DILI, 17 agustus 2023 (TATOLI)— Sekretaris Negara urusan Seni dan Budaya (SEAC), Jorge Cristóvão, menyatakan Undang-Undang (UU) Hak Cipta dan Hak Terkait pertama, yang telah disetujui Parlemen Nasional harus disosialisasikan.
Parlemen Nasional (PN) dengan suara bulat pada juni 2022 lalu telah menyetujui rancangan Undang-undang (UU) Hak Cipta No.41/V (4a) dalam sidang pleno. Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Terkait pertama, dirancang untuk melindungi kreasi, produksi, dan komersialisasi karya sastra, ilmiah, dan artistik serta para pengarangnya.
Sekretaris Negara untuk Seni dan Budaya (SEAC), Jorge Cristóvão, mengatakan bahwa setelah persetujuan tersebut, pemerintah memiliki waktu 180 hari untuk melaksanakan kampanye untuk mempublikasikan undang-undang tersebut di semua kotamadya untuk kelompok-kelompok artis dan asosiasi-asosiasi budaya mengenai penerapan undang-undang tersebut di Timor-Leste untuk melindungi hak-hak para pengarang secara hukum.
Anggota pemerintah tersebut mengatakan bahwa walaupun undang-undang tersebut telah berlaku sejak Juni tahun ini, namun implementasinya belum dilaksanakan karena proses kampanye belum mencakup kotamadya lainnya, karena pemerintah sebelumnya tidak memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut.
Berita terkait : Parlemen Nasional setujui rancangan UU Hak Cipta
Sehubungan dengan hal ini, Jorge Cristóvão mengatakan bahwa selama pembahasan revisi anggaran(OR) minggu lalu, SEAK mempresentasikan perkiraan dana tanpa mengungkapkan jumlahnya untuk melanjutkan kegiatan sosialisasi di setiap kotamadya dan menurut rencana, kegiatan tersebut akan dilaksanakan tahun ini di Dili, Baucau, dan Ermera.
“Undang-undang ini sudah berlaku, tetapi kami membutuhkan dekrit kementerian untuk memperkuat penerapannya, serta untuk mendefinisikan prosedur hukum untuk mengkriminalisasi berbagai kejahatan yang terkait dengan hak cipta, sanksi apa yang dijatuhkan, bagaimana seorang pengarang dapat mengajukan pengaduan jika mereka membuktikan bahwa telah terjadi plagiarisme, modifikasi, dan penyebaran sebuah karya artistik tanpa sepengetahuan pengarangnya,” jelas SEAK pada Tatoli secara eksklusif.
Ia menekankan pentingnya mempercepat undang-undang yang dimaksud, karena dengan munculnya teknologi baru, dan terutama Internet, masalah hak cipta eksklusif dan perlindungan hak-hak terkait telah mengambil dimensi baru, karena sebagian besar karya yang dilindungi oleh hak-hak tersebut dapat disediakan di jejaring sosial, sehingga memfasilitasi akses dan penggunaannya, yaitu plagiarisme, modifikasi dan penyebarannya.
“Saya telah menginstruksikan tim teknis untuk mempercepat penyusunan undang-undang ini. Saya harap ini akan segera diselesaikan,” katanya.
Jorge Cristóvão menambahkan bahwa UU Hak Cipta dan Hak Terkait juga penting untuk integrasi Timor-Leste ke dalam pasar global, memastikan pengakuan yang berharga bagi para penciptanya, serta pelaksanaan hak cipta dan hak-hak terkait dalam hubungan kontraktual dengan berbagai pemain dalam industri ini.
Berita terkait : ALMAMOR minta Parlamen Nasional segera diskusi RUU Hak Cipta
Sementara, Direktur Jenderal SEAK, Manuel Smith, mengatakan bahwa jika seseorang yang menyalin produk asli dari kepenulisan bersertifikat, yaitu yang melakukan plagiarisme, akan didenda dan dikenai sanksi dalam bentuk hukuman penjara dan pembayaran kompensasi.
Menurutnya, denda akan dikenakan, tetapi undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa mungkin ada hukuman penjara 250 hari dan pembayaran denda antara $1.000 hingga $3.000.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
