DILI, 21 juni 2022 (TATOLI)— Komunitas Pilar Ekonomi (AEC) ASEAN (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) melalui tim Misi Pencari Fakta (Fact Finding Mission-FFM) dalam pertemuan dengan Kementerian Perikanan dan Pertanian (MAP) mempertanyakan posisi Timor-Leste (TL) menghadapi masalah penangkapan ikan ilegal di laut Timor.
Ketua Tim dari Kementerian sekaligus sebagai Direktur Umum Pertanian, Maria Odete do Ceu Guterres mengatakan, dalam pertemuan delegasi AEC ASEAN mempertanyakan kegiatan penangkapan ikan ilegal yang terjadi di laut Timor.
“Dalam rapat mereka mempertanyakan kegiatan penangkapan ikan ilegal. Jadi, kami menginformasikan bahwa Timor-Leste telah bekerja sama dengan Australia dan negara lainnya untuk mengontrol kegiatan penangkapan ikan ilegal di laut Timor,” kata Maria Odete do Ceu Guterres kepada wartawan usai bertemu delegasi ASEAN di Timor Plaza, kamis ini.
Dikatakan, dalam pertemuan MAP juga mempresentasikan peraturan undang-undang yang dimiliki Pemerintah Timor-Leste yang sesuai dengan kriteria ASEAN khususnya berkaitan dengan pertanian, perikanan, perhutanan serta peternakan.
Pihak ASEAN juga menyarankan agar potensi yang dimiliki Timor-Leste bisa dikembangkan melalui joint material dengan negara lain atau memproduksi sendiri dan mengekspor ke negara lain.
Dilain pihak, Direktur Umum Perikanan di MAP, Acácio Guterres mengakui hingga sekarang Timor-Leste belum memiliki kapasitas untuk mengontrol penangkapan ikan ilegal di laut.
“Bahkan saat ini kita juga belum memberikan izin untuk industri ikan. Jika, nantinya diberikan izin juga hanya untuk beberapa orang agar bisa lebih mudah mengontrol,” ucap Direktur Acácio.
Ia berharap, dengan dukungan kapal dari Australia pada tahun depan untuk MAP dapat mendukung proses pengontrolan penangkapan ikan di laut Timor-Leste.
Disebutkan, hingga saat ini 30 hingga 50 kapal yang telah mengajukan permohonan pada MAP untuk menangkap ikan dimana sebagain besar dari Indonesia.
“Kita akan berika izin pada sebagian tetapi harus menjamin agar bisa menangkap dengan baik di lautan Timor dan menjaga kelanjutan di masa depan,” katanya.
Ia mengakui, menurut perkiraan dari 2018 hingga 2020, Timor-Leste telah kehilangan 750 ton ikan yang setara dengan $800.000. Itu terjadi, akibat kurangnya pengontrolan terhadap penangkapan ikan di laut.
Sementara itu, mengenai masalah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), MAP telah mempersiapakan voucher sebesar $500.000 yang akan dibagikan kepada para nelayan, petani dan para pelaku pertanian lainnya.
“Voucher untuk BBM ini telah kita bagikan pada para nelayan di Manatuto dan akan kita lakukan di kotamadya lainnya,” tuturnya.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
