Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Kesehatan terhadap Pelanggaran Kerahasiaan Data Pribadi Pasien di Media Sosial

Estevão Mariz
Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan
Universitas Gadjah Mada
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah lanskap komunikasi publik secara global, termasuk di Timor-Leste. Kehadiran berbagai platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan TikTok memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi dan interaksi sosial. Namun, di sisi lain, fenomena ini menimbulkan tantangan serius dalam ranah pelayanan kesehatan, khususnya terkait batas-batas etika dan hukum penulisan serta pengunggahan konten oleh tenaga kesehatan (blurring of boundaries).
Dalam beberapa praktik pelayanan medis, ditemukan fenomena pengunggahan dokumentasi visual medis pasien (foto atau video kondisi fisik, proses perawatan/operasi, hingga dokumen rekam medis) ke media sosial oleh tenaga kesehatan (Sukmawan et al., 2025). Tindakan ini kerap dilakukan tanpa persetujuan eksplisit (informed consent) dari pasien demi kepentingan pembuat konten, eksistensi digital, atau sekadar hiburan pribadi. Dalam dunia medis, tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatann masih banyak yang memandang etika kesehatan sebatas konsep teoritis, bukan sebagai sikap hidup yang melekat dalam praktik professional dan sekadar pilihan, melainkan kewajiban moral yang harus dijalankan ketika tenaga kesehatan berhadapan dengan pasien. Etika profesi, sebagai bagian dari etika kesehatan, bertujuan untuk mengarahkan perilaku tenaga medis/tenaga kesehatan dalam memberikan layanan yang bermartabat dan manusiawi, sekaligus menetapkan batasan atas tindakan yang sesuai dengan prinsip moral. Secara umum, baik etika maupun hukum kesehatan berperan dalam menjaga keteraturan dalam praktik layanan kesehatan. Keduanya mengatur hak, kewajiban, dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab profesional maupun kemanusiaan (Asroor et al., 2026).
Secara hukum normatif, tubuh, kondisi fisik, dan riwayat kesehatan pasien merupakan ranah privat yang dilindungi oleh hukum (Sukmawan et al., 2025). Pengunggahan dokumentasi visual medis tanpa izin berpotensi pelanggaran terhadap hak atas privasi dan gambar serta mencederai doktrin rahasia profesi. Di Timor-Leste, perlindungan hak-hak dasar ini dijamin dalam udang-undang Konstitusi (CRDTL), KUHP Pidana Timor Leste (CPTL), dan KUHP Perdata (CCTL).
Oleh karena itu, penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan di Timor-Leste atas pengunggahan foto pasien di media sosial menjadi hal yang mendesak untuk dikaji secara komprehensif berdasarkan analisis yuridis kerahasian medis dan keabsahan inform consent publikasi visual pasien dan menbedahkan konstruksi pertanggungjawaban pidan, perdata dan administrasi bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melangar kerahasian medis di media sosial.
Manfaat Penelitian
Kemenkes sebagai bahan masukan hukum dalam merumuskan kebijakan, panduan baku (guidelines), atau regulasi teknis mengenai batasan penggunaan media sosial dan perlindungan data pribadi pasien.
Tenaga Kesehatan dan Organisasi Profesi wajib memehami mengenai batas-batas etika dan konsekuensi hukum dari publikasi digital, sekaligus acuan penegakan kode etik.
Pasien dan Masyarakat wajib mendapatkan edukasi hukum tentang hak atas privasi medis serta mekanisme upaya hukum apabila dirugikan.
Pertanggungjawaban Hukum
Pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatan yang melanggar norma hukum. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kewajiban hukum yang dilanggar, adanya perbuatan atau kelalaian, unsur kesalahan, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, serta konsekuensi berupa sanksi hukum (Siregar, Fahmi and Triana, 2024). Teori ini relevan digunakan dalam penelitian mengenai pelanggaran kerahasiaan medis pasien melalui media sosial karena fenomena tersebut menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban hukum tenaga kesehatan untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien (Supraba, Parsa and Manuaba, 2025). Oleh karena itu, teori pertanggungjawaban hukum menjadi landasan analisis untuk menilai bentuk dan batas pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada tenaga kesehatan
Dalam konteks tenaga kesehatan di Timor-Leste, pertanggungjawaban dibagi menjadi tiga dimensi:
- Pertanggungjawaban Pidana (Responsabilidade Penal): Berfokus pada perbuatan melanggar hukum yang diancam pidana, seperti pembocoran rahasia dan kejahatan terhadap privasi dalam CPTL.
- Pertanggungjawaban Perdata: Berorientasi pada pemulihan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam CCTL, mencakup kerugian materiil dan moral.
- Pertanggungjawaban Disiplin dan Administratif: Berkenaan dengan pelanggaran standar pelayanan dan etika profesi di bawah kewenangan Ministério da Saúde da RDTL dan organisasi profesi.
Perlindungan hukum
Perlindungan hukum adalah jaminan negara terhadap hak-hak fundamental pasien agar tidak dirugikan oleh tindakan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Untuk perlindungan lebih lanjut, hukum menyediakan saluran bagi pasien yang merasa dirugikan akibat tindakan layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar. Pasien dapat mengajukan keluhan melalui fasilitas kesehatan, dinas kesehatan setempat, atau organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Timor Leste (AMTL), atau ikatan keperawatan (AETL) dan lain sebagainya. Melalui mekanisme ini, pasien yang mengalami kerugian, baik akibat malpraktik maupun kelalaian medis, memiliki hak untuk menuntut secara pidana, perdata dan administrasi (Nurnaeni and Bachri, 2024). Perlindungan hukum dibedakan menjadi:
- Perlindungan Hukum Preventif
Tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum atau gangguan ketertiban. Tujuannya adalah menghilangkan niat dan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan pelanggaran serta membangun kesadaran hukum.
Dalam konteks kerahasiaan medis, perlindungan preventif meliputi:
- Pengaturan kewajiban menjaga rahasia medis dalam peraturan perundang-undangan.
- Kode etik profesi tenaga kesehatan.
- Standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan data pasien.
- Pengaturan penggunaan media sosial oleh tenaga kesehatan.
- Pendidikan dan pelatihan mengenai kerahasiaan medis.
Oleh karena itu, Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui berbagai norma hukum yang mewajibkan tenaga kesehatan menjaga kerahasiaan medis pasien dan melarang penyebarluasan informasi kesehatan pasien tanpa dasar hukum atau persetujuan yang sah.
- Perlindungan hukum Represif
Tindakan pemulihan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau gangguan ketertiban setelah terjadinya pelanggaran hukum atau gangguan ketertiban. Tujuan adalah menindak pelaku kejahatan, memberikan efek jera, serta mengembalikan situasi ke kondisi semula yang seimbang, seperti pelanggaran privasi pasien.
Analisis dan pembahasan
Hak atas Privasi dalam Pasal 36 CRDTL
Undang-Undang Konstitusi Timor Leste (CRDTL) Pasal 36 menjamin bahwa setiap individu berhak atas perlindungan terhadap kehormatan, nama baik, reputasi, serta privasi kehidupan pribadi dan keluarga(Timor Leste, 2002). Dalam negara hukum, pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan hak setiap warga negara terutama pada pelayanan kesehatan. Pada dasarnya, setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas Data Pribadi. Hal ini secara langsung menjadikan Negara memiliki kewajiban hukum sebagai pelindung pribadi setiap warga negaranya.
Hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien adalah upaya untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik. Hubungan ini dikenal sebagai perjanjian terapeutik, yaitu kontrak atau kesepakatan yang dibuat antara pasien dan tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi di mana tenaga kesehatan berusaha maksimal untuk menyembuhkan pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien wajib menerima atau menolak prosedur pengobatan tersebut (Sumpah Hipokrates). Pasien dipandang sebagai subjek yang memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir layanan, bukan sekadar objek. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi satu barometer mutu layanan, sedangkan ketidakpuasan atau melanggar hak-hak pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum.
Rahasia Profesi dalam Hukum Positif
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 (Lei N.º 13 / 2022 de 21 de Dezembro Segunda alteração à Lei n.º 10/2004, de 24 de novembro, Lei do Sistema de Saúde) pasal 7 ayat (1) huruf d tentang sistem kesehatan Nasional Timor Lesste menegaskan bahwa hak pasien atas kerahasiaan data pribadinya (confidentiality of personal data). Ketentuan ini merupakan dasar hukum utama perlindungan kerahasiaan medis dalam sistem kesehatan Timor-Leste. Hak tersebut harus dibaca secara bersama dengan hak atas privasi, martabat manusia, dan hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Kerahasiaan medis bukan sekadar imbauan etis, melainkan kewajiban hukum yang mengikat tanggun jawab tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan. Rahasia profesi mencakup seluruh data rekam medis, dokumen visual (foto/video), diagnosis, hingga keberadaan pasien di fasilitas kesehatan, dan tetap mengikatkan pertanggunjawabana pelayanan kesehatan meskipun pasien telah selesai menjalani pengobatan atau meninggal dunia. Kemenkes RDTL memegang otoritas regulator dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di fasilitas kesehatan. Sementara itu, organisasi profesi bertugas mengawasi etika profesi (etica e deontologia profissional). Pengunggahan dokumentasi pasien untuk konten media sosial pribadi dikategorikan sebagai pelanggaran etika berat.
Analisis norma Validitas Informed Consent dan Batasan Publikasi Digital
Terdapat kekeliruan mendasar di mana persetujuan tindakan medis dianggap berlaku menyeluruh (blanket consent). Secara hukum normatif, harus dibedakan secara tegas:
- Inform consent medis: Hanya berlaku untuk prosedur diagnosis, terapi, dan perawatan pasien.
- Inform consent foto: Persetujuan terpisah yang secara eksplisit memberikan izin penangkapan dan penyebaran gambaran fisik pasien ke media publik.
Syarat Keabsahan Persetujuan Publikasi Visual di Era Digital
Agar persetujuan publikasi foto/gambar pasien dianggap sah agar tidak berasumsi pada persetujuan lisan atau diamnya pasien dilakukan tindakan di luar kewenangan tenaga kesehatan. Walaupun niat tenaga kesehatan baik harus persetujuan dari pasien secara rinci platform media sosial apa yang digunakan, apakah identitas disamarkan (blurring), dan untuk tujuan apa (misalnya edukasi medis formal). Kadang tenaga kesehatan tanpa persetujuan dengan menggunakan kewenangan bertindak sehingga persetujuan gugur dan tidak sah jika diambil saat pasien dalam kondisi tidak sadar, di bawah pengaruh anestesi, mengalami trauma berat, atau merupakan anak di bawah umur tanpa diwakili wali hukum.
Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Kesehatan
Pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan adalah kewajiban tenaga kesehatan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan profesinya apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien, masyarakat, atau pihak lain, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pengunggahan foto/video pasien di media sosial tanpa izin melahirkan tiga bentuk pertanggungjawaban yuridis:
Pertanggungjawaban Pidana
Konstruksi pertanggungjawaban pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste (CPTL) Pasal 184 tentang Pelanggaran atau kejahatan terhadap kehidupan privasi (Timor Leste, 2009). Dalam pasal ini terdapat dua unsur hukum yang ekplisit berbeda yaitu: Unsur Subjektif: Adanya kesengajaan, baik sengaja mengunggah demi konten/popularitas maupun mengetahui risiko identitas pasien terlihat namun tetap mengunggah, atau kelalaian berat. Pelaku adalah tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, dan lain lain) yang terikat kewajiban hukum untuk menjaga rahasia profesi. Unsur Objektif: Perbuatan fisik mengambil dan menyebarluaskan gambar pasien tanpa persetujuan sah, yang melanggar ranah privat serta menimbulkan kerugian moral bagi pasien. Membuka data/foto medis pasien yang diperoleh karena jabatannya kepada publik melalui media sosial tanpa adanya dasar pembenar yang diatur oleh undang-undang.
Pertanggungjawaban Perdata
Pertanggungjawaban perdata, pelanggaran kerahasiaan medis diproses melalui gugatan Perbuatan Melanggar Hukum. Berdasarkan Kitab Udang-Undang Hukum Perdata TL (CCTL) Pasal 76 tentang pelanggaran Hak atas Gambar(Timor Leste, 2011) – Pengunggahan foto/video tanpa informed consent publikasi visual yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak subjektif atas gambaran diri pasien(admin, 2026). Pertanggunjawaban bisa mengganti kerugian finansial nyata yang dialami pasien (misalnya kehilangan pekerjaan akibat stigma) dan kompensasi atas kerugian psikologis, penderitaan batin, rasa malu, serta hilangnya kehormatan dan martabat pasien di masyarakat (Ramadhan and Nugraha, 2021).
Pertanggungjawaban Disiplin dan Administratif
Pemerintah Timor-Leste berperan penting dalam mengawasi dan mengatur sistem kesehatan, terutama melalui Kementerian Kesehatan (Intelligence, 2024). Kemenkes ini bertugas melaksanakan kebijakan yang bertujuan memastikan layanan kesehatan berkualitas bagi semua pasien, yang mencakup pengawasan inisiatif kesehatan masyarakat dan kerangka regulasi yang mengatur praktik layanan kesehatan publik dan swasta. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan lingkungan yang terstruktur di mana layanan kesehatan dapat disampaikan secara etis dan efisien melalui UU Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan sistem kesehatan nasional.
Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Pasien
Perlindungan Hukum Preventif
Upaya perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran atau sengketa. Fokusnya adalah pencegahan. Aturan hukum berfungsi sebagai rambu-rambu agar masyarakat maupun pemerintah tidak melakukan pelanggaran. Asas kepastian hukum dan keadilan. Tujuan utamanya adalah mencegah konflik, memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan ditetapkan, serta mendorong pemerintah agar lebih rasional dan proporsional dalam mengeluarkan kebijakan. Sehingga Kementerian Kesehatan Timor-Leste wajib menerbitkan regulasi teknis mengenai batasan penggunaan perangkat perekam pribadi dan media sosial di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Di sisi lain, tenaga kesehatan atau Lembaga kewenangan berkewajiban menutup/mengaburkan (blurring) identitas dan wajah pasien secara total apabila dokumentasi visual digunakan murni untuk keperluan diskusi ilmiah atau edukasi medis internal.
Perlindungan Hukum Represif
perlindungan hukum represif adalah upaya yang dilakukan setelah pelanggaran atau sengketa terjadi. Sifatnya menekankan pada penyelesaian konflik dan pemberian sanksi. Landasan normatifnya bersumber dari prinsip rule of law dan kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Perlindungan represif erat kaitannya dengan penegakan hak asasi manusia, karena sanksi hukum bertujuan memulihkan hak korban sekaligus menegakkan keadilan. Hak pasien untuk melaporkan tindak pidana privasi ke penuntut umum Timor-Leste serta menuntut pelaku untuk segera menghapus foto/video dari platform media sosial serta melakukan pemulihan nama baik.
Kesimpulan
- Hak atas privasi medis dan kerahasiaan merupakan hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Pasal 36 CRDTL. Informed consent medis untuk tindakan medis memiliki domain yang berbeda secara yuridis dengan informed consent foto untuk pemgambilan foto ataun publikasi visual medis, yang mana persetujuan publikasi di media sosial wajib dinyatakan secara eksplisit dan tertulis.
- Pengunggahan foto/video pasien di media sosial tanpa izin melanggar Pasal 184 CPTL yang melahirkan pertanggungjawaban pidana. Secara perdata, tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berdasarkan Pasal 76 CCTL yang melahirkan kewajiban ganti rugi materiil dan moral, di samping sanksi administratif/disiplin dari kemenkes RDTL.
- Perlindungan hukum bagi pasien mencakup aspek preventif (Digital Code of Conduct dan anonimisasi) serta represif (hak pengaduan dan take-down konten).
Saran
- Bagi Kementerian Kesehatan: Segera merumuskan dan mengesahkan Pedoman Etika dan Perilaku Digital (Digital Code of Conduct) yang spesifik mengatur batasan penggunaan media sosial bagi tenaga kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
- Bagi Organisasi Profesi dan Tenaga Kesehatan: Mengintegrasikan literatur hukum kesehatan dan perlindungan data privasi ke dalam kurikulum pendidikan medis serta memperketat penegakan sanksi etika.
- Bagi Masyarakat Timor-Leste: Meningkatkan literasi hukum mengenai hak atas privasi medis serta tidak ragu untuk menuntut hak atau melaporkan pelanggaran privasi medis melalui jalur hukum yang tersedia.
DAFTAR PUSTAKA
- Timor-Leste. (2002). Constituição da República Democrática de Timor-Leste (CRDTL). Dili: Assembleia Constitutiva.
- Timor-Leste. (2009). Código Penal de Timor-Leste (Decreto-Lei n.º 19/2009). Jornal da República.
- Timor-Leste. (2011). Código Civil de Timor-Leste (Decreto-Lei n.º 10/2011). Jornal da República.
- Timor-Leste. (2004). Ministério da Saúde da RDTL(Decreto-Lei n.º 10/2004). Sistem kesehatan Nasional Timor-Leste.
- admin (2026) “Penjelasan Singkat Risiko Perdata, Pidana, dan Sanksi Disiplin dalam Pelayanan Kesehatan,” AMAR Law Firm & Public Interest Law Office, 20 July. Available at: https://amarlawfirm.com/penjelasan-singkat-risiko-perdata-pidana-dan-sanksi-disiplin-dalam-pelayanan-kesehatan/ (Accessed: November 16, 2026).
- Asroor, S.S. et al. (2026) “Penggunaan Media Sosial terhadap Etika Profesi Hukum dan Integritas Praktisi Hukum,” JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 5(2), pp. 45–55. Available at: https://doi.org/10.55606/jhpis.v5i2.6179.
- Intelligence, G.L. (2024) “An Overview of the Healthcare System in Timor-Leste,” Generis Global Legal Services, 29 November. Available at: https://generisonline.com/an-overview-of-the-healthcare-system-in-timor-leste/ (Accessed: November 16, 2026).
- Nurnaeni, N. and Bachri, S. (2024) “Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum bagi Pasien di Indonesia,” Jurnal Berita Kesehatan, 17(2), pp. 58–69. Available at: https://doi.org/10.58294/jbk.v17i2.204.
- Ramadhan, M.S. and Nugraha, A. (2021) “Tindakan Medis Dokter terhadap Pasien Tanpa Informed Consent Dalam Perspektif Hukum Progresif,” Simbur Cahaya: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, pp. 1–14. Available at: https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1199.
- Siregar, M.K., Fahmi, F. and Triana, Y. (2024) “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Kompetensi Profesi oleh Tenaga Kesehatan,” Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), pp. 7846–7853. Available at: https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8773.
- Sukmawan, Y.A. et al. (2025) “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Untuk Mencegah Kebocoran Di Media Sosial,” TERAJU, 7(02), pp. 229–239. Available at: https://doi.org/10.35961/teraju.v7i02.2424.
- Supraba, P.A.A., Parsa, I.W. and Manuaba, I.B.G.F. (2025) “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan atas Pelanggaran Kode Etik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 11(1), pp. 126–131. Available at: https://doi.org/10.23887/jiis.v11i1.94332.

