DILI, 16 Januari 2026 (TATOLI) — Presiden Republik dan Perah Nobel Perdamain, José Ramos-Horta, menilai situasi terkini di Myanmar masih sangat serius dan terus ditandai dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akibat kudeta militer yang berkepanjangan.
“Posisi saya adalah melihat situasi di Myanmar sangat serius dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Perang terus berlanjut dan mereka tidak mendengarkan para pemimpin ASEAN,” kata Ramos-Horta kepada wartawan di Pelabuhan Dili, Jumat ini.
Presiden Republik menjelaskan bahwa dalam situasi yang semakin memburuk tersebut, pekan ini sejumlah pengacara dari Myanmar yang tergabung dalam program keadilan internasional datang ke Timor-Leste untuk meminta dukungan terkait penanganan kasus pelanggaran HAM.
Berita terkait : CHRO – MAP laporkan pelanggaran HAM di Myanmar kepada Presiden Ramos-Horta
“Mereka telah mengajukan pengaduan kepada Kejaksaan Agung Republik kami terhadap rezim Myanmar,” ujarnya.
Menurut Ramos-Horta, pengajuan pengaduan tersebut dimungkinkan berdasarkan hukum HAM internasional, yang memberikan hak kepada setiap negara demokratis untuk menerima pengaduan terhadap negara lain yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat.
Ia menambahkan, pengaduan yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung Republik Timor-Leste dapat diproses hingga ke pengadilan dan Pengadilan Banding dapat mengeluarkan putusan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa putusan hukum saja belum tentu mampu menghentikan pelanggaran yang terus terjadi di Myanmar.
Presiden Ramos-Horta juga menyoroti kegagalan berbagai upaya diplomatik ASEAN dalam merespons krisis Myanmar. Ia menyebut sejak kudeta militer pertama, mulai dari kepemimpinan ASEAN oleh Indonesia hingga negara-negara lain seperti Kamboja, Laos, Malaysia, dan Filipina, belum ditemukan solusi yang efektif.
“Para pemimpin militer Myanmar tidak mendengarkan Kepresidenan ASEAN, sehingga kudeta terus berlanjut dan pelanggaran terhadap rakyat Myanmar terus terjadi,” katanya.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
