Timor-Leste siap perkuat kerja sama ASEAN atasi kabut asap Karhutla Indonesia
DILI, 15 Oktober 2026 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste menegaskan komitmennya untuk berpartisipasi dalam mekanisme kerja sama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) guna mengatasi pencemaran kabut asap lintas batas akibat karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di Indonesia yang kini memengaruhi kualitas udara di sejumlah negara kawasan, termasuk Timor-Leste.
Wakil Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Urusan ASEAN, Milena Rangel, mengatakan bahwa Timor-Leste sebagai anggota ASEAN memiliki tanggung jawab bersama untuk mendukung upaya regional dalam menghadapi bencana lingkungan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
“Kita mendukung mekanisme yang dimiliki ASEAN. Sebagai sebuah komunitas dan keluarga, ketika terjadi dampak besar seperti persoalan kabut asap saat ini, Timor-Leste juga menjadi bagian dari mekanisme tersebut,” kata Milena Rangel kepada TATOLI saat diwawancarai di Kementerian Keuangan, Dili, Rabu (14/10).
Menurutnya, keterlibatan Timor-Leste dalam penanganan kabut asap lintas batas tidak hanya dilakukan melalui jalur diplomatik, tetapi juga melibatkan lembaga nasional yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana.
Ia menjelaskan bahwa Otoritas Perlindungan Sipil, bersama Sekretariat Negara Perlindungan Sipil yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, turut berpartisipasi dalam mekanisme koordinasi regional untuk menghadapi persoalan kabut asap.
“Sekarang kita juga telah mengalami dampaknya. Melalui mekanisme ini, negara-negara dapat saling membantu. Apabila dilihat dalam konteks ASEAN, kita bekerja sebagai satu keluarga untuk merespons persoalan yang memengaruhi seluruh kawasan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kerja sama regional harus dilandasi tanggung jawab bersama karena persoalan yang dihadapi satu negara dapat memberikan dampak terhadap negara lainnya.
“Ini merupakan inisiatif organisasi untuk merespons persoalan regional. Sebagai satu keluarga, semua negara memiliki tanggung jawab. Ini merupakan praktik yang normal dalam kerja sama ASEAN,” ujarnya.
Terkait kemungkinan ASEAN meminta bantuan dalam menghadapi bencana kabut asap, Milena memastikan bahwa Timor-Leste siap memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki.
Ia menjelaskan bahwa selama ini Timor-Leste telah memberikan kontribusi kepada ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre), lembaga regional yang mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.
“Timor-Leste selalu memberikan kontribusi kepada AHA Centre untuk mendukung bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana yang memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Meskipun anggaran kita tidak besar, kontribusi tersebut tetap diberikan sesuai kemampuan,” katanya.
Menurut Milena, meskipun jumlah bantuan yang diberikan Timor-Leste tidak sebesar negara anggota ASEAN lainnya, partisipasi tersebut mencerminkan solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi berbagai keadaan darurat di kawasan.
“Kita selalu berkontribusi kepada AHA Centre. Jumlahnya memang tidak besar seperti negara lain, tetapi kita terus berpartisipasi dan mendukung mekanisme bantuan kemanusiaan ASEAN,” tegasnya.
ASEAN akan bahas krisis kabut asap pada November
Sementara itu, persoalan kabut asap lintas batas akibat karhutla Indonesia telah menjadi perhatian negara-negara ASEAN dan dijadwalkan untuk dibahas dalam pertemuan para menteri luar negeri menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada November 2026.
Dilansir dari The Jakarta Post melalui artikel berjudul ASEAN to discuss tackling transboundary haze ahead of November summit yang diterbitkan pada 13 Oktober 2026, Filipina selaku Ketua ASEAN tahun ini memastikan bahwa persoalan kabut asap telah masuk dalam agenda pembahasan regional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Filipina, Dominic Xavier Imperial, menegaskan bahwa persoalan tersebut akan dibicarakan dalam rangkaian pertemuan persiapan KTT ASEAN.
“Persoalan itu sudah masuk dalam agenda,” kata Dominic Xavier Imperial, sebagaimana dilaporkan The Jakarta Post.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, sebelumnya juga menyatakan akan membawa persoalan kabut asap ke tingkat ASEAN, mengingat dampaknya semakin meluas terhadap kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, dan transportasi udara.
Ia menyoroti bahwa mekanisme ASEAN yang telah ada untuk menangani bencana alam belum secara khusus mencakup persoalan kabut asap dalam kerangka penanggulangan bencana tersebut.
Pernyataan ini memperlihatkan pentingnya memperkuat koordinasi antara mekanisme penanggulangan bencana ASEAN dan kerja sama khusus penanganan pencemaran asap lintas batas.
ASEAN sendiri memiliki ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), yakni perjanjian regional untuk meningkatkan kerja sama pencegahan, pemantauan, dan penanganan pencemaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Mekanisme perjanjian tersebut berbeda dari mandat utama AHA Centre yang berfokus pada koordinasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.
Kabut asap dilaporkan menjangkau enam negara ASEAN
Krisis kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah memicu kekhawatiran kawasan setelah kabut asap menyebar ke sejumlah negara tetangga.
Berdasarkan berbagai laporan media internasional hingga 15 Oktober 2026, sedikitnya enam negara anggota ASEAN di luar Indonesia dilaporkan mengalami dampak atau terjangkau sebaran kabut asap, yakni Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, dan Timor-Leste, meskipun tingkat keterpaparan dan bukti keterkaitan dengan sumber kebakaran berbeda di setiap negara.
Di Malaysia, pemerintah telah menutup sekolah di sejumlah wilayah menyusul memburuknya kualitas udara. Kondisi serupa juga terjadi di Singapura yang mencatat peningkatan signifikan konsentrasi partikel halus PM2.5.
Laporan Reuters pada 14 Oktober 2026 menyebutkan bahwa konsentrasi PM2.5 dalam pengukuran satu jam di wilayah barat Singapura mencapai 284 mikrogram per meter kubik, masuk kategori sangat tinggi menurut otoritas lingkungan negara tersebut.
Sementara itu, kabut asap juga dilaporkan mencapai Brunei Darussalam dan sebagian wilayah Filipina. Laporan mengenai sebaran asap hingga Thailand bagian selatan turut menunjukkan luasnya kekhawatiran regional, meskipun besarnya kontribusi kebakaran Indonesia terhadap kualitas udara setempat masih memerlukan verifikasi meteorologis.
Di Timor-Leste, pemerintah mengambil langkah pencegahan dengan menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka selama tiga hari, mulai 15 hingga 17 Oktober 2026, di seluruh lembaga pendidikan negeri dari tingkat prasekolah hingga pendidikan menengah umum dan teknik kejuruan.
Kebijakan tersebut ditetapkan sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik dan tenaga pendidik menyusul kekhawatiran terhadap paparan partikel polutan yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah atau negara sekitar.
Situasi ini menunjukkan bahwa dampak kebakaran hutan tidak lagi terbatas pada wilayah Indonesia, tetapi telah berkembang menjadi persoalan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang membutuhkan koordinasi lintas negara.
Di tengah meningkatnya kekhawatiran regional, sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan SiPongi milik Kementerian Kehutanan Indonesia mencatat sebanyak 20.334 titik panas atau hotspot di berbagai wilayah Indonesia dalam pemantauan 24 jam terakhir yang dilaporkan pada Rabu (14/10).
Dalam laporan bertajuk Southeast Asia’s Haze Crisis: Why the Fires Keep Returning yang diterbitkan pada 14 Oktober 2026, Asia Media Centre menjelaskan bahwa krisis kabut asap di Asia Tenggara tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi cuaca ekstrem, tetapi juga berkaitan dengan persoalan pengelolaan lahan gambut dan pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan.
Fenomena El Niño yang menyebabkan kondisi lebih panas dan kering telah meningkatkan risiko kebakaran serta mempersulit upaya pemadaman di berbagai wilayah Indonesia.
Namun, persoalan mendasar lainnya adalah pengeringan lahan gambut untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit maupun tanaman industri.
Lahan gambut yang secara alami menyimpan air dan karbon dalam jumlah besar menjadi sangat mudah terbakar ketika dikeringkan. Kebakaran pada lahan tersebut juga sulit dipadamkan karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan terus membara selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.
Akibatnya, asap tebal yang dihasilkan dapat terbawa angin melintasi batas negara dan memperburuk kualitas udara di kawasan Asia Tenggara.
Asia Media Centre juga melaporkan bahwa kebakaran tahun ini telah memberikan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Mengutip laporan BBC, hampir 175.000 kasus infeksi saluran pernapasan tercatat antara Juli hingga September 2026 dan dikaitkan dengan dampak kebakaran serta pencemaran asap.
Laporan tersebut turut menyoroti bahwa persoalan karhutla merupakan tantangan berulang di kawasan. Pada 2015, Indonesia mengalami kebakaran yang menghanguskan sekitar 2,6 juta hektare lahan, disusul sekitar 1,65 juta hektare pada 2019.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan membutuhkan langkah jangka panjang, termasuk perlindungan ekosistem gambut, pencegahan pembakaran lahan, penegakan hukum, serta kerja sama regional yang lebih efektif.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
