DILI, 16 Mei 2025 (TATOLI)— Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Profesor Eddy Pratomo menyatakan, Presiden Republik Timor-Leste, Jose Ramos Horta mendukung pencalonan Indonesia di Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) dan anggota Komisi Hukum Internasional (ILC).
Hal tersebut disampaikan Profesor Eddy Pratomo, usai bertemu Presiden Republik, Jose Ramos Horta di Istana Negara, Dili, jumat ini. Dalam pertemuan tersebut, Profesor Eddy Pratomo didampingi Duta Besar Indonesia di Timor-Leste, Okto Dorinus Manik.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Republik akan berusaha keras untuk mendukung pencalonan Indonesia. Karena Indonesia, sebagai negara kepulaun terbesar di dunia, perlu ada suara yang mengimbangi ke negara lain karena Hakim ITLOS jumlahnya ada 21 dan Indonesia belum pernah menjadi anggota atau hakim. Jadi, jika Indonesia terpilih diharapkan dapat memberikan sumbangan yang konkrit,” kata Professor Edy Pratomo pada wartawan usai pertemuan.
Selain itu, dikatakan dalam pertemuan tersebut dibahas juga tentang kerjasama dibidang Pendidikan dan sengketa batas laut.
“Saya di undang oleh Pemerintah Timor-Leste sebagai pakar hukum laut dan saat ini saya sebagai Dekan Fakultas Hukum dari universitas Pancasila. Jadi, selama dua hari dalam Konferensi Internasional kita membahas tentang opsi-opsi terbaru dalam kerangka mencari satu opsi dalam penyelesaian sengketa batas laut antar negara,” tuturnya.
Didalam pertemuan, Profesor Eddy Pratomo juga membahas dengan Presiden Republik tentang bagaimanan menangani kekayaan laut, sehingga cara pengambilan dan eskplorasinya sesuai dengan konstitusi undang-undang laut.
“Jadi, kami Indonesia menjelaskan didalam Forum tersebut tentang pengalaman Indonesia melakukan perundingan dengan beberapa negara tetangga. Karena, kita Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga,” tuturnya.
Ditambahkan, isu yang berkaitan dengan kekayaan laut yaitu isu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi batas laut yang sudah ada.
“Pemerintah Timor-Leste ini luar biasa mengambil inisiatif masalah- masalah yang sangat penting bagi sebuah negara khususnya negara negara kecil. Jadi, dalam Konferensi itu semua pakar bertemu untuk menyatukan persepsi dan memberikan solusi jalan tengah, temasuk joint development zoom apabila perjanjian batas belum disepakati,” jelasnya.
Indonesia calonkan dua pakar jadi hakim ITLOS, anggota ILC
Dalam Antaranews yang dikutip Tatoli, menyebutkan Pemerintah Indonesia mencalonkan dua pakar hukum internasional untuk berkiprah di Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) dan Komisi Hukum Internasional (ILC).
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arief Havas Oegroseno dalam arahan pers di Jakarta pada Jumat (09/5/2025).
Dia mengatakan dua pakar hukum internasional yang Indonesia calonkan adalah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Eddy Pratomo dicalonkan sebagai hakim ITLOS untuk masa kerja 2026-2035 dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dicalonkan sebagai anggota ILC untuk periode 2028-2032.
Reeporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
