DILI, 14 Januari 2026 (TATOLI)— Direktur Eksekutif CHRO (Chin Human Rights Organization), Salai Za Uk Ling, bersama Direktur MAP (Myanmar Accountability Project), Chris Gunness, didampingi pengacara José Texeira, pada Rabu bertemu Presiden Republik Demokratik Timor-Leste, José Ramos-Horta, untuk melaporkan situasi terkini pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Myanmar.
“Hari ini, kami bertemu dengan Presiden Republik, José Ramos-Horta, untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sistematis dan terjadi di berbagai tempat, yang dilakukan oleh junta militer di seluruh tanah kelahiran saya, Negara Bagian Chin, Myanmar,” kata Direktur Eksekutif CHRO, Salai Za Uk Ling, kepada wartawan usai bertemu Kepala Negara di Istana Kepresidenan Nicolau Lobato, Bairro Pite, Rabu ini.
Ia mengatakan, Presiden Ramos-Horta yang juga merupakan peraih Nobel Perdamaian menerima laporan tersebut dan diminta untuk memberikan dukungan moral serta mengutuk tindakan yang dilakukan junta militer di negara itu.
“Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menggambarkan teror yang terjadi di seluruh negeri. Kami memberitahukan kepada Presiden Republik bahwa teror tersebut semakin intensif karena pasukan revolusioner telah merebut banyak wilayah dari junta, yang menyebabkan serangan udara hampir setiap hari terhadap rumah sakit, pusat pengungsi internal, gereja, dan tempat ibadah lainnya dengan tujuan untuk menghancurkan,” katanya.
Pada kesempatan itu, warga Myanmar tersebut juga melaporkan kepada Ramos-Horta tentang kasus yang diajukan CHRO terhadap 10 anggota militer Myanmar yang diduga sebagai pelaku junta militer. Kasus tersebut telah diajukan ke Kejaksaan Umum di Dili.
“Saya juga telah memberitahukan kepada Presiden Republik mengenai kasus yang diajukan CHRO terhadap 10 anggota militer Myanmar di Dili, termasuk delapan (8) kasus orang yang dipenggal kepalanya, satu (1) pendeta Kristen, dan tiga (3) diakon, serangan udara terhadap sebuah rumah sakit yang menewaskan empat (4) tenaga medis dan empat (4) pasien, serta berbagai serangan terhadap gereja,” katanya.
Menurutnya, di Timor-Leste telah terlihat air mata, kesedihan, dan solidaritas—kesedihan karena adanya pengakuan bahwa kekerasan yang dialami Timor-Leste selama masa transisi menjadi sebuah negara kini terjadi di Myanmar sebagai bagian dari kebijakan negara.
“Namun, ada air mata solidaritas, ada pengakuan dan berbagi pengalaman yang membentuk hubungan yang erat. Saya ingin menyimpulkan dengan mengatakan bahwa kami datang ke Timor-Leste dengan harapan bahwa meskipun kami ditolak keadilan di negara kami sendiri, akan ada tempat di mana seruan kami untuk keadilan didengar dan doa kami kepada Tuhan dikabulkan,” katanya.
Di tempat yang sama, Direktur MAP, Chris Gunness, mengatakan pertemuan dengan Ramos-Horta berlangsung sangat baik. Presiden Republik menyambut mereka dengan sepenuh hati dan mendengarkan paparan mengenai situasi di Myanmar.
“Kami mengadakan pertemuan yang sangat baik dengan Presiden Republik. Secara garis besar, kami menyampaikan pesan solidaritas Timor-Leste. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di Timor-Leste terdapat sistem peradilan yang independen dan bebas dari campur tangan politik,” kata Chris.
Ia menegaskan bahwa hal terpenting adalah peran Timor-Leste sebagai suara moral di ASEAN, sebuah fungsi yang lahir dari sejarah panjang transisi dan peran aktif organisasi masyarakat sipil.
“Kami berharap hal ini memainkan peran penting dalam menjadikan Timor-Leste dihormati, tidak hanya di kawasan tetapi juga di tingkat global. Ini dapat terus berlanjut,” katanya.
Menurutnya, sistem peradilan Timor-Leste sangat independen karena supremasi hukum demokratis merupakan komponen penting dalam memajukan proses tersebut.
Reporter : Hortencio Sanchez (Penerjemah: Cidalia Fátima)
Editor : Armandina Moniz
