PM Xanana minta Universitas portugal tambah kuota beasiswa bagi Timor-Leste
DILI, 27 Juni 2026 (TATOLI) – Perdana Menteri Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, meminta sejumlah universitas di Portugal untuk meningkatkan kuota penerimaan mahasiswa Timor-Leste pada program studi hukum guna mendukung reformasi sektor peradilan dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di masa depan.
Berdasarkan laman Pemerintah yang diakses, disebutkan dalam permintaan tersebut disampaikan Xanana Gusmão dalam pertemuan kehormatan dengan para rektor dan pimpinan universitas di Portugal, termasuk Universitas Katolik, Universitas Baru Lisbon, serta Fakultas Hukum, yang membahas penguatan kerja sama di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia untuk sektor peradilan Timor-Leste.
Dalam pertemuan itu, Xanana menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Portugal atas dukungan yang terus diberikan sejak proses pembangunan negara hingga saat ini. Ia menegaskan bahwa hubungan Timor-Leste dan Portugal tetap terjalin erat melalui ikatan sejarah, budaya, dan bahasa yang sama.
Menurut Xanana, meskipun Timor-Leste telah merestorasikan kemerdekaan selama 24 tahun, negara tersebut masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan peradilan yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah tengah melaksanakan reformasi menyeluruh di sektor peradilan, termasuk memperkuat kerangka hukum sebagai bagian penting untuk menjamin keberhasilan reformasi tersebut. Namun, salah satu tantangan utama dalam mencetak tenaga hukum berkualitas adalah penguasaan bahasa Portugis.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah telah menyetujui program khusus yang memberikan kesempatan kepada 50 mahasiswa setiap tahun untuk menempuh pendidikan hukum di negara-negara berbahasa Portugis melalui pendanaan dari Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia.
PM Xanana mengatakan, protokol kerja sama yang telah ditandatangani dengan sejumlah universitas di Portugal telah membuka akses bagi mahasiswa Timor-Leste untuk mengikuti pendidikan sarjana hukum. Meski demikian, jumlah kuota yang tersedia dinilai masih belum mencukupi kebutuhan pemerintah dalam mencetak lebih banyak tenaga hukum profesional.
“Karena itu, kami meminta universitas untuk mempertimbangkan peningkatan jumlah lowongan bagi mahasiswa Timor-Leste sehingga dapat meningkatkan jumlah lulusan di bidang hukum,” ujar Xanana.
Selain meminta penambahan kuota, Kepala Pemerintahan juga mendorong lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Portugal untuk menjalin kolaborasi dengan Fakultas Hukum Universitas Nasional Timor Lorosa’e (UNTL). Kerja sama tersebut diharapkan mampu membangun mekanisme persiapan yang lebih baik bagi mahasiswa sebelum memasuki pendidikan tinggi, khususnya dalam penguasaan ilmu hukum dan bahasa Portugis.
Menurut Xanana, investasi dalam pendidikan dan pelatihan calon pengacara merupakan langkah strategis yang akan memberikan kontribusi langsung terhadap penguatan sistem peradilan sekaligus pembangunan kelembagaan Timor-Leste pada masa mendatang.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kehakiman, Sérgio da Costa Hornai, Menteri Pendidikan, Dulce de Jesus Soares, Duta Besar Timor-Leste untuk Portugal, Manuel de Araújo Serrano, Koordinator Kelompok Kerja Reformasi Peradilan, Lúcia Lobato, Direktur Jenderal Kebijakan dan Keadilan, serta Asisten Menteri Kehakiman dan Hukum, Ana Carvalho.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
