PBB desak negara-negara percepat pengurangan emisi dalam Konferensi COP31

DILI, 11 November 2026 (TATOLI) – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNEP (Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa)  menekankan pentingnya kerja sama internasional dan multilateralisme dalam menghadapi krisis iklim, terutama untuk membantu negara-negara berkembang yang mengalami dampak besar pemanasan global dengan sumber daya terbatas

Direktur Divisi Perubahan Iklim di UNEP (Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa) Martin Krause mengatakan, Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turkiye pada pembukaan COP31 pada 09 November bahwa, harus menjadi momentum untuk mengubah berbagai janji dan komitmen iklim internasional menjadi tindakan nyata, terutama melalui pengurangan emisi gas rumah kaca, penghentian bertahap penggunaan bahan bakar fosil, serta peningkatan pendanaan adaptasi perubahan iklim.

Ia mengatakan  kepada Anadolu bahwa COP31 harus menghasilkan kemajuan konkret dalam pelaksanaan komitmen yang telah dibuat negara-negara selama bertahun-tahun.

“COP31 harus menjadi konferensi yang mampu mewujudkan berbagai janji, komitmen, dan kesepakatan yang telah dibuat,” kata Krause.

Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 tersebut berlangsung pada 09 – 20 November di Antalya, Turkiye, dengan menghadirkan para pemimpin dunia, pejabat pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat aksi iklim internasional.

Hampir 11 tahun setelah disepakatinya Perjanjian Paris, yang bertujuan menjaga kenaikan suhu global jauh di bawah 2 derajat Celsius dibandingkan tingkat praindustri serta mengupayakan pembatasan hingga 1,5 derajat Celsius, Krause memperingatkan bahwa dunia masih berada di jalur pemanasan yang melampaui batas tersebut.

Menurutnya, analisis terbaru UNEP menunjukkan bahwa komitmen iklim yang ada saat ini belum cukup untuk mencegah kenaikan suhu global secara signifikan.

Laporan Kesenjangan Emisi (Emissions Gap Report) Oktober 2026 memperkirakan bahwa sekalipun seluruh komitmen iklim nasional yang berlaku saat ini dilaksanakan sepenuhnya, dunia masih berada pada jalur kenaikan suhu sekitar 2,6 derajat Celsius sepanjang abad ini.

Krause mengatakan langkah pertama untuk mewujudkan komitmen iklim adalah menghentikan penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap di sektor energi, transportasi, dan industri.

Ia menyerukan penyusunan rencana nasional yang jelas untuk menghapus penggunaan batu bara terlebih dahulu, kemudian minyak bumi dan gas alam.

Selain pengurangan emisi, Krause menekankan pentingnya langkah adaptasi untuk membantu masyarakat menghadapi suhu panas ekstrem.

Langkah tersebut mencakup penyediaan area teduh, pemanfaatan ventilasi alami, serta perbaikan perencanaan perkotaan dan infrastruktur agar lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim.

Pengurangan emisi metana dan pengelolaan sampah

Krause menilai pengurangan emisi metana merupakan salah satu bidang yang dapat menghasilkan kemajuan signifikan karena berbagai teknologi dan solusi untuk mengatasinya sudah tersedia.

“Emisi metana memberikan kontribusi besar terhadap pemanasan global, dan kita memiliki banyak solusi untuk membatasi serta menguranginya di sektor bahan bakar fosil, pengelolaan limbah, dan pertanian,” katanya.

“Ini merupakan langkah yang relatif mudah dilakukan,” tambahnya.

Krause menggambarkan pengurangan emisi metana sebagai “rem darurat” untuk menahan laju perubahan iklim yang semakin tidak terkendali.

Menurutnya, COP31 dapat menjadi sarana untuk mempercepat penerapan berbagai langkah pengurangan emisi tersebut.

Ia juga menyoroti pengelolaan sampah sebagai salah satu sektor yang berpotensi menghasilkan kemajuan nyata dalam konferensi tersebut, terutama karena bidang itu menjadi perhatian utama Turkiye sebagai tuan rumah.

Kepemimpinan Turkiye dalam COP31 telah menetapkan 10 bidang prioritas aksi iklim, dengan pengelolaan sampah menempati urutan teratas.

“Tempat pembuangan akhir merupakan salah satu sumber utama emisi metana. Jika kita dapat menangkap metana yang dilepaskan dari tempat pembuangan sampah ke atmosfer dan berkontribusi terhadap pemanasan global, atau lebih baik lagi, mencegah limbah makanan masuk ke tempat pembuangan sejak awal, maka kita telah melakukan banyak hal untuk mengurangi perubahan iklim,” jelas Krause.

Ia mengatakan UNEP sepenuhnya mendukung fokus Turkiye terhadap pengelolaan sampah dan memandang COP31 sebagai kesempatan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Keputusan COP31 harus berlandaskan ilmu pengetahuan

Krause menguraikan tiga prioritas utama UNEP dalam COP31, dengan menjadikan ilmu pengetahuan iklim sebagai landasan pertama dalam proses perundingan dan pengambilan keputusan.

Ia meminta para pemimpin politik, perwakilan sektor swasta, dan seluruh peserta konferensi untuk memperhatikan peringatan para ilmuwan, terutama di tengah meningkatnya penyebaran informasi keliru mengenai perubahan iklim.

“Kita tidak seharusnya dan tidak boleh mengabaikan pesan-pesan yang disampaikan para ilmuwan iklim dalam COP31. Hal ini tidak lagi dapat dianggap sebagai sesuatu yang pasti karena saat ini terdapat begitu banyak informasi keliru mengenai perubahan iklim di dunia,” katanya.

Menurut Krause, keberhasilan memastikan bukti ilmiah menjadi dasar perundingan dan keputusan COP31 akan menjadi pencapaian penting bagi konferensi tersebut.

Prioritas kedua UNEP adalah mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca guna membatasi kenaikan suhu global.

Krause memperingatkan bahwa emisi gas rumah kaca dunia bahkan belum mencapai titik tertingginya, apalagi mulai menunjukkan tren penurunan.

“Kita harus mengubah arah kurva tersebut agar mulai menurun. Sangat penting bagi kita untuk mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca,” ujarnya.

Sementara itu, prioritas ketiga adalah memperkuat adaptasi perubahan iklim ketika negara-negara menghadapi dampak pemanasan global yang semakin besar, termasuk gelombang panas ekstrem, banjir, pencairan gletser, dan mencairnya lapisan tanah beku permanen atau permafrost.

Krause menegaskan bahwa peningkatan ketahanan masyarakat dan infrastruktur menjadi sangat penting ketika dunia menghadapi konsekuensi kenaikan suhu yang melampaui ambang 1,5 derajat Celsius.

Ia berharap COP31 dapat menghasilkan dorongan kuat untuk meningkatkan pendanaan adaptasi dan mempercepat pelaksanaan langkah-langkah perlindungan bagi masyarakat yang paling rentan.

Pendanaan adaptasi dinilai masih belum mencukupi

Krause mengatakan mekanisme pendanaan internasional yang tersedia saat ini, termasuk Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) dan Fasilitas Lingkungan Global (Global Environment Facility), belum mampu memenuhi besarnya kebutuhan investasi untuk menghadapi perubahan iklim.

Karena itu, ia menyerukan mobilisasi sumber pendanaan tambahan, termasuk melalui anggaran nasional dan investasi sektor swasta.

“Setiap negara memiliki anggaran publik. Jika suatu langkah berada dalam lingkup tanggung jawab, misalnya, kementerian pertanian, maka langkah tersebut dapat dibiayai melalui anggaran domestik yang tersedia,” katanya.

“Selain itu, terdapat pendanaan sektor swasta, yakni investasi pada perusahaan-perusahaan yang menyediakan solusi bersih,” tambahnya.

Menurut Krause, negara-negara berkembang dan negara-negara paling kurang berkembang menghadapi sebagian dampak terbesar pemanasan global, meskipun memiliki sumber daya yang terbatas untuk menanganinya.

Ia mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan terkait kontribusi terhadap Dana Kerugian dan Kerusakan (Loss and Damage Fund), termasuk besaran pendanaan yang diperlukan serta mekanisme penyaluran bantuan kepada negara-negara yang paling terdampak.

Turkiye dinilai tunjukkan kemajuan kebijakan iklim

Krause juga menyoroti berbagai langkah yang telah dilakukan Turkiye dalam lima hingga 10 tahun terakhir untuk menghadapi krisis iklim.

Ia menyebut pengesahan Undang-Undang Iklim, penetapan target emisi nol bersih, serta pengembangan sistem perdagangan emisi sebagai contoh kemajuan kebijakan iklim negara tersebut.

Menurutnya, langkah-langkah nasional perlu didukung kerja sama internasional yang lebih kuat agar upaya penanganan perubahan iklim dapat memberikan hasil nyata.

Krause, yang berencana menghadiri seluruh rangkaian konferensi selama dua pekan di Antalya, menekankan pentingnya solidaritas antarnegara di tengah kondisi geopolitik dunia yang terpecah.

“Meskipun saat ini kita hidup di dunia yang sangat terpecah, kita harus menunjukkan bahwa kerja sama internasional dan multilateralisme mampu memberikan respons yang kredibel terhadap krisis iklim,” katanya.

Untuk diketahui bahwa, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) diselenggarakan di Antalya, Turki, mulai tanggal 9 hingga 20 November 2026.

Konferensi Para Pihak (COP) dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) merupakan forum multilateral utama dunia untuk negosiasi mengenai krisis iklim. Forum ini mempertemukan pemerintah, para ahli, sektor swasta, masyarakat adat, kaum muda, serta organisasi masyarakat sipil untuk memajukan pelaksanaan komitmen yang dibuat berdasarkan Konvensi Iklim dan Perjanjian Paris.

TATOLI kutip dari Anadolu