DILI, 19 Mei 2025 (TATOLI)— Timor-Leste kembali menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai kemerdekaan dan keadilan global melalui penyelenggaraan Konferensi Solidaritas Asia-Pasifik untuk Sahara Barat.
Acara tersebut menjadi ruang refleksi, konsolidasi, dan pernyataan solidaritas kuat terhadap perjuangan rakyat Sahrawi yang hingga kini masih menghadapi penolakan terhadap hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
Perdana Menteri (PM) dan juga Tokoh pejuang kemerdekaan, Kay Rala Xanana Gusmão, dalam pidatonya mengkritik keras lemahnya respons komunitas internasional terhadap pelanggaran hak rakyat Sahara Barat. Ia menyoroti ketidakadilan dalam penerapan hukum internasional yang cenderung tunduk pada kepentingan negara-negara besar.
“Hukum internasional adalah hukum jika tidak mempengaruhi kepentingan orang-orang besar. Ketika hal itu mempengaruhi mereka, dan mereka tidak ingin tahu,” tegas Perdana Menteri Xanana dalam wawancara usai konferensi tersebut.
Berita terkait : PN setujui resolusi bentuk Komisi pantau konflik Sahara Barat
Menurutnya, konferensi ini bukan hanya simbolik, melainkan juga panggilan untuk tindakan nyata. PM Xanana menekankan pentingnya membentuk gerakan solidaritas yang aktif di setiap negara, guna mendorong pelaksanaan referendum yang telah lama dijanjikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), namun tidak kunjung dilaksanakan.
“Kita harus lebih dari sekadar teriak-teriak. Kita harus mulai mengimplementasikan gerakan dukungan di berbagai negara,” ujarnya.
Konferensi ini juga menjadi wadah penyampaian dukungan dari berbagai negara sahabat, seperti Jepang, Australia, dan Filipina, yang turut hadir dan menyampaikan solidaritas mereka. Ditekankan bahwa momen ini sangat penting menjelang pertemuan Komite Ke-24 PBB tentang Dekolonisasi, serta Sidang Umum PBB pada bulan September.
Dilain pihak, Direktur FONGTIL (Forum Organisasi Non-Pemerintah Timor-Leste), Valentim da Costa Pinto, menyatakan bahwa dukungan masyarakat sipil Timor-Leste terhadap perjuangan rakyat Sahrawi didasarkan pada prinsip hak asasi manusia dan keadilan universal.
“Sahara Barat adalah salah satu wilayah terakhir di dunia yang masih dijajah. Rakyatnya telah mengalami pengasingan, penindasan, dan pemisahan selama hampir lima dekade. Namun mereka tetap bertahan dan terus berjuang,” ujar Valentim.
Ia juga menambahkan bahwa perjuangan rakyat Sahrawi bukan hanya bersifat politik, tetapi juga moral, sebuah perjuangan global yang menuntut keterlibatan dan keberpihakan masyarakat internasional.
Berita terkait : Timor-Leste setujui dukungan dana $60 ribu bagi Arab Sahrawi
Gerakan solidaritas ini, yang awalnya digagas oleh mahasiswa muda Timor-Leste, kini telah berkembang menjadi inisiatif luas lintas negara dan generasi. Semangat tersebut terus dijaga agar suara rakyat Sahara Barat tidak hilang di tengah kepentingan geopolitik global.
“Kepada saudara-saudari kita di Sahrawi, ketahuilah bahwa kalian tidak sendirian. Timor-Leste bersama kalian,” ucap Valentim.
Dilain pihak, Duta Besar Sahara Barat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sidi Omar juga menyampaikan tentang ketidakadilan yang telah berlangsung selama lebih dari lima dekade terhadap rakyat Sahrawi.
“Rakyat kami tidak pernah goyah dalam perjuangan mereka untuk kebebasan dan kemerdekaan. Selama 50 tahun, kami menghadapi pendudukan brutal, namun tetap teguh pada hak menentukan nasib sendiri seperti yang dijamin dalam Resolusi PBB 1514,” tegas Dubes Sidi Omar.
Dubes Omar mengingatkan bahwa pada Mei 1975, tepat 50 tahun lalu, misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Sahara Barat menghasilkan tiga kesimpulan penting yaitu, rakyat Sahrawi mendukung penuh kemerdekaan, Frente Polisario adalah kekuatan dominan yang sah, dan PBB harus segera memungkinkan penentuan nasib sendiri. Namun, semua rekomendasi tersebut hingga kini belum diwujudkan.
Sidi Omar menilai bahwa kegagalan PBB dalam menyelesaikan isu Sahara Barat mencerminkan krisis sistemik yang menggerogoti badan multilateral itu. Ia menyebut tekanan kekuatan besar seperti Prancis sebagai salah satu penyebab kebuntuan proses perdamaian.
“Pendudukan tidak memberi legitimasi. Maroko mencoba menciptakan fakta kolonial di lapangan, namun itu tidak akan pernah menggantikan keabsahan hukum internasional,” kata Sidi Omar.
Ia menegaskan pentingnya terus menginternasionalkan isu Sahara Barat dan mendorong partisipasi masyarakat sipil, media, dan institusi multilateral untuk memperluas kampanye kesadaran dan solidaritas, terutama di kawasan Asia-Pasifik.
Konferensi juga menghadirkan Akihisa Matsuno, Sekretaris Jenderal Kelompok Solidaritas Jepang untuk Sahara Barat, yang mengenang pengalamannya saat referendum kemerdekaan Timor-Leste tahun 1999. Ia menegaskan bahwa kemauan politik adalah kunci keberhasilan perjuangan Timor-Leste, dan hal serupa dibutuhkan untuk Sahara Barat.
Berita terkait : Sahrawi hargai dukungan Timor-Leste pada perjuangan rakyat menuju kedaulatan penuh
“Saya melihat langsung di Dili bagaimana rakyat, bahkan yang sakit dan lanjut usia, datang ke TPS (Tempat pemunggutan suara) dengan digendong, demi menyelamatkan negara mereka untuk generasi mendatang,” kenangnya.
Ia menggambarkan kondisi Sahara Barat saat ini sangat mirip dengan masa pendudukan Timor-Leste: represi politik, pembungkaman suara, pendidikan terabaikan, hingga penyiksaan sistematis terhadap aktivis Sahrawi.
“Tidak berjuang adalah penderitaan. Tapi berjuang juga menderita. Hidup di bawah pendudukan tidak lebih dari kehidupan dalam penderitaan,” tegasnya.
Ia menyerukan agar negara-negara dan kelompok masyarakat sipil di Asia-Pasifik bersatu menyerukan referendum damai bagi rakyat Sahrawi sebagai jalan keluar dari penjajahan berkepanjangan.
Konferensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat jaringan solidaritas internasional, menyalakan kembali semangat perjuangan rakyat Sahrawi, dan menuntut tanggung jawab dunia terhadap janji dekolonisasi yang belum ditunaikan.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
