DILI, 11 Maret 2025 (TATOLI)– Parlemen Nasional (PN), selasa ini, melalui sidang pleno menyetujui resolusi pembentukan Komisi untuk memantau masalah konflik di Sahara Barat.
Pengajuan rancangan resolusi tentang pembentukan komisi untuk memantau konflik di Sahara Barat disetujui dengan hasil pemunggutan 54 suara setuju, dan tidak ada suara yang menentang dan abstein.
“Dengan demikian, Parlemen memberikan persetujuan pembentukan komisi akhir untuk memantau konflik di Sahara Barat,” kata Ketua Parlamen Nasional, Maria Fernanda Lay di ruang sidang pleno PN.
Sekretaris meja Parlemen Nasional dan juga anggota PN, Virgina Ana belo, membacakan teks rancangan resolusi PN nomor 54/VI(2a)- tentang membentuk komisi akhir untuk memantau konflik Sahara Barat, dan menganggap perlu dan tepat waktu untuk membentuk komisi akhir guna memantau perkembangan konflik Sahara Barat berdasarkan dengan ketentuan pasal 92 Konstitusi RDTL dan pasal 36 tentang aturan prosedur Parlemen.
Berita terkait : Pemerintah Timor-Leste setujui dana $60.000 untuk Arab Saharawi
Komisi tersebut bertanggung jawab untuk memantau penyebaran dan promosi perjuangan Sahara di tingkat internal dan eksternal, menjaga pembaruan informasi mengenai musyawarah Majelis Umum dan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang konflik Sahara Barat.
Selain itu, bertukar informasi dengan entitas dan organisasi internasional tentang konflik Sahara Barat dan mengikuti kegiatan Kedutaan Besar Republik Demokratik Sahara di Timor-Leste.
Dan juga, mendampingi tanpa prasangka terhadap kompetensi dengan instansi lain kegiatan organisasi lain dan konferensi internasional tentang perjuangan rakyat Sahara dengan berkolaborasi untuk memberikan perspektif, kesimpulan atau rekomendasi atau resolusi.
Menjaga dan mengembangkan kontak dengan Komite Parlemen rakyat Sahara dan meminta informasi tentang konflik Sahara Barat dari entitas nasional dan warga asing atau masyarakat sipil mana pun.
Mempromosikan pertemuan gabungan dengan komite Parlemen lainnya dengan tujuan mengambil keputusan mengenai posisi Timor-Leste dalam mendukung perjuangan Sahara dan selalu mendengarkan dan memahami anggota Pemerintah yang diperlukan yang bertanggung jawab di bidang urusan luar negeri dan kerja sama mengenai evolusi konflik Sahara Barat dan posisi Pemerintah mengenai solusi yang harus diselesaikan.
Usulan kepada sidang pleno PN untuk memahami persetujuan resolusi mengenai konflik di Sahara Barat yang diajukan untuk ditandatangani pada rancangan resolusi yang sesuai.
Mandat komisi ini akan berfungsi selama periode legislatif dan akan selesai dengan masa jabatannya atau pada tanggal yang ditentukan untuk menyelesaikan konflik Sahara Barat sebelum legislatif berikutnya.
Komposisi komisi terdiri dari delapan anggota Parlemen yang ditunjuk dari Parlemen melalui Fraksi Partai CNRT tiga anggota, dua dari Fraksi Partai FRETILIN, satu Fraksi Partai PD, satu Fraksi Partai KHUNTO dan satu dari Fraksi Partai PLP, dengan masing-masing anggota juga menunjukkan anggota pengganti yang setara dengan jumlah efektif.
Pembentukan komisi terdiri dari, ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dengan suara mayoritas di antara para anggotanya.
Perwakilan anggota PN, Duarte Nunes, mengatakan pembentukan komisi tersebut karena situasi yang pernah disampaikan Kedutaan Besar Republik Sahara kepada Parlemen, bahwa perlu dibentuk suatu komisi yang dapat berkomunikasi dengan baik untuk menganalisis situasi yang mereka hadapi.
Rancangan resolusi diajukan oleh anggota parlemen Duarte Nunes (CNRT), Armando dos Santos Lopes (PD), António Verdiál de Sousa (KHUNTO) dan David Dias Ximenes ‘Mandati’ (FRETILIN).
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
