LIQUISA, 24 Februari 2026 (TATOLI)—Pemerintah melalui Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão, bersama tim anggota pemerintah mulai melakukan penilaian evaluasi kebijakan terhadap kondisi minimum yang perlu dipersiapkan untuk implementasi Desentralisasi pemerintah Daerah.
Tim anggota pemerintah yang mendampingi PM Xanana yaitu Menteri Administrasi Negara (MAE), Tomás do Rosário, Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis (MPIE), Gastão Francisco de Sousa, dan Menteri Pekerjaan Umum (MOP), Samuel Marçal. Dimana, PM Xanana dan tim Menteri memulai penilaian evaluasi kebijakan yang perlu dipersiapkan untuk implementasi Desentralisasi Pemerintah Daerah di kotamadya Liquisa.
Program penilaian evaluasi kebijakan ini merupakan bagian dari persiapan Pemerintah Konstitusional ke – IX sebelum menerapkan Kebijakan Desentralisasi Pemerintah Daerah untuk memberikan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke tingkat daerah seperti kotamadya, sehingga rakyat dapat berpartisipasi langsung dalam proses pembangunan.
“Hari ini, dimulainya program penilaian evaluasi kebijakan jelang implementasi Desentralisasi Pemerintah Daerah di Liquisa dan akan dilanjutkan diseluruh kotamadya. Saya bertanya kepada masyarakat Liquisa yang telah dipercayakan, bekerjalah untuk mengingat dan memikirkan apa yang dapat Anda lakukan untuk negara ini dan untuk rakyat ini di kotamadya ini,” kata PM Xanana dalam acara pembukaan program penilaian evaluasi kebijakan yang diadakan di aula Tokodede, Liquisa-vila, Selasa ini.
Kepala Pemerintah meminta hal ini karena untuk membangun negara, anak-anak bangsa harus memikul tanggung jawab, harus patuh dan tidak bersikap kasar serta harus saling berbicara tentang apa yang dibutuhkan.
Xanana Gusmão menggunakan perumpamaan perang. Bahwa perang telah mengajarkan rakyat Timor-Leste untuk berjalan perlahan dan tidak melakukan keajaiban, untuk meningkatkan dan memperbaiki diri, dan ini harus ditanamkan kembali dalam pikiran masyarakat Liquisa, terutama mereka yang bertanggung jawab.
“Menjabat sebagai Kepala Desa bukan untuk menerima uang, tetapi untuk mewakili kepentingan Desa, untuk memahami masalah yang ada di Desa, penderitaan dan kebutuhan rakyatnya,” kata Xanana.
PM Xanana juga meminta setiap pos administratif untuk melihat produk-produk yang dapat dihasilkan untuk membantu keluarga karena di Liquisa sendiri kaya akan buah-buahan.
Jadi, sektor ini perlu dikembangkan dengan baik, terutama produk hasil jagung yang ditanam penduduk di wilayah administratif Loes. Dimana hasil panennya dalam jumlah besar dibandingkan dengan hasil produk jagung di kotamadya lainnya.
Di tempat yang sama, Menteri Administrasi Negara, Tomás do Rosário Cabral, menginformasikan bahwa evaluasi kondisi minimum untuk memperkuat kemampuan masyarakat Liquisa dalam mengorganisir diri.
Oleh karena itu, katanya setelah evaluasi minimum ini, MAE akan memutuskan dua poin utama untuk semua otoritas, yaitu dukungan teknis di Kantor Otoritas, INAP, dan sektor otoritas terkait untuk memulai pelatihan.
Dikatakan, pelaksanaan anggaran pemerintah daerah berjalan dengan baik. Jadi, harus menatap ke depan, terutama tingkat koordinasi struktural untuk ditingkatkan dengan bantuan teknis yang tersedia untuk mempersiapkan masa depan, khususnya instalasi administrasi daerah.
Selain itu, Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis (MPIE), Gastão Francisco de Sousa, menjelaskan penilaian kotamadya Liquisa dalam mempersiapkan diri untuk pemerintahan daerah terdapat empat hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu pembangunan ekonomi, sosial, infrastruktur, dan kelembagaan.
Untuk maju ke depan, keempat sektor ini harus dipantau dengan cermat dan dilaksanakan dengan transparansi maksimal karena pemerintah daerah tidak hanya berbicara kepada satu kelompok, tetapi Liquisa harus bergandengan tangan sehingga semua orang merasa bahwa kotamadya ini milik seluruh rakyat Liquisa.
“Jangan memandang ras, agama, warna kulit, dan partai politik. Itulah mengapa saya meminta agar demi kepentingan Liquisa, semua orang harus bersatu,” kata Gastão Francisco de Sousa.
Sementara itu dihadapan Perdana Menteri dan para Menteri hadir, Ketua Otoritas Kotamadya Liquisa, Paulino Ribeiro, menyampaikan presentasi tentang profil dan potensi penuh kotamadya Liquisa sebagai dasar untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam kebijakan desentralisasi kekuasaan pemerintah daerah.
Presentasi ini berfokus pada pembangunan ekonomi, sosial, infrastruktur, dan kelembagaan, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, potensi, anggaran, dan koordinasi kotamadya.
Dalam sesi tanya jawab, pemerintah daerah dan masyarakat Liquisa sangat antusias untuk menyatakan kepuasan mereka terhadap kebijakan Pemerintah Konstitusional kesembilan IX tentang kebijakan desentralisasi kekuasaan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan tahun depan.
Terdapat beberapa kritik terkait mekanisme pelayanan kota yang dianggap akan gagal, namun mayoritas menyatakan bahwa pemerintah kotamadya siap menerima kekuasaan pemerintah daerah.
Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi Administrasi dengan tujuan utama : memperkuat demokrasi pemerintah lokal, masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial, pemerintah kotamadya dapat merencanakan pembangunan sesuai dengan realitas, meningkatkan transparansi, dan mengurangi tanggung jawab.
Liquisa terdaftar sebagai Otoritas Kotamadya dengan empat pos administratif yaitu Bazartete, Liquisa, Maubara, dan Loes dengan 23 Desa dan 134 kampung (aldeia).
Selama penilaian evaluasi kebijakan yang perlu dipersiapkan untuk implementasi Desentralisasi Pemerintah Daerah di kotamadya Liquisa, itu Perdana Menteri didampingi oleh beberapa anggota Pemerintah dan turut berpartisipasi dalam program itu otoritas kotamadya, otoritas pos adminsitratif, pemerintah daerah, para veteran, dan masyarakat setempat.
Reporter : Hortencio Sanchez (Penerjemah : Armandina Moniz)
Editor : Cancio Ximenes
