DILI, 23 agustus 2023 (TATOLI)— Untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal di perairan laut Timor-Leste, Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan telah membentuk Otoritas Nasional Maritim (ANM-Autoridade Nasional Maritima). Otoritas tersebut akan melakukan pengawasan dan pengendalian di laut Timor.
“Pemerintah mendirikan Otoritas Nasional Maritim ini untuk segera memulai kerangka hukum, dan sekarang pemerintah akan memperkuat otoritas ini agar dapat berfungsi secara efektif dalam struktur, sumber daya manusia, dan fasilitas agar mengawasi kegiatan perairan laut Timor,” jelas Menteri Pertahanan, Donaciano do Rosário da Costa Gomes “Pedro Klamar Fuik”, kepada wartawan disela-sela sesi Debat Umum proposal Usulan Revisi Anggaran 2023 di Parlemen Nasional.
Menteri Pedro Klamar Fuik mengakui, hingga saat ini sulit untuk mengendalikan Laut Timor-Leste, karena masih belum memiliki peralatan yang cukup, sehingga banyak ikan hilang setiap tahunnya.
Berita terkait : Pertemuan AEC ASEAN dengan MAP, delegasi pertanyakan posisi TL hadapi penangkapan ikan ilegal
Menurutnya, ANM menjadi prioritas Nasional bagi Pemerintah ke-IX, karena Timor-Leste telah memiliki definisi perbatasan maritim. Karena itu pemerintah atau negara perlu menjalankan wewenang yang ada dalam yurisdiksi sendiri.
“Sekarang yang ini masuk dalam program Pemerintah, untuk menguatkan otoritas tersebut maka tahun ini dimulai legislatif, dan jika pemeirntah telah siap, maka kita akan mencari cara, mungkin pada tahun depan akan mulai dilaksanakan. Sehingga ANM, dapat menjalankan tugas pengawasannya di laut Timor,” kata Menteri Pedro Klamar Fuik.
Ditambahkan, Pemerintah harus memprioritaskan hal tersebut dalam programnya pada lima tahun mendatang, sehingga dapat menguatkan Otoritas Nasional Maritim.
“Laut membutuhkan otoritas yang diberi nama ANM, dimana dapat menjalankan tugas Pemerintah di laut, sehingga dapat melindungi kekayaan laut Timor-Leste,” jelasnya.
Dijelaskan, untuk menguatkan otoritas tersebut maka Kementerian yang menjadi bagian seperti, Kementerian Pertanian, Kementerian dalam negeri melalui Kepolisian Nasional Timor Leste, dan kementerian terkaitnya akan melakukan koordinator dengan ANM, sehingga dapat melaksankan program Pemerintah ke-IX untuk menguatkan ANM dalam mengontrol laut Timor.
“Pemerintah Timor-Leste dapat menjalankan tugasnya di laut, dengan cara efikasi dan efisien. Artinya, kita harus menjamin otoritas kita di laut,” tegasnya.
Mengenai cara untuk mengembangkan ANM dalam mengontrol laut Timor-Leste, Menteri Pedro Klamar Fuik menginformasikan bahwa, saat ini Pemerintah telah memasukan item itu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2024.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
