oktober 2026 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste melalui Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Mineral (MPRM), Francisco da Costa Monteiro, mengumumkan tiga komitmen utama untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik dalam pengelolaan sektor minyak bumi, gas, dan mineral nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Francisco Monteiro dalam Forum Kepemimpinan pada Konferensi Global ke-10 Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif yang berlangsung di Brussel, Belgia, pada 08 Oktober 2026.

Berdasarkan siaran resmi Pemerintah Timor-Leste yang diterbitkan Kamis (15/10), Menteri Francisco Monteiro mengikuti serangkaian pertemuan dan kegiatan internasional EITI pada 05 hingga 09 Oktober 2026 untuk memaparkan pengalaman nasional dalam pengelolaan sumber daya alam sekaligus memperkenalkan langkah-langkah baru guna meningkatkan keterbukaan informasi di sektor ekstraktif.

Dalam forum tersebut, Menteri Francisco Monteiro mengumumkan tiga komitmen utama Pemerintah Timor-Leste untuk memperkuat transparansi pengelolaan sumber daya alam.

Komitmen pertama adalah meningkatkan sistem pelaporan yang selama ini dilakukan secara berkala menjadi pengungkapan informasi yang lebih sistematis, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Kedua, memperkuat keterbukaan informasi mengenai partisipasi negara dalam proyek-proyek strategis, kontrak dan perizinan, pemilik manfaat sebenarnya (beneficial ownership), serta berbagai aspek lain yang tercakup dalam standar EITI.

Ketiga, meningkatkan penyebarluasan informasi kepada publik sekaligus memperkuat dialog dengan masyarakat mengenai pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam nasional.

Menteri Francisco Monteiro menegaskan bahwa transparansi harus menjadi bagian dari praktik pengelolaan sumber daya alam sehari-hari, bukan hanya sebatas kewajiban penyusunan laporan.

Ia juga menekankan bahwa peningkatan keterlibatan negara dalam proyek-proyek strategis harus disertai dengan mekanisme tata kelola yang memadai, pertanggungjawaban yang jelas, serta pengawasan publik yang efektif.

Konferensi Global EITI ke-10 yang berlangsung pada 08 hingga 09 Oktober 2026 mengangkat tema “Transparency for Shared Prosperity” atau “Transparansi untuk Kemakmuran Bersama”.

Pertemuan tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan mitra internasional untuk membahas tata kelola sumber daya alam, investasi yang bertanggung jawab, peningkatan penerimaan negara, transisi energi, serta keamanan energi global.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan konferensi, pada 06 Oktober 2026, Menteri Francisco Monteiro melakukan pertemuan dengan Maria van der Hoeven, yang menjabat sebagai Ketua Dewan EITI untuk periode 2026–2029.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan EITI dalam menghadapi perubahan sektor energi global, kebutuhan investasi, serta mobilisasi pembiayaan untuk mendukung pengembangan sumber daya alam.

Selanjutnya, pada 07 Oktober, Menteri Francisco Monteiro menjadi pembicara dalam sesi bertajuk “From Readiness to Shared Prosperity: Lessons from Lusophone EITI Countries in Africa and Asia” atau “Dari Kesiapan Menuju Kemakmuran Bersama: Pembelajaran dari Negara-Negara Berbahasa Portugis Anggota EITI di Afrika dan Asia”.

Forum tersebut melibatkan perwakilan Timor-Leste, Angola, Mozambik, serta São Tomé dan Príncipe.

Dalam kesempatan itu, Menteri Francisco Monteiro memaparkan pengalaman Timor-Leste yang telah menerapkan standar EITI sejak 2008, termasuk berbagai tantangan terkait transparansi, regulasi, dan pengawasan publik dalam pengembangan sektor minyak bumi dan mineral.

Partisipasi delegasi Timor-Leste dalam kegiatan internasional tersebut turut didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Kerajaan Belgia dan Uni Eropa, Maria Lurdes Bessa. 

Soroti kemajuan negosiasi Greater Sunrise

Selain mengumumkan komitmen transparansi, Menteri Francisco Monteiro juga memaparkan perkembangan negosiasi proyek gas Greater Sunrise dalam sesi bertajuk “Energy Security in Southeast Asia: Building Resilience in an Era of Geopolitical Uncertainty” yang diselenggarakan pada 09 Oktober 2026.

Dalam forum tersebut, Menteri menjelaskan pengalaman Timor-Leste dalam mengelola sumber daya alam, termasuk sistem tata kelola Dana Perminyakan (Petroleum Fund), serta tantangan pengembangan sektor mineral dan proyek-proyek perminyakan strategis.

Ia mengungkapkan bahwa proses negosiasi Greater Sunrise antara Timor-Leste, Australia, dan konsorsium pengembang proyek telah mencapai sejumlah kemajuan penting.

Kemajuan tersebut mencakup kesepakatan pada tingkat teknis mengenai tiga instrumen utama, yakni Kode Pertambangan Minyak Bumi (Petroleum Mining Code), Kontrak Bagi Hasil Produksi (Production Sharing Contract), dan Rezim Fiskal (Fiscal Regime).

Meskipun telah mencapai kesepakatan teknis, ketiga instrumen tersebut masih menjalani proses persetujuan internal masing-masing pihak sebelum dapat diberlakukan.

Dalam konteks keanggotaan Timor-Leste di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Menteri Francisco Monteiro juga menyoroti potensi kontribusi pengembangan sumber daya energi nasional terhadap penguatan ketahanan energi regional.

Menurutnya, pengembangan sumber daya alam secara bertanggung jawab dapat memberikan kontribusi bagi keamanan energi Asia Tenggara, dengan tetap mengedepankan penguatan institusi, transparansi, dan mekanisme pertanggungjawaban publik.

Melalui partisipasinya dalam Konferensi Global EITI ke-10, Pemerintah Timor-Leste kembali menegaskan komitmen untuk meningkatkan tata kelola industri ekstraktif agar pengelolaan minyak bumi, gas, dan mineral dapat dilakukan secara transparan serta memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. 

Reporter : Cidalia Fátima

Editor    : Armandina Moniz