iklan

HEADLINE, PENDIDIKAN

Pemerintah tangguhkan pembukaan 14 program studi baru di tingkat Perguruan Tinggi

Pemerintah tangguhkan pembukaan 14 program studi baru di tingkat Perguruan Tinggi

Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão memimpin rapat Dewan Menteri di kantor pemerintah, Dili, rabu (09/04). Foto atoli/Francisco Sony

DILI, 09 April 2025 (TATOLI)—Pemerintah Timor-Leste telah sepakat untuk menangguhkan pembukaan 14 program studi baru di tingkat Perguruan Tinggi di seluruh teritori.

Keputusan ini diambil oleh Dewan Menteri untuk menyetujui usulan Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (MEESK –tetun), José Honório da Costa Pereira Jerónimo tentang proyek Resolusi Pemerintah untuk penangguhan pembukaan siklus studi baru di Pendidikan Tinggi.

“Tujuan Resolusi Pemerintah ini untuk menangguhkan penciptaan atau pembukaan siklus studi baru dalam pendidikan tinggi pada tingkat sarjana, gelar, pascasarjana, magister dan doktoral di bidang-bidang yang sudah banyak dicakup oleh penawaran yang ada di lembaga pendidikan tinggi,” ungkap hasil laporan Rapat Dewan Menteri yang diakses Tatoli, rabu ini.

Langkah tersebut bertujuan untuk menghindari kejenuhan pasar kerja dengan profesional di bidang-bidang yang telah memiliki cukup lulusan, dan mendorong adaptasi yang lebih baik antara tawaran pendidikan dan kebutuhan negara.

Dijelaskan, 14 program  ditangguhkan pembukaan studi baru di tingkat Perguruan Tinggi di seluruh teritori adalah  program studi Hukum atau Ilmu Hukum, Manajemen, Akuntansi, Manajemen Keuangan, Manajemen Publik, Teknik Sipil, Teknik Komputer, Konstruksi Sipil, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, Kebidanan, Administrasi Publik, Ilmu Politik, dan Hubungan Internasional.

Lembaga pendidikan tinggi tidak akan dapat membuka program studi baru di bidang ini sampai diploma hukum baru tentang perencanaan kurikulum dan pengaturan siklus studi disetujui.

“Resolusi Pemerintah ini juga menentukan penutupan segera program doktoral tidak berizin yang beroperasi di negara ini,” tulis laporan tersebut.

Tindakan ini akan tetap berlaku sampai prosedur legislatif yang diperlukan untuk regulasi penuh pendidikan tinggi selesai, yang memungkinkan penilaian ulang terhadap penawaran kursus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan evolusi sektor pendidikan.

Reporter : Cidalia Fátima

Editor     : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!