Pemerintah mulai konsultasikan pembentukan Standar Akuntansi Timor-Leste

DILI, 19 november 2024 (TATOLI) — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (MF -tetun) hari ini menggelar acara dengar pendapat untuk mengkonsultasikan pembentukan Standar Akuntansi Timor-Leste di Sektor Publik dan Sektor Swasta.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Regina de Jesus mengatakan acara ini mempertemukan para pemangku kepentingan utama dari berbagai badan dan entitas sektor publik dan swasta di Timor-Leste, termasuk para profesional akuntansi, perwakilan industri, akademisi, lembaga pendidikan di bidang akuntansi, entitas dari sektor perbankan dan keuangan.

“Ini dimaksudkan untuk membantu mengamati dan memberikan pendapat pada rancangan standar akuntansi disiapkan oleh Kementerian Keuangan, yang akan berlaku bagi sektor publik dan swasta di Timor-Leste, jika disetujui,” ungkap Regina de Jesus di Aula Kementerian Keuangan, Aitarak Laran, Dili, selasa ini.

Selain itu, dengar pendapat ini juga bertujuan untuk menciptakan forum kolaboratif untuk mengkaji rancangan standar akuntansi yang ada, mengatasi tantangan unik yang dihadapi sektor terkait praktik akuntansi dan membahas potensi amandemen rancangan tersebut.

Berita terkait : Wakil Menteri Keuangan akui ACTL bantu reformasi sistem akuntasi Timor-Leste

Kehadiran para mitra sangat penting untuk membantu mencapai tujuan, yang tidak hanya akan memastikan adanya standar akuntansi di Timor-Leste, namun juga akan memastikan bahwa standar yang berakar pada praktik internasional yang baik dapat membantu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara tersebut negara.

Upaya reformasi sistem akuntansi Timor-Leste ini dilakukan karena Kementerian Keuangan memikul tanggung jawab yang tertuang dalam program Pemerintahan Konstitusional IX dengan Keputusan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2023, tanggal 28 Juli, yang dalam kurun waktu tertentu jangka waktu 5 tahun Di masa depan, Pemerintah berencana untuk menetapkan standar akuntansi untuk sektor publik dan swasta di Timor-Leste.

Untuk melaksanakan rencana tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan, sesuai ketentuan pasal 2 ayat y), Keputusan UU No. 70/2023 14 September Organik Kementerian Keuangan, dan berdasarkan pasal 28 ayat b) yang sama diploma, atribut kompetensi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mengkoordinasikan proses penerapan standar akuntansi untuk sektor swasta dan publik.

Untuk memastikan pelaksanaan reformasi penting yang diatur dalam kerangka hukum di atas, Dewan Menteri menyetujui resolusi Pemerintah no 24/2024, tanggal 22 Mei tentang reformasi Sistem Akuntansi di Timor-Leste.

Sementara, Wakil Menteri Keuangan, Felícia Claudinanda Cruz Carvalho meminta semua pemangku untuk terus mempelajari hal baru sebab dunia teknologi semakin maju dan Artificial Intelligent (AI) mengambil bagian besar dari kemajuan tersebut.

“Kita harus terus meningkatkan kualitas kita, para mahasiswa harus belajar dari para dosen bagaiaman mengaudit lebih baik, AI semakin canggih dan kita harus beradaptasi,” katanya.

Disampaikkan kemajuan kerja terkait reformasi sistem akuntansi Timor-Leste yang telah dicapai Kementerian Keuangan sejauh ini terdiri dari :

Pada tahun 2023, Kementerian Keuangan mulai menjalin kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan bantuan sumber daya manusia dan tenaga ahli untuk melakukan kajian pendahuluan mengenai reformasi sistem akuntansi di Timor-Leste. Dari penelitian ini berhasil menyediakan dua (2) laporan analitis mengenai situasi akuntansi saat ini dan laporan di Timor-Leste yang menjadi dasar perumusan standar akuntansi di Timor-Leste

Kementerian Keuangan juga telah membentuk tim kerja yang akan bekerja sama dengan tim ahli dari Indonesia pada tahun 2024 untuk menyelesaikan rancangan standar akuntansi sehingga tahap dengar pendapat pada hari ini dapat disaksikan oleh seluruh yang hadir disini

Kementerian Keuangan juga telah menyiapkan rancangan undang-undang untuk pembentukan Dewan Akuntansi Nasional Timor-Leste, yang bertanggung jawab untuk menyiapkan standar akuntansi sektor publik dan swasta dan persetujuan penerapannya, serta menyarankan atau mengusulkan undang-undang yang relevan mengenai akuntansi

Kementerian Keuangan juga sedang mempersiapkan tenaga profesional melalui pelatihan di Indonesia untuk meningkatkan pengetahuannya di bidang akuntansi, termasuk sertifikasi profesional akuntansi CPA (Certified Public Accountant), CA (Chartered Accountant), dan CGAA (Certified Government Accounting Associate)