MPIE perkuat studi kelayakan guna tingkatkan kualitas investasi publik pada 2027
DILI, 15 Oktober 2026 (TATOLI) – Kementerian Perencanaan dan Investasi Strategis (MPIE) Timor-Leste akan memperkuat kajian kelayakan proyek untuk meningkatkan kualitas investasi publik pada 2027. Pendekatan itu diarahkan agar proyek pembangunan dipilih berdasarkan kesiapan teknis, kebutuhan masyarakat, serta manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diuji.
Menteri MPIE Gastão Francisco de Sousa menjelaskan kebijakan tersebut dalam Seminar Panorama Orçamental 2027 di Dili, Rabu (14/10), ketika memaparkan prioritas perencanaan dan pelaksanaan investasi strategis.
“Kita mengubah pendekatan perencanaan dari proyek-proyek yang berdiri sendiri menuju pengelolaan berdasarkan hasil yang dapat diverifikasi,” kata Gastão.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan jalan, misalnya, seharusnya tidak hanya diukur dari panjang fisik jalan yang dikontrakkan, tetapi juga dari penurunan biaya transportasi dan berkurangnya waktu perjalanan menuju pasar.
Dalam prioritas 2027, MPIE berencana memperkuat Sekretariat Studi Kelayakan yang terpusat di kementerian dan menyelesaikan kajian atas tujuh proyek strategis. Pelaksanaan kajian akan dikaitkan dengan tahapan persiapan, pengadaan, dan penilaian mutu pekerjaan.
Menurut bahan presentasi MPIE, metode pemilihan proyek diusulkan mencakup identifikasi kebutuhan oleh kementerian dan munisipalitas, penyaringan teknis, studi kelayakan, penilaian multikriteria, dan penetapan alokasi anggaran.
Studi kelayakan akan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial, sedangkan penentuan prioritas memeriksa manfaat ekonomi, dampak sosial, risiko, kesiapan, serta sumber pendanaan.
Laporan MPIE memuat usulan agar proyek strategis bernilai sedikitnya US$5 juta tidak dimasukkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tanpa studi kelayakan yang divalidasi. Karena ketentuan itu tidak dinyatakan sebagai hukum yang sudah berlaku dalam naskah intervensi, statusnya masih perlu dikonfirmasi. Materi yang sama menyebut mekanisme pengecualian untuk respons keadaan darurat.
“Kita harus memperlakukan aset publik sebagai kekayaan yang nilainya dapat menyusut. Jika diabaikan, kita justru menghancurkan nilainya untuk masa depan,” kata Gastão saat menekankan perlunya pemeliharaan infrastruktur.
MPIE berencana menghubungkan Sekretariat Studi Kelayakan dengan Badan Pembangunan Nasional (ADN), Komisi Nasional Pengadaan (CNA), dan Sekretariat Proyek Besar (SGP), agar proyek lebih siap saat masuk dalam anggaran dan dapat dipantau hasilnya.
Menteri Gastão menyatakan pembiayaan investasi strategis 2027–2030 dapat menggabungkan APBN, pinjaman konsesional, kemitraan pemerintah-swasta pada sektor yang sesuai, dan dukungan mitra pembangunan. Tujuannya menjaga manfaat investasi tanpa mengabaikan kesinambungan pembiayaan negara.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
