Presiden Republik sahkan Undang-undang pencabutan tunjungan pensiun seumur hidup
DILI, 29 September 2025 (TATOLI)— Presiden Republik, José Ramos-Horta, Senin ini secara resmi mengesahkan Undang-Undang nomor 11/VI (3a) tentang pencabutan tunjungan Pensiun Bulanan Seumur Hidup (Pensão mensal vitalícia) bagi Anggota Parlemen Nasional, dan Mantan Pejabat Badan Kedaulatan negara beserta langkah-langkah lainnya.
Rancangan undang-undang nomor 11/VI (3a) itu telah disetujui oleh Parlemen Nasional (PN), melalui sidang paripurna luar biasa, Jumat (26/09) dengan 62 suara mendukung, dan tidak ada suara yang menolak dan abstain.
Presiden Ramos-Horta dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Kepresidenan, Bairro Pite, Dili, mengatakan, sebagai Kepala Negara memikul tanggung jawab berat untuk mengesahkan (atau tidak mengesahkan) Keputusan Parlemen Nasional Nomor 21/2025, untuk mencabut tunjangan pensiun seumur hidup dan tunjangan lain yang diberikan kepada mantan anggota Parlemen, mantan anggota Pemerintah, dan mantan pejabat badan kedaulatan. Dimana, keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 20 Mei 2002.
Berita terkait : PN setujui rancangan UU pencabutan tunjungan pensiun seumur hidup
“Hari ini, dengan mengesahkan undang-undang ini, saya tegaskan kembali keyakinan saya terhadap kematangan politik rakyat kita dan kapasitas kolektif kita untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi di semua tahap. Semoga solidaritas dan martabat manusia terus membimbing nasib kita bersama,” kata Presiden Ramos-Horta.
Kepala Negara mengatakan bahwa ini adalah momen penting demokrasi muda, tidak hanya karena implikasi edukatif dan korektifnya untuk memperbaiki undang-undang sebelumnya yang melanggar prinsip kesetaraan, tetapi juga penting karena konsekuensi kemanusiaan dan sosial yang akan ditimbulkan keputusan ini terhadap kehidupan beberapa keluarga Timor-Leste.
“Undang-undang ini telah disetujui oleh Parlemen Nasional dengan suara mutlak, suatu prestasi yang jarang terjadi dalam 23 tahun restorasi kemerdekaan kita. Perlu saya ingatkan bahwa baik Konstitusi RDTL yang disahkan pada tahun 2002, maupun Rencana Pembangunan Strategis (2011-2030), ataupun Perjanjian Batas Maritim dengan Australia (2018) tidak mencapai suara konsensus penuh seperti ini,” kata Presiden Republik.
Menurut Ramos-Horta, undang-undang ini secara tegas mencerminkan kehendak semua wakil rakyat dan Pemerintah Konstitusional ke – IX.
“Ini juga mencerminkan sentimen sebagian besar masyarakat kita, termasuk para pemimpin politik yang, selama kampanye pemilu 2023, secara terbuka berjanji untuk mencabut undang-undang pensiun seumur hidup. Dengan mengesahkan undang-undang ini, saya telah melakukannya setelah mempertimbangkannya dengan saksama,” ungkapnya.
Dalam mengesahkan undang-undang ini, kata Kepala Negara bahwa dirinya melakukannya setelah mempertimbangkannya secara matang.
Berita terkait : Lima Fraksi Partai di PN dan EUTL tandatangani penjanjian pembahasan pencabutan ‘Lei Pensaun Vitalísia’
“Undang-undang ini tidak menghilangkan hak-hak mereka sebagai veteran dan hak mereka yang telah dituangkan untuk mendapatkan masa pensiun yang bermartabat dan adil. Saya merekomendasikan agar Pemerintah mempertimbangkan transisi yang rasional dan adil dalam penerapan undang-undang ini, untuk memastikan solusi yang bermartabat,” kata Kepala Negara.
Sebelum mengesahkan undang-undang itu, Presiden Republik telah berbicara dengan Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão dua kali mengenai masalah ini dan merasa yakin bahwa Pemerintah secara aktif mempertimbangkan solusi yang adil dan bermartabat.
“Saya juga telah berbicara dengan Ketua Pengadilan Banding (Afonso Carmono), Jaksa Agung (Nelson de Carvalho), Ombudsman Hak Asasi Manusia dan Keadilan (Virgílio Guterres), Menteri Urusan Pejuang dan Pembebasan Nasional (Gil da Costa Monteiro ‘Oan Soru’), Panglima Angkatan Pertahanan Bersejata F-FDTL (Letnan Jenderal Falur Rate Laek), Penasihat Senior saya, Jenderal Lere, mahasiswa universitas, dan anggota kaum resistensi,” ujarnya.
Jalan menuju demokrasi dipenuhi pilihan-pilihan sulit. Kebesaran suatu bangsa tidak hanya diukur dari keberaniannya untuk melakukan reformasi, tetapi juga dari sisi kemanusiaannya dalam memperlakukan warga negaranya, termasuk mereka yang mengabdi kepada negara.
Dikatakan, jalan menuju demokrasi dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Kebesaran suatu bangsa diukur bukan hanya dari keberaniannya untuk melakukan reformasi, tetapi juga dari sisi kemanusiaan yang ditunjukkan dalam memperlakukan warganya, termasuk mereka yang mengabdi kepada negara.
“Hari ini, dengan mengesahkan undang-undang ini, saya menegaskan kembali keyakinan saya terhadap kematangan politik rakyat kita dan kapasitas kolektif kita untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi di setiap tahap,” kata Kepala Negara.
TATOLI
