DILI, 25 Mei 2026 (TATOLI) — Pemerintah Timor-Leste melalui Kementerian Perencanaan, Investasi dan Strategis (MPIE) menargetkan pertumbuhan ekonomi non-migas hingga 7,5 persen pasca 2030 melalui implementasi Medium-Term Plan (MTP) 2027–2030 yang difokuskan pada reformasi kebijakan, diversifikasi ekonomi, dan penguatan investasi sektor swasta.
Rencana jangka menengah tersebut dipresentasikan Koordinator Unit Perencanaan Terintegrasi (UPI) MPIE, Epi Orleães, dalam forum Timor-Leste Development Partners Meeting (TLDPM) 2026 yang mengusung tema “Charting a Resilient Horizon: Blue Economy, ASEAN Integration and Coordinated Action”.
Dalam forum yang diadakan di Aula Kementerian Keuangan, Dili, Senin ini, Epi Orleães menjelaskan bahwa fase akhir implementasi Rencana Estrategis Pembangunan (PED) 2011–2030 akan diarahkan untuk mengubah model ekonomi berbasis pengeluaran publik menuju ekonomi yang digerakkan sektor swasta, produktivitas dan investasi.
“Fokus MTP 2027–2030 adalah reformasi kebijakan dan investasi strategis untuk menghapus hambatan pembangunan, memperkuat institusi serta membangun fondasi bagi pertumbuhan yang dipimpin sektor swasta,” kata Epi Orleães dalam presentasinya di pada Timor-Leste Development Partners Meeting (TLDPM) 2026.
Menurut presentasi tersebut, pemerintah menilai Timor-Leste telah mencatat sejumlah capaian penting dalam implementasi PED 2011–2030, termasuk cakupan listrik nasional mencapai 99,7 persen, sekitar 55 persen jalan nasional telah selesai dibangun, tingkat literasi pemuda mencapai 87,3 persen serta pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nonmigas kembali tumbuh menjadi empat persen pada 2024 setelah integrasi Timor-Leste ke ASEAN dan WTO (World Trade Organization).
Namun demikian, pemerintah juga mengakui masih terdapat tantangan besar dalam struktur ekonomi nasional. Saat ini sekitar 85 persen pengeluaran publik masih bergantung pada Dana Perminyakan, sementara investasi swasta baru mencapai enam persen dari PDB non-migas. Selain itu, tingkat kemiskinan multidimensi masih berada di kisaran 48 persen dan ekspor nonmigas masih terbatas.
Dalam kerangka MTP 2027–2030, pemerintah menargetkan transformasi ekonomi secara bertahap hingga 2035 dengan memperkuat sektor produktif dan meningkatkan investasi swasta.
Pemerintah menargetkan PDB nonmigas meningkat dari US$1,7 miliar pada 2025 menjadi US$2,4 miliar pada 2030 dan mencapai US$3,5 miliar pada 2035. Pertumbuhan ekonomi tahunan juga ditargetkan meningkat menjadi 5,5 hingga 6,5 persen pada fase MTP dan mencapai 7,5 persen setelah 2030.
Selain itu, pemerintah menargetkan peningkatan investasi swasta dari enam persen menjadi 10 hingga 15 persen dari PDB nonmigas pada 2030, serta penciptaan 25 ribu hingga 30 ribu lapangan kerja formal baru.
Di sektor ekonomi riil, pemerintah juga menargetkan peningkatan ekspor nonmigas dari US$120 juta menjadi US$250 juta, perluasan irigasi fungsional hingga 50 ribu hektar, peningkatan kunjungan wisatawan menjadi 140 ribu orang serta peningkatan partisipasi tenaga kerja dari 35,9 persen menjadi 42 persen pada 2030.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menetapkan enam prioritas strategis utama, yakni :
- Diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui sektor pertanian, pariwisata, ekonomi biru dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)
- Memperkuat sektor swasta sebagai motor pertumbuhan
- Pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan, energi dan digitalisasi
- Penguatan sumber daya manusia dan pendidikan vokasi
- Reformasi institusi dan tata kelola; serta penguatan ketahanan iklim
- Transformasi digital
Pemerintah juga menetapkan sepuluh (10) intervensi prioritas nasional, termasuk reformasi registrasi tanah dan bisnis, skema kredit UMKM, pengembangan ekonomi biru, pembangunan koridor ekonomi, peningkatan produktivitas pertanian, penguatan broadband nasional, keandalan air dan energi serta pengembangan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan sektor konstruksi, pariwisata, perikanan dan agroindustri.
Sebelumnya, MPIE juga mencatat bahwa hingga 2024 baru 39 target dalam Rencana Pembangunan Strategis (PED- Plano Estratégico de Desenvolvimento) 2011–2030 yang berhasil dicapai sepenuhnya, sementara sebagian besar target lainnya masih berada dalam tahap implementasi parsial dan progres lanjutan.
Epi Orleães menjelaskan evaluasi pemerintah terhadap implementasi PED mencakup lima pilar utama dengan total 199 target pembangunan, mulai dari modal sosial, infrastruktur, pembangunan ekonomi, kelembagaan dan tata kelola hingga visi makroekonomi.
“Dari total 199 target tersebut, sebanyak 39 target telah selesai 100 persen, 86 target masih dalam tahap implementasi parsial, 67 target menunjukkan progres lanjutan dan tujuh target lainnya belum menunjukkan perkembangan,” ujar Epi Orleães kepada TATOLI.
Menurut hasil evaluasi, sektor infrastruktur menjadi penyumbang pencapaian terbesar dengan tingkat implementasi global mencapai 71,4 persen, disusul sektor modal sosial sebesar 66,13 persen dan pembangunan ekonomi sebesar 64,8 persen.
Pemerintah juga mengakui sejumlah hambatan utama dalam implementasi PED, termasuk keterlambatan pelaksanaan, lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi, keterbatasan pengumpulan data antar kementerian serta belum adanya kerangka perencanaan jangka menengah yang kuat untuk sinkronisasi lintas institusi.
Dalam pidatonya, Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão menegaskan bahwa PED merupakan komitmen negara yang melampaui siklus politik dan menjadi fondasi pembangunan nasional sejak 2011.
Menurut Xanana Gusmão, meskipun telah terdapat berbagai kemajuan, sebagian besar target PED masih belum tercapai sehingga pemerintah akan memfokuskan fase akhir implementasi hingga 2030 pada percepatan hasil nyata bagi masyarakat.
“Kita harus fokus hingga 2030 untuk mempercepat implementasi dan mengubah kemajuan menjadi hasil nyata dalam kehidupan masyarakat,” ujar Xanana Gusmão dalam pidatonya pada TLDPM.
Ia mengatakan pemerintah berkomitmen menjalankan fase akhir implementasi PED dengan disiplin, tanggung jawab dan fokus yang lebih besar terhadap hasil melalui kerangka MTP 2027–2030.
Menurutnya, roadmap tersebut akan difokuskan untuk mencapai status negara berpendapatan menengah atas, mendiversifikasi ekonomi nonmigas termasuk melalui ekonomi biru, memperkuat pertumbuhan inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ketahanan institusi nasional.
Pemerintah juga mengajak para mitra pembangunan untuk menyelaraskan dukungan dengan prioritas MTP 2027–2030, terutama dalam pengembangan ekonomi biru, integrasi ASEAN dan reformasi strategis nasional guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
