DILI, 12 Februari 2025 (TATOLI)—Pemerintah melalui Dewan Menteri kembali menyetujui rancangan undang-undang tentang aturan Hak Kekayaan Industri (HKI), yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan dan Industri, Filipus Nino Pereira.
“Rancangan RUU ini telah disetujui oleh Dewan Menteri dalam pertemuannya pada tanggal 20 maret 2024 dan diserahkan kepada Parlemen Nasional. Namun, selama proses legislatif, kebutuhan untuk revisi diidentifikasi sehingga aturan tersebut terbatas pada aspek minimum yang disyaratkan oleh komitmen internasional, yang mengarah pada pengembangan proposal baru,” ungkap siaran pers yang diakses Tatoli, rabu ini.
Pembentukan aturan HKI ini pun kembali dilakukan karena merupakan salah satu persyaratan untuk aksesi Timor-Leste ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan integrasi ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).
Proses ini memerlukan kepatuhan terhadap Perjanjian WTO tentang Aspek Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS – The Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) dan harmonisasi dengan ketentuan konvensi internasional yang diatur oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia.
Berita terkait : WIPO-MKI gelar workshop bahas pembentukan kantor Direktorat Kekayaan Intelektual
HKI sendiri mencakup berbagai perlindungan hukum untuk penemuan, desain, merek dagang, dan rahasia dagang. Hak-hak ini sangat penting untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam perekonomian suatu negara. Hak ini memberikan hak eksklusif kepada penemu dan pelaku bisnis untuk menggunakan kreasi mereka, sehingga mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan.
Dalam pernyataan baru-baru ini, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres telah menekankan pentingnya peraturan HKI sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih luas.
Ia berpendapat bahwa kerangka kerja HKI yang kuat sangat penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan memastikan akses yang adil terhadap teknologi.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor: Armandina Moniz
