DILI, 06 februari 2023 (TATOLI)—Organisasi Kesehatan Dunia (WHO -inggris) mendukung Otoritas Inspeksi untuk aktivitas Ekonomi, Kesehatan, Sanitasi dan Makanan (AIFAESA,I.P) dengan menyediakan pelatihan Inspeksi Pangan Berbasis Risiko untuk menjamin kemanan pangan bagi masyarakat.
Inspektur Jenderal AIFAESA, Ernesto Monteiro menyebutkan pelatihan tersebut adalah dukungan dari WHO yang diberikan khusus untuk staff teknis dari empat instansi pemerintah seperti AIFAESA, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian dan Perikanan serta Kementerian Pariwisata, Perdagangan, dan Industri. Pelatihan berlangsung dari 06 hingga 17 februari 2023.
“Para pelatih adalah orang-orang berkualifikasi dan memiliki kompetensi tingi dalam bidang kemananan pangan, laboratorium dan lainnya. Jika kita berbicara tentang ketahanan pangan yang aman, perlu disadari bahwa kedua isu ini memiliki arti yang berbeda,” ucap Inspektur Jenderal AIFAESA di Orchid Room, CBD1 Timor Plaza, senin ini.
Menurutnya, ketahanan pangan, lebih fokus ke kelaparan, penyimpanan makanan atau ketersediaan makanan tetapi pangan yang aman adalah kualitas makanan serta kontaminasi yang ada dan jika ini tidak diperhatikan maka resikonya akan sangat besar bagi para konsumen
Ia beharap dengan adanya pelatihan ini bisa mengurangi Food-Borne Diseases yang beresiko pada nyawa manusia. Food-Borne Diseases atau Penyakit bawaan makanan (keracunan makanan) disebabkan oleh konsumsi makanan, minuman, atau air yang terkontaminasi dan dapat berupa berbagai bakteri, parasit, virus dan/atau racun.
Perwakilan WHO, Thelge Sudath Rohana Peiris menyatakan keamanan pangan merupakan elemen penting dari sistem kesehatan masyarakat. Konsumsi makanan yang tidak aman telah dikaitkan dengan beragam masalah kesehatan dengan beban yang cukup besar.
Pengawasan pangan merupakan fungsi sentral. Jadi, untuk memverifikasi bahwa semua jenis dan tingkatan pelaku usaha pangan di negara tersebut mengambil tanggung jawab utama mereka hanya dalam memproduksi pangan yang aman bagi konsumen.
Untuk alasan itu, pengawas makanan yang terampil dan berpengetahuan memainkan peran penting. Prosedur tertulis harus dikembangkan dengan mengacu pada berbagai dokumen panduan yang tersedia sebagai tolak ukur internasional, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan aktivitas pengendalian yang konsisten, dan menerapkan pendekatan berbasis risiko.
“Saya berharap Anda semua mendapatkan pelatihan yang bermanfaat dan menyenangkan selama dua minggu ke depan. Yakinlah bahwa WHO akan terus mendukung pemerintah Timor-Leste dalam memberikan inisiatif yang berbeda guna memperkuat sistem pangan nasional untuk mempromosikan kesehatan masyarakat nasional,” katanya.
Di kawasan Asia Tenggara, beban penyakit bawaan makanan diperkirakan mencapai lebih dari 150 juta penyakit, 175.000 kematian setiap tahunnya. Selain itu, keamanan pangan merupakan bagian integral. Jika makanan tersebut tidak aman, maka tidak layak untuk dikonsumsi manusia dan menjadi food loss.
Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pasokan pangan tidak hanya cukup, tetapi juga aman dan bergizi. Sistem pengawasan pangan nasional harus dikembangkan dan diperkuat, untuk melindungi konsumen dari berbagai risiko kesehatan akibat produk pangan yang tidak aman.
Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menetapkan kerangka hukum dan kelembagaan yang mendukung sistem kontrol nasional. Sumber daya fundamental harus dialokasikan untuk memfasilitasi fungsi kontrol di tingkat nasional, baik untuk produksi dalam negeri maupun untuk produk impor.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
