DILI, 16 April 2025 (TATOLI) – Kementerian Pekerjaan Umum (MOP -teun) telah memberikan kompensasi kepada 325 kepala keluarga (KK) yang terdampak penggusuran administratif di kawasan Fomentu II dan Bidau-Senggol, serta proyek pelebaran jalan di wilayah Bebonuk.
“Kami telah memberikan kompensasi kepada 325 kepala keluarga. Rinciannya, sebanyak 52 kepala keluarga terdampak pelebaran jalan di Bebonuk, 55 kepala keluarga dari Bidau-Senggol terkena penggusuran administratif, dan 218 kepala keluarga dari Fomentu II,” jelas Menteri Pekerjaan Umum, Samuel Marçal, kepada Tatoli.
Ia menambahkan, masih terdapat beberapa rumah tangga yang belum menerima kompensasi karena belum melengkapi dokumen administratif, seperti nomor rekening bank. Total anggaran yang disiapkan Pemerintah untuk kompensasi setiap tahun, baik untuk penggusuran administratif maupun fisik, mencapai lebih dari $2 juta.
Menurutnya, ada rumah tangga yang belum menerima pembayaran, cepat atau lambat aan dibayar sesuai dari jadwal yang ditetapkan, sesuai kalkulasi teknis terhadap kondisi rumah.
“Kami harap seluruh pembayaran bisa diselesaikan bulan ini,” tambahnya.
Terkait proyek pelebaran jalan dari Kuluhun hingga Bekora, Marçal menyebutkan saat ini proses masih dalam tahap pengumpulan tim teknis dan dokumen. Dokumen-dokumen tersebut akan disampaikan kepada pemilik lahan untuk mengevaluasi dan menyetujui nilai kompensasi yang ditawarkan.
“Pemerintah akan memberikan kompensasi untuk tanah dan rumah. Tidak ada tanah pribadi yang diambil secara cuma-cuma. Kami siap membayar sesuai harga yang ditentukan, asalkan proyek bisa berjalan,” ujarnya.
Ia mengakui, sebagian masyarakat mendukung proyek pelebaran jalan tersebut, sementara sebagian lainnya masih menolak. Namun, Pemerintah terus berupaya melakukan pendekatan persuasif agar rencana pelebaran jalan selebar 23,74 meter dan panjang 4 kilometer bisa direalisasikan.
“Meskipun ada perbedaan pendapat, kita sebagai warga Timor-Leste harus bisa duduk bersama dan saling klarifikasi. Saya yakin semua warga cinta negeri ini. Perbedaan itu wajar, ada yang setuju karena mengerti, ada juga yang masih ragu – itu hak mereka,” katanya.
“Pemerintah tidak hanya duduk diam. Proyek ini sudah melalui kajian sejak Pemerintahan VII. Pelebaran jalan diperlukan untuk menata jaringan pipa air dan kabel listrik yang tertanam di bawah tanah. Kami mohon kerja sama masyarakat demi kemajuan negara ini,” tegasnya.
Kajian ini, dirancang untuk kebutuhan 10 tahun ke depan. Dengan peningkatan jumlah kendaraan impor yang mencapai lebih dari 10.000 unit per tahun, kondisi jalan saat ini dianggap belum memadai dan berpotensi menimbulkan kemacetan.
“Sebagian besar rumah yang ada saat ini bersifat sementara. Sepuluh tahun ke depan, kemungkinan masyarakat sudah membangun rumah permanen bertingkat. Kalau pelebaran dilakukan sekarang, ke depan kita tidak perlu bongkar lagi. Jika nanti macet, kita bisa bangun flyover, bukan perpanjangan jalan seperti sekarang,” ungkapnya.
Sementara itu, salah satu warga Fomentu II yang terdampak penggusuran administratif, Samuel de Jesus Soares, mengaku telah menerima kompensasi dari Pemerintah pada 22 Maret 2025.
“Saya sangat senang karena Pemerintah akhirnya mengakui hak kami. Waktu rumah saya dibongkar, ukurannya 5×10 meter. Kami telah menandatangani surat persetujuan, dan saya menerima uang kompensasi sebesar $6,106.28 sesuai yang tertera dalam surat tersebut,” ujar Samuel.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
