DILI, 28 Mei 2026 (TATOLI)—Uni Eropa menegaskan komitmennya untuk mendukung transformasi digital dan modernisasi sistem peradilan di Timor-Leste melalui penguatan kerja sama bilateral di bidang digitalisasi administrasi publik, keamanan siber, integrasi regional, dan pembangunan infrastruktur maritim.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Kabinet Dewan Menteri, Agio Pereira, dan Direktur Kemitraan Internasional untuk Asia dan Pasifik Komisi Eropa, Pēteris Ustubs, yang didampingi Duta Besar Uni Eropa untuk Timor-Leste, Thorsten Bargfred, di Istana Pemerintah, Dili, Kamis.
Pertemuan itu berlangsung menjelang penandatanganan dua perjanjian pendanaan baru antara Timor-Leste dan Uni Eropa untuk program “Criação e Desenvolvimento de Negócios Sustentáveis e de Economia Circular (CRESCE)” dan “Governação eletrónica para o Sistema Judicial em Timor-Leste (e-JUS TL)”.
Dalam siaran pers resmi dikatakan program CRESCE mendapat dukungan dana sebesar tiga juta euro untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pendekatan ekonomi sirkular, pembangunan berkelanjutan, dan akses pembiayaan.
Sementara proyek e-JUS TL memperoleh pendanaan enam juta euro guna memodernisasi dan mendigitalisasi sistem peradilan nasional agar pelayanan hukum menjadi lebih efisien, mudah diakses, dan terintegrasi antarinstansi sektor keadilan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas implementasi Program Indikatif Multi-Tahun Uni Eropa 2021–2027 yang mencakup dukungan pada tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, integrasi regional, dan transisi digital di Timor-Leste.
Selain itu, diskusi turut menyoroti peluang kerja sama terkait proses integrasi Timor-Leste ke ASEAN dan partisipasi negara ini dalam berbagai inisiatif regional Indo-Pasifik, termasuk penguatan interoperabilitas sistem informasi negara, peningkatan kapasitas keamanan siber nasional, dan pembangunan infrastruktur maritim strategis.
Agio Pereira menjelaskan pemerintah sedang menjalankan sejumlah program digitalisasi untuk memperbarui layanan publik, menyederhanakan prosedur administrasi, dan memperkuat transparansi institusi melalui platform digital terintegrasi.
Salah satu proyek utama yang tengah dikembangkan adalah digitalisasi penuh proses legislasi dan Jornal da República guna meningkatkan akses masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan serta memperkuat keamanan dan keaslian dokumen negara.
Di bidang keamanan siber, kedua pihak membahas pengembangan kapasitas institusional, mekanisme penanganan insiden siber, perlindungan infrastruktur digital penting, serta peningkatan ketahanan lembaga publik terhadap ancaman digital yang semakin meningkat di kawasan Asia Tenggara.
Agio Pereira juga menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan paket legislasi keamanan siber untuk membangun kerangka hukum modern terkait perlindungan jaringan dan sistem informasi, tata kelola digital, serta perlindungan data nasional.
Ia menilai penting bagi institusi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bersiap menghadapi meningkatnya konektivitas digital dan ancaman siber.
Dalam pembahasan terkait pembangunan Pantai Selatan, pemerintah memaparkan visi pengembangan yang tidak hanya berfokus pada sektor energi, tetapi juga mencakup penguatan pelabuhan, logistik maritim, konektivitas regional, ekonomi biru, kawasan industri, pasokan energi, pembangunan perkotaan, jaringan jalan, serta pendidikan teknis dan profesional sebagai bagian dari diversifikasi ekonomi nasional.
Agio Pereira turut menyoroti pentingnya proyek kabel bawah laut antara Timor-Leste dan Australia sebagai bagian dari penguatan konektivitas digital nasional, sembari menekankan perlunya perlindungan terhadap kedaulatan digital, keamanan data, dan ketahanan infrastruktur kritis.
Sebelumnya, pada 26 Mei lalu, Agio Pereira, bertemu delegasi UNODC yang dipimpin Delphine Schantz di Dili untuk membahas kerja sama pemberantasan kejahatan transnasional dan kejahatan siber. Dalam pertemuan itu, UNODC memaparkan dukungannya kepada negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik melalui pelatihan, penguatan kapasitas, dan bantuan operasional.
Pemerintah Timor-Leste menegaskan bahwa penanganan kejahatan siber menjadi prioritas nasional dan saat ini sedang menyiapkan paket legislasi keamanan siber. Kedua pihak juga membahas kemungkinan Timor-Leste menandatangani Konvensi PBB tentang Kejahatan Siber pada Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September mendatang. UNODC menyatakan kesiapan untuk terus mendukung Timor-Leste dalam memperkuat kapasitas pencegahan dan penanganan kejahatan transnasional dan siber.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
