OE-CUSSE, 22 Januari 2026 (TATOLI) – Perdana Menteri (PM), Kay Rala Xanana Gusmão menegaskan bahwa mulai tahun ini Pemerintah akan memberikan perhatian maksimal pada persiapan Pemilihan Pemerintah Daerah, sehingga pada tahun 2027 kota-kota yang telah memenuhi kesiapan dapat menyelenggarakan pemilihan tersebut.
Hal itu disampaikan PM kepada wartawan sebelum kembali ke Dili, usai melakukan kunjungan kerja selama lima hari di Wilayah Administratif Khusus Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), sejak Minggu (18/1) hingga Kamis (22/1) 2026, guna menilai kondisi minimum lembaga-lembaga negara di wilayah tersebut.
“Saya senang karena ada partisipasi besar, mulai dari para pejabat hingga semua direktur, untuk mengetahui situasi sebenarnya di RAEOA. Situasinya tidak jauh berbeda dengan kotamadya lain, yang tahun ini, bagi saya sebagai Perdana Menteri, akan mendapat perhatian lebih dalam persiapan setiap kotamadya, termasuk RAEOA, agar pada tahun 2027 kota-kota yang siap dapat menyelenggarakan pemilihan Pemerintah Daerah,” ujar Xanana usai kunjungan terakhirnya ke Rumah Sakit Rujukan Oe-Cusse, Kamis ini.
Ia menjelaskan, kunjungan ke Oe-Cusse dilakukan bersama sejumlah kementerian terkait, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Administrasi Negara, serta Kementerian Investasi dan Perencanaan Strategis.
“Saya datang ke Oe-Cusse tidak sendirian. Kami datang bersama beberapa kementerian, meskipun pada saat yang sama pemerintah nasional tetap harus terus berfungsi,” tegasnya.
Terkait persiapan tersebut, badan berwenang bersama pimpinan RAEOA menginformasikan bahwa di Dili telah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan Ketua Otoritas Kota (PAM) serta para administrator pos administrasi untuk mengevaluasi fungsi struktural di setiap kotamadya. Hasil evaluasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing kotamadya.
“Sekarang masing-masing membawa hasil evaluasi untuk mencari koreksi dan meningkatkan kinerja. Jika kita menuju Pemerintah Daerah tanpa perencanaan yang baik, anggaran bisa digunakan secara sembarangan dan banyak kekurangan. Itu bukan tujuan kita,” ujar PM Xanana.
Menurutnya, selama lima hari berada di Oe-Cusse, pemerintah melakukan penilaian langsung dan berdialog dengan para pihak yang bekerja di RAEOA untuk memahami permasalahan yang ada.
“Kami menilai pekerjaan mereka, melihat masalah yang muncul, apa yang sudah baik dan apa yang masih kurang. Setelah kembali ke Dili, kementerian akan melihat dengan cermat kondisi yang ada,” jelasnya.
Xanana menambahkan bahwa evaluasi ini tidak hanya berlaku untuk Oe-Cusse, tetapi juga menjadi pembelajaran dari dua fase berbeda yang pernah dialami wilayah tersebut.
“Ada fase dengan ide besar, tetapi hasilnya tidak terlihat. Karena itu dibentuk struktur transisi baru. Sekarang kita datang untuk mendorong dan mengajak masyarakat Atoni agar bersama-sama, dengan satu pikiran, membawa Oe-Cusse maju,” katanya.
PM Xanana menegaskan bahwa pemilihan Pemerintah Daerah pada 2027 tidak akan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah. Pemerintah akan melakukan pemantauan berkala setiap dua bulan.
“Teknisi akan terus menilai apa yang masih kurang, apakah ada peningkatan atau tidak. Dari situ akan ditentukan berapa banyak kotamadya yang siap menyelenggarakan pemilihan lokal pada tahun 2027,” ujarnya.
Ia menilai bahwa keberadaan Pemerintah Daerah sangat penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan perencanaan pembangunan di tingkat kotamadya.
Sebelumnya, Pemerintah telah menyetujui Keputusan Pemerintah Nomor 11/2019 tanggal 13 Maret tentang pelaksanaan strategi desentralisasi administrasi dan pembentukan badan perwakilan kekuasaan lokal, sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi RDTL Pasal 5.
Undang-undang tersebut menetapkan prinsip desentralisasi administrasi publik, pembentukan badan perwakilan kekuasaan lokal, serta penguatan karakteristik dan kompetensi administratif pada berbagai tingkatan pemerintahan. Oé-Cusse Ambeno dan Ataúro juga diberikan perlakuan administratif dan ekonomi khusus.
Selain itu, Konstitusi RDTL Pasal 72 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah dibentuk untuk mengatur partisipasi warga negara dalam menyelesaikan persoalan komunitas dan mendorong pembangunan daerah, dengan ketentuan organisasi, kompetensi, fungsi, dan komposisinya diatur melalui undang-undang.
Parlemen Nasional sebelumnya juga telah menyetujui paket undang-undang terkait pemerintahan daerah, yakni Undang-Undang Nomor 23/2021 tentang Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi Administrasi, Undang-Undang Nomor 22/2021 tentang Pemilu Kota, serta Undang-Undang Nomor 16/2023 tentang Keuangan Daerah dan Pemilu Kota.
Reporter: Abílio Elo Nini (Penerjemah: Cidalia Fátima)
Editor: Armandina Moniz
