DILI, 21 Juli 2026 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste belum mengubah kebijakan intervensi harga bahan bakar minyak (BBM) meskipun harga minyak mentah dunia mulai menunjukkan tren penurunan dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah memilih terus memantau perkembangan pasar energi global sebelum mengambil keputusan untuk menormalisasi harga BBM di dalam negeri.
Berdasarkan data Trading Economics, pada perdagangan Selasa (21/7), harga minyak mentah Brent diperdagangkan di kisaran US$88 per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) berada di sekitar US$82 per barel. Penurunan harga tersebut terjadi setelah meningkatnya harapan terhadap meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, yang selama beberapa pekan terakhir menjadi faktor utama pendorong kenaikan harga minyak dunia.
Meski demikian, harga minyak global masih tergolong tinggi dibandingkan periode sebelum konflik memanas. Selain itu, pelaku pasar masih mencermati perkembangan situasi di kawasan Teluk, khususnya Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur distribusi minyak terpenting di dunia. Kondisi tersebut menyebabkan volatilitas harga minyak masih cukup tinggi sehingga pasar tetap berhati-hati.
Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Mineral (MPRM), Francisco da Costa Monteiro, mengatakan pemerintah terus mengikuti perkembangan harga minyak internasional secara cermat sebelum mengambil keputusan mengenai kebijakan harga BBM.
“Kami terus memantau dengan sangat hati-hati perkembangan harga bahan bakar. Pemerintah tetap mempertahankan intervensi yang diperlukan melalui aturan dekrit undang-undang untuk menjaga stabilitas harga BBM,” kata Francisco Monteiro kepada wartawan di Farol, Dili, Jumat (17/07).
Menurutnya, harga minyak mentah dunia memang mulai menurun dalam dua hingga tiga pekan terakhir setelah tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang membantu meredakan ketegangan di Timur Tengah.
Namun, ia menegaskan bahwa penurunan harga minyak mentah belum otomatis diikuti oleh turunnya harga bensin maupun solar karena keduanya merupakan produk hasil pengolahan.
“Harga minyak mentah memang sudah turun, tetapi itu belum tentu langsung mengubah harga bensin atau solar karena minyak mentah masih harus diproses di kilang. Persaingan memperoleh pasokan dari kilang masih tetap tinggi,” ujarnya.
Menteri itu menjelaskan bahwa minyak mentah yang diproduksi di berbagai negara harus melalui proses penyulingan sebelum menjadi BBM yang dapat digunakan masyarakat. Oleh karena itu, harga produk akhir masih dipengaruhi biaya pengolahan, distribusi, kapasitas kilang, serta permintaan pasar terhadap produk olahan tersebut.
Ia menambahkan, pemerintah belum dapat mencabut aturan dekrit undang-undang mengenai intervensi harga BBM karena harga minyak dunia belum turun hingga berada di bawah ambang batas yang menjadi acuan pemerintah.
“Kami belum bisa mencabut aturan dekrit undang-undang tersebut karena masih terus melakukan pemantauan. Jika saat ini harga turun, tetapi dalam satu atau dua minggu kembali terjadi konflik di Timur Tengah, harga minyak bisa naik lagi. Karena itu, pemerintah perlu melakukan analisis secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah berharap kondisi pasar energi global benar-benar stabil sebelum melakukan normalisasi kebijakan harga BBM sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbulkan gejolak baru bagi masyarakat maupun perekonomian nasional.
Para analis energi juga menilai arah pergerakan harga minyak dalam beberapa hari ke depan masih sangat bergantung pada perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Apabila upaya diplomasi terus berlanjut dan tidak terjadi gangguan terhadap pasokan minyak global, harga minyak diperkirakan dapat terus melemah. Sebaliknya, setiap eskalasi baru berpotensi kembali mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Karena itu, Pemerintah Timor-Leste memilih tetap mempertahankan kebijakan intervensi harga BBM sembari terus mengevaluasi perkembangan harga minyak internasional guna memastikan stabilitas pasokan dan menjaga daya beli masyarakat.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
