Top

PM Xanana serukan kerja sama global dalam tata kelola laut        

Perdana Menteri Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, menyampaikan pidato kunci pada Hari Kedua Dili International Conference bertajuk “Navigating Challenges: Law of the Sea and Maritime Dispute Settlement” yang digelar di JL World Metiaut, Jumat (16/5).

DILI, 16 Mei 2025 (TATOLI)– Perdana Menteri (PM) Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, menyerukan pentingnya solidaritas dan kerja sama global dalam menghadapi tantangan tata kelola laut dan penyelesaian sengketa maritim.

Seruan tersebut disampaikan PM Xanana dalam pidato kunci pada Hari Kedua Dili International Conference bertajuk “Navigating Challenges: Law of the Sea and Maritime Dispute Settlement” yang digelar di JL World Metiaut, Jumat (16/5).

Dalam forum yang dihadiri oleh pejabat tinggi, diplomat, pakar hukum laut, dan perwakilan internasional dari kawasan Pasifik, ASEAN, CPLP, dan g7+, PM Xanana menekankan bahwa laut memiliki peran sentral bagi kelangsungan hidup manusia, konektivitas antarbangsa, serta perekonomian global.

“Laut menyatukan kita. Ia adalah fondasi kehidupan di bumi dan kunci bagi generasi mendatang,” ujar PM Xanana.

Ia menggarisbawahi urgensi kerja sama antarnegara dalam menjaga perdamaian dan keberlanjutan laut, mengingat banyaknya tantangan yang kini dihadapi, termasuk eksploitasi sumber daya, keamanan maritim, perubahan iklim, hingga sengketa kedaulatan wilayah laut.

Berita terkait : Timor – Leste siap jadi tuan rumah Konferensi Hukum Laut 2025

PM Xanana menyebutkan bahwa lebih dari 200 sengketa batas maritim di dunia masih belum terselesaikan, dan hal ini menimbulkan ketegangan geopolitik yang mengancam stabilitas regional dan global. Menurutnya, di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian, penegakan hukum internasional menjadi semakin penting.

“Hukum internasional memberi suara bagi negara kecil seperti kami. Ia menjanjikan bahwa hak dan martabat bisa dijaga tanpa kekerasan,” katanya.

Ia juga mencontohkan pengalaman Timor-Leste dalam menyelesaikan sengketa batas maritim dengan Australia melalui mekanisme Compulsory Conciliation di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) sebagai teladan penting dalam penyelesaian damai yang dapat ditiru negara lain.

Lebih lanjut, PM Xanana menyoroti dampak perubahan iklim terhadap laut dan negara-negara kepulauan kecil. Ia menyoroti inisiatif Timor-Leste dalam konservasi laut, termasuk pendirian taman laut nasional di Pulau Ataúro yang terkenal akan keanekaragaman hayatinya, serta pembangunan Pusat Pendidikan Kelautan.

Dalam konteks global, ia memuji langkah komunitas internasional dalam mengadopsi High Seas Treaty pada 2023 yang bertujuan melindungi keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional. Timor-Leste sendiri telah meratifikasi perjanjian tersebut pada September 2024, menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang melakukannya.

“Ratifikasi hanyalah awal. Tantangan selanjutnya adalah menerjemahkan prinsip hukum ke dalam tindakan nyata untuk konservasi,” tegasnya.

Menutup pidatonya, PM Xanana menyerukan aksi kolektif untuk memastikan laut tetap menjadi sumber koneksi dan bukan konflik. Ia berharap konferensi ini menjadi titik tolak menuju masa depan laut yang berkelanjutan dan adil bagi semua negara.

“Kami ingin anak-anak Timor-Leste di masa depan tetap bisa menyaksikan keindahan terumbu karang dan paus biru di laut kami,” ujarnya penuh harap.

Konferensi dua hari ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mengatasi berbagai tantangan laut yang kian kompleks, serta membangun komitmen bersama demi perlindungan ekosistem laut dunia.

Reporter : Cidalia Fátima

Editor     : Armandina Moniz

Publisidade

Leave a Reply

Latest Post

error: Content is protected !!