DILI, 17 April 2025 (TATOLI) — Timor-Leste akan menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Dili ke – II tentang Hukum Laut dan Penyelesaian Sengketa Maritim, yang akan diselenggarakan pada 15 – 16 Mei 2025 di Hotel JL World, Dili. Acara ini diprakarsai oleh Kantor Perbatasan Darat dan Maritim Timor-Leste (GFTM) dan hanya terbuka bagi peserta undangan.
Dengan mengusung tema “Menghadapi Tantangan: Hukum Laut dan Penyelesaian Sengketa Maritim”, konferensi ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), dalam menyelesaikan sengketa maritim secara damai.
“Inisiatif ini menjadi wadah penting untuk mengevaluasi efektivitas UNCLOS di tengah dinamika global yang semakin kompleks,” ungkap siaran pers resmi yang diakses Tatoli.
Sebagai latar belakang, pada tahun 1982, negara-negara anggota PBB menyepakati Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) sebagai kerangka hukum global dalam tata kelola kelautan. Namun, hingga kini, terdapat sekitar 200 sengketa batas maritim yang belum terselesaikan di seluruh dunia.
Salah satu sesi utama dalam konferensi ini akan mengkaji pelajaran dari proses Konsiliasi Laut Timor yang merupakan sebuah proses konsiliasi wajib pertama di bawah UNCLOS yang melibatkan Timor-Leste dan Australia. Panel diskusi akan menghadirkan perwakilan dari kedua negara, Pengadilan Arbitrase Tetap, serta lima mediator yang terlibat dalam proses tersebut, guna membagikan pengalaman dan refleksi mereka. Proses ini menjadi bukti nyata bahwa penyelesaian damai atas sengketa maritim antarnegara adalah mungkin melalui mekanisme internasional yang tersedia.
Konferensi akan dibuka oleh Presiden Republik Demokratik Timor-Leste, José Ramos Horta, dan menghadirkan pidato utama dari Presiden Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, Hakim Tomas Heidar. Selain itu, sejumlah pakar terkemuka dari kalangan pemerintah, universitas, pengadilan internasional, dan firma hukum juga dipastikan hadir untuk memberikan kontribusi dalam berbagai sesi diskusi.
Diskusi selama dua hari akan difokuskan pada lima tema utama, yaitu:
- Pelajaran dari Konsiliasi Laut Timor
- Penguatan Mekanisme Hukum Internasional
- Pendekatan Regional dalam Penyelesaian Sengketa
- Dampak Perubahan Iklim terhadap Sengketa Maritim
- Pengelolaan Sumber Daya Laut secara Berkelanjutan
Konferensi ini akan mempertemukan pejabat tinggi dan perwakilan dari kawasan Pasifik, ASEAN, g7+ (kelompok negara-negara rentan), Komunitas Negara-negara Berbahasa Portugis (CPLP), serta berbagai negara lainnya, untuk berdialog, berbagi pengalaman, dan memperkuat kerja sama internasional dalam menyelesaikan konflik maritim secara damai.
Sebagai informasi, Konferensi Internasional Dili pertama diselenggarakan pada Mei 2016 oleh Kantor Perbatasan Maritim (sebelum berubah menjadi GFTM), bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama. Konferensi tersebut berfokus pada isu batas maritim dan menghadirkan Presiden Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut saat itu, Hakim Vladimir Golitsyn, serta diikuti oleh sekitar 600 peserta.
Kantor Batas Maritim awalnya dibentuk pada April 2015 untuk mendukung proses delimitasi batas laut Timor-Leste dengan Australia dan Indonesia. Setelah keberhasilan perjanjian maritim dengan Australia pada tahun 2018, kantor ini melanjutkan negosiasi dengan Indonesia.
Pada Desember 2023, mandatnya diperluas mencakup batas darat, dan kantor ini resmi berganti nama menjadi Kantor Perbatasan Darat dan Maritim (GFTM). Selain itu, GFTM kini juga bertanggung jawab mendukung Perdana Menteri dalam pengembangan dan promosi Ekonomi Biru di Timor-Leste.
Konferensi tahun ini juga bertepatan dengan peringatan 10 tahun berdirinya GFTM, menandai satu dekade kontribusi penting dalam diplomasi batas negara dan tata kelola maritim Timor-Leste.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
