DILI, 09 Oktober 2025 (TATOLI)– Uni Eropa (UE), bersama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) internasional dan nasional, meluncurkan tiga proyek baru yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan inklusif di Timor-Leste.
Mitra OMS yang terlibat dalam proyek tersebut antara lain CARE, OXFAM, PLAN International, A-HAK, Caucus, FOKUPERS, FONGTIL, KSI, dan MDI.
Inisiatif ini dirancang untuk memberdayakan OMS dalam memimpin aksi masyarakat sipil, memperkuat kapasitas mereka melayani kelompok rentan, serta memantau implementasi kebijakan publik.
Uni Eropa menyediakan pendanaan sebesar EUR 2.265.717 (sekitar U$D 2,6 juta), dengan tambahan kontribusi OMS internasional sebesar EUR 183.598 (sekitar U$D 225.000). Sebagian dana, senilai EUR 355.000 (sekitar U$D 415.000), akan diberikan sebagai hibah kecil untuk jaringan OMS, kelompok pemuda, organisasi berbasis komunitas, dan aktor akar rumput.
Melalui Konferensi Pers di JL Wolrd, Duta Besar Uni Eropa untuk Timor-Leste, Thorsten Bargfrede, menekankan bahwa masyarakat sipil yang dinamis dan mandiri adalah fondasi bagi masyarakat yang tangguh, inklusif, dan demokratis.
“Proyek-proyek ini menggabungkan keahlian internasional dengan pengetahuan lokal agar pembangunan berakar kuat pada realitas Timor-Leste. Selain akuntabilitas, proyek ini juga melindungi pembela hak asasi manusia dan mempromosikan kesetaraan,” ujar Dubes Uni Eropa di JL World, Rabu (08/10).
Dubes Bargfrede menambahkan, prinsip dasar proyek ini adalah pemerintah akan berkembang ketika warga negara bertindak sebagai mitra, bukan sekadar penerima manfaat. Tantangan muncul karena banyak sumber daya negara terpusat dan Timor-Leste adalah negara muda dengan institusi yang masih berkembang.
Proyek-proyek ini diharapkan memperkuat ekosistem masyarakat sipil, membekali organisasi untuk memantau tata kelola pemerintahan, mengadvokasi kebijakan yang adil, dan meminta pertanggungjawaban lembaga.
Diketahui Proyek pertama terdiri dari CARE Nederland, A-HAK, dan FOKUPERS : Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil Lokal untuk Tata Kelola yang Responsif dan Akuntabel dalam Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender di Timor-Leste. Proyek ini menekankan peningkatan kepemimpinan, keberlanjutan, dan advokasi OMS, sambil memberdayakan perempuan, pemuda, dan penyintas kekerasan berbasis gender.
Proyek kedua dari Oxfam Australia, KSI, dan MDI : Penguatan Masyarakat Sipil untuk Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Timor-Leste. Fokus pada tata kelola tanah dan properti tak bergerak, mendukung hak-hak atas tanah, sertifikasi dan penguasaan lahan, serta perlindungan terhadap penggusuran bagi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas melalui Rede Ba Rai (Jaringan Pertanahan).
Sedaungkan proyek ketiga Plan International Swedia, Caucus, dan FONGTIL : Haforsa CSOs ba Diversidade : Memperkuat Kepemimpinan Masyarakat Sipil untuk Tata Kelola yang Lebih Baik dan Pembangunan Berkelanjutan. Proyek ini mendukung kelompok rentan, termasuk perempuan, pemuda, LGBTIQ+, dan penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi dalam pembangunan inklusif dan mengadvokasi akuntabilitas.
Sementara itu, Valentim da Costa Pinto, Direktur FONGTIL, menyoroti peran OMS dalam menjaga kualitas demokrasi dan pembangunan nasional.
“Pentingnya pemberdayaan kaum muda, kelompok minoritas, dan penyandang disabilitas, serta keberlanjutan proyek untuk memperkuat keterampilan dan kapasitas OMS di Timor-Leste,” ucapnya.
Dilain pihak, Domingas Afonso Amaral, Direktur Eksekutif FOKUPERS, menyatakan bahwa dukungan Uni Eropa akan memperkuat advokasi OMS dari tingkat akar rumput, terutama terkait hak anak, kesetaraan gender, dan perlindungan korban kekerasan.
“Dukungan ini akan memperkuat organisasi. Kami telah menyusun rencana yang berfokus pada remaja, perempuan, laki-laki, dan anak-anak, terutama anak perempuan yang mengalami kekerasan,” ucapnya.
Perwakilan Kdadalak Sulimutuk Institute (KSI), Jenito Santana, menegaskan pentingnya proyek ini untuk memperkuat kapasitas masyarakat sipil dalam menangani isu pertanahan yang kompleks.
“Hingga saat ini, kita belum memiliki undang-undang pertanahan dan kebijakan nasional yang jelas. Oleh karena itu, pertanahan merupakan faktor sentral yang sangat penting bagi negara kita, terutama ketika kita berbicara tentang diversifikasi ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan sumber daya lokal. Kami berharap proyek ini dapat membantu dan memperkuat kapasitas masyarakat sipil,” pintanya.
Dengan peluncuran proyek-proyek ini, Uni Eropa berharap dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan partisipasi warga, dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus menumbuhkan budaya transparansi dan akuntabilitas yang berkelanjutan di Timor-Leste.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
