PBB Peringatkan Krisis Iklim : Negara berkembang butuh US$305 miliar per tahun untuk adaptasi

DILI, 05 November 2026 (TATOLI) – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, memperingatkan dunia bahwa kegagalan meningkatkan investasi dalam adaptasi perubahan iklim saat ini akan membawa konsekuensi bencana yang jauh lebih besar pada masa depan, terutama bagi negara-negara berkembang dan masyarakat yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim.

Peringatan tersebut disampaikan António Guterres melalui pesan video dalam peluncuran laporan terbaru Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Adaptation Gap Report 2026, yang berlangsung di Nairobi, Kenya, pada 04 November 2026.

Laporan tersebut mengungkapkan kesenjangan yang sangat besar antara kebutuhan pendanaan adaptasi iklim dan dukungan keuangan internasional yang diterima negara-negara berkembang.

Menurut laporan UNEP, negara-negara berkembang diperkirakan membutuhkan sekitar US$305 miliar setiap tahun hingga tahun 2035 untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Namun, aliran pendanaan publik internasional dari negara-negara maju kepada negara berkembang pada 2024 hanya mencapai US$28,2 miliar hingga US$31,7 miliar.

Angka tersebut hanya meningkat sekitar US$1 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa pertumbuhan pembiayaan adaptasi masih jauh dari kebutuhan sebenarnya.

“Untuk setiap satu dolar yang dibutuhkan negara-negara berkembang guna beradaptasi terhadap perubahan iklim, mereka hanya menerima sekitar 10 sen. Kesenjangan ini tidak hanya diukur dengan uang, tetapi juga dengan nyawa manusia, mata pencaharian, dan masa depan yang hilang,” kata António Guterres dalam pesannya.

Ia menegaskan bahwa adaptasi perubahan iklim bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan investasi penting untuk melindungi kehidupan masyarakat, memperkuat keamanan bersama, serta menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial.

Menurutnya, kesenjangan pendanaan tersebut diperkirakan semakin melebar apabila peningkatan suhu global melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Paris.

Komitmen pendanaan global belum cukup

Dalam laporan tersebut, UNEP menjelaskan bahwa masyarakat internasional telah menyepakati upaya meningkatkan pendanaan adaptasi hingga tiga kali lipat pada 2035 melalui hasil Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30).

Namun, sekalipun target tersebut berhasil dicapai, dana yang tersedia diperkirakan hanya mampu memenuhi sekitar 20 hingga 29 persen dari total kebutuhan adaptasi negara-negara berkembang.

Guterres mendesak negara-negara maju agar memenuhi komitmen pendanaan yang telah disepakati, sekaligus memastikan bahwa bantuan keuangan dapat diakses secara cepat, sederhana, dan transparan oleh negara-negara yang paling membutuhkan.

“Negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka. Mereka yang paling rentan membutuhkan akses dukungan yang cepat dan sederhana. Bank-bank pembangunan juga harus meningkatkan kontribusinya,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah di seluruh dunia untuk mengubah rencana adaptasi menjadi langkah nyata, termasuk pembangunan rumah yang lebih aman, infrastruktur tahan bencana, perlindungan ketahanan pangan dan air, serta pengembangan sistem peringatan dini bagi seluruh masyarakat.

Upaya tersebut, menurut Guterres, harus dilaksanakan dengan menempatkan komunitas lokal sebagai bagian utama dalam pengambilan keputusan dan implementasi program adaptasi.

Negara kepulauan kecil hadapi risiko lebih besar

Laporan UNEP juga menyoroti kondisi negara-negara kurang berkembang (Least Developed Countries/LDCs) dan negara-negara berkembang kepulauan kecil (Small Island Developing States/SIDS) yang menghadapi kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim.

Aliran pendanaan adaptasi untuk kedua kelompok negara tersebut memang mengalami peningkatan secara riil antara 2019 dan 2024, tetapi jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan puncak pendanaan yang tercatat pada 2022.

Padahal, negara-negara tersebut memerlukan dukungan yang semakin besar untuk menghadapi ancaman perubahan pola curah hujan, kekeringan, banjir, kenaikan permukaan laut, serta berbagai bencana terkait iklim.

UNEP memperkirakan bahwa peningkatan pendanaan adaptasi hingga tiga kali lipat yang secara khusus diarahkan kepada negara-negara kurang berkembang dan negara kepulauan kecil berpotensi memenuhi sekitar 49 hingga 84 persen kebutuhan adaptasi mereka.

Temuan ini juga relevan bagi Timor-Leste sebagai negara berkembang kepulauan kecil yang menghadapi berbagai tantangan perubahan iklim, khususnya dalam sektor pertanian, pengelolaan sumber daya air, perlindungan wilayah pesisir, dan ketahanan infrastruktur.

Dana kerugian dan kerusakan masih terbatas

Selain kesenjangan pembiayaan adaptasi, laporan tersebut menyoroti keterbatasan sumber daya keuangan untuk menangani kerugian dan kerusakan (loss and damage) akibat perubahan iklim.

Dalam putaran pertama pengajuan dukungan kepada Dana Kerugian dan Kerusakan (Fund for Responding to Loss and Damage), total permintaan pembiayaan mencapai US$2,8 miliar.

Sementara itu, dana awal yang tersedia hanya sebesar US$342 juta, jauh di bawah nilai permintaan yang diajukan.

Kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan bantuan bagi negara-negara yang telah mengalami dampak perubahan iklim, termasuk kerusakan infrastruktur, kehilangan sumber penghidupan, dan gangguan terhadap kehidupan masyarakat.

UNEP juga menemukan bahwa prosedur pengajuan bantuan yang rumit dan keterbatasan kapasitas kelembagaan menjadi hambatan bagi negara-negara rentan untuk memperoleh dukungan keuangan secara efektif.

Guterres menegaskan pentingnya memperkuat Dana Kerugian dan Kerusakan agar memiliki sumber daya yang memadai ketika langkah-langkah perlindungan dan adaptasi tidak lagi mampu mencegah dampak bencana.

Ada kemajuan, tetapi belum memadai

Di tengah besarnya tantangan tersebut, UNEP mencatat sejumlah perkembangan positif dalam upaya pembiayaan adaptasi global.

Salah satunya adalah kemungkinan tercapainya komitmen Pakta Iklim Glasgow untuk menggandakan pendanaan adaptasi dari tingkat 2019 menjadi US$40 miliar pada 2025.

Target tersebut masih berpeluang tercapai, terutama apabila bank-bank pembangunan multilateral mencatat peningkatan pembiayaan adaptasi secara signifikan sepanjang 2025.

Selain itu, kerja sama keuangan antarnegara berkembang atau South-South cooperation juga menunjukkan perkembangan.

Aliran pendanaan melalui bank-bank pembangunan multilateral dan kerja sama antarnegara berkembang meningkat dari US$3,8 miliar pada 2019 menjadi US$9,6 miliar pada 2024.

Kontribusi sektor swasta dalam pendanaan adaptasi juga terus meningkat, meskipun belum mampu menggantikan kebutuhan dukungan publik internasional dalam skala besar.

Laporan tersebut turut mencatat bahwa sejumlah pemerintah mulai memperkuat kebijakan dan kelembagaan melalui penyusunan undang-undang perubahan iklim, peningkatan koordinasi antarsektor, serta pembentukan mekanisme pengelolaan pembiayaan iklim.

Meski demikian, UNEP menekankan bahwa kemajuan kelembagaan dan peningkatan pendanaan harus diikuti implementasi nyata agar masyarakat mampu menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin intensif.

PBB desak tindakan nyata menjelang COP31

Peluncuran Adaptation Gap Report 2026 menjadi salah satu rujukan penting menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), yang dijadwalkan berlangsung di Antalya, Türkiye, pada November 2026.

Direktur Eksekutif UNEP, Inger Andersen, memperingatkan bahwa dunia bahkan belum cukup siap menghadapi kondisi iklim saat ini, terlebih lagi apabila suhu global melampaui batas 1,5 derajat Celsius.

Ia menekankan perlunya peningkatan pembiayaan adaptasi yang lebih ambisius untuk menyelamatkan kehidupan, mengurangi kerugian ekonomi, dan memperkuat ketahanan masyarakat.

Sementara itu, Guterres menutup pesannya dengan menyerukan kepemimpinan politik yang kuat dan solidaritas internasional dalam menghadapi ancaman krisis iklim.

“Kita tahu siapa yang paling berisiko. Kita tahu apa yang berhasil. Yang masih kurang adalah uang dan kemauan politik,” ujarnya.

“Pilihannya sederhana: berinvestasi dalam adaptasi hari ini, atau membayar harga bencana pada masa depan,” tegas Sekretaris Jenderal PBB tersebut. 

Reporter : Cidalia Fátima

Editor   : Armandina Moniz