iklan

INTERNASIONAL, HEADLINE

MNEK bentuk tim lindungi pelajar Timor – Leste di Bangladesh

MNEK bentuk tim lindungi pelajar Timor – Leste di Bangladesh

Aksi demo di Bangladesh. Foto AP

DILI, 08 agustus 2024 (TATOLI)—  Menteri Luar Negeri dan Kerjasama (MNEK), Bendito Freitas mengatakan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri  telah membentuk tim untuk memberikan perlindungan kepada mahasiswa berwarga Negara Timor-Leste (WNTL) di yang saat ini menghadapi kesulitan di Bangladesh.

Seperti diketahui, sejak awal juli hingga agustus 2024 ini, rangkaian aksi protes mahasiswa telah menyebabkan kerusuhan besar-besaran, pertumpahan darah, dan kekacauan di seantero Bangladesh.

Dilansir dari AFP yang dikutip Tatoli, aksi unjuk rasa menuntut Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina mundur berujung ricuh.  Dimana,  bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa Bangladesh yang menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri dan pendukung pro-pemerintah.  Dan, dengan aksi protes yang terjadi akhirnya pada 05 agustus 2024, PM Sheikh Hasina pun mengundurkan diri.

“Kita di sini sudah ada tim untuk melihat apa yang akan dilakukan. Karena, kita lihat dikawasan Afrika, Eropa dan ASEAN yang secara umum arah permasalahannya. Dimana, ASEAN akan melihat ini, dan kita juga akan  melindungi WNTL kita,” kata Menteri Bendito Freitas pada wartawan saat ditanya tentang kekhawatiran para pelajar WNTL yang ada di Bangladesh.

Dikatakan, ada banyak mahasiswa Timor-Leste di Bangladesh. Jadi, sejak kejadian pertama pada dua minggu lalu, informasinya telah diterima Pemerintah melalui koordinat Kementerian Luar Negeri di kedutaan terdekat Bangladesh yang ada di Myanmar.

Karena itu, diplomat Timor-Leste yang ada di sana sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memantau situasi di Bangladesh.

Dilansir Reuters, melaporkan  pengunduran diri PM Sheikh Hasina  terjadi  sehari setelah 95 orang tewas dan ratusan orang lainnya terluka setelah tindakan keras aparat terhadap para pengunjuk rasa.

Protes nasional dimulai sebulan lalu, setelah putusan Pengadilan Tinggi Bangladesh yang akan memberlakukan kembali sistem kuota di negara itu, yang menyediakan 30% pekerjaan pemerintah untuk keturunan veteran yang berjuang dalam perang kemerdekaan negara itu pada tahun 1971.

Protes massa terhadap sistem kuota, yang dipimpin mahasiswa yang percaya bahwa tindakan itu anti-meritokrasi, ditindak keras oleh pihak berwenang selama beberapa pekan.

Lebih dari 200 pengunjuk rasa tewas bulan lalu. Kematian itu memicu protes lebih lanjut yang menuntut pertanggungjawaban dan pencopotan Hasina, yang telah memimpin negara itu sejak 2009.

Reporter : Mirandolina Barros Soares

Editor     : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!