DILI, 08 Juli 2026 (TATOLI) – Pemerintah menyetujui rancangan Resolusi yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri, Francisco da Costa Guterres, mengenai pembentukan Komisi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perdamaian dan Pembangunan.
Rancangan Resolusi Pemerintah yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri, Francisco da Costa Guterres, dalam rapat Dewan Menteri menyetujui konsep yang menetapkan tujuan, prinsip, dan struktur Komisi tersebut, serta mengamanatkan pembentukannya sebagai mekanisme koordinasi untuk menyusun strategi dan mengoordinasikan tindakan dalam memajukan pendidikan kewarganegaraan di tingkat nasional, dengan fokus pada perdamaian dan pembangunan.
Dalam hasil rapat Dewan Menteri, disebutkan Komisi ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran kewarganegaraan serta mendorong budaya damai yang berlandaskan prinsip-prinsip antikekerasan, demokrasi, rekonsiliasi, dan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Komisi akan mengoordinasikan langkah-langkah kementerian dan entitas terkait lainnya, seraya menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, mitra bilateral, regional, maupun multilateral, serta masyarakat sipil dan masyarakat luas.
Konsep yang kini telah disetujui juga menetapkan struktur operasional Komisi, yang mencakup Komisi Antar-Kementerian, Komite Eksekutif, Sekretariat, serta tiga program intervensi yaitu, Pendidikan Kewarganegaraan, Kemitraan untuk Perdamaian, dan Inisiatif Masyarakat.
Pelaksanaan kegiatannya akan melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Francisco da Costa Guterres usai rapat Dewan Menteri, kepada wartawan mengatakan bahwa keputusan pemerintah ini menyetujui konsep yang menetapkan tujuan, prinsip, serta struktur Komisi tersebut, sekaligus menetapkan pembentukannya sebagai mekanisme koordinasi untuk merumuskan strategi dan mengoordinasikan langkah-langkah guna memajukan pendidikan kewarganegaraan di tingkat nasional, dengan fokus pada perdamaian dan pembangunan.
Ia menjelaskan bahwa Komisi tersebut dibentuk dengan tujuan memperkuat kesadaran kewarganegaraan serta mendorong budaya damai, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip antikekerasan, demokrasi, rekonsiliasi, dan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.
“Tujuan Komisi ini adalah untuk mendorong dialog sebagai cara menyelesaikan perbedaan dan konflik di masyarakat, serta mengadakan dialog untuk mengubah pola pikir dan perilaku kita, agar setiap orang memahami bahwa masalah harus diselesaikan melalui dialog, bukan dengan konflik atau kekerasan,” ujar Francisco Guterres.
Dikatakan, Komisi ini akan bekerja sama dengan masyarakat dan memberikan perhatian khusus kepada kaum muda untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya dialog dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari.
Tim TATOLI
