Timor-Leste penuhi norma internasional berantas pencucian uang dan pendanaan terorisme
DILI, 16 September 2026 (TATOLI) – Pemerintah melalui rapat Dewan Menteri Rabu ini, mendukung rekomendasi Komisi Nasional untuk Pelaksanaan Langkah-Langkah Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (CNCBC) yang menganalisis tentang kepatuhan Timor-Leste terhadap norma-norma internasional dalam memberantas aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Berdasarkan hasil rapat Dewan Menteri di Laman Pemerintah yang diakses, disebutkan bahwa Pemerintah melalui rapat Dewan Menteri yang digelar di kantor Pemerintah, mendukung rekomendasi Komisi Nasional CNCBC tentang pengesahan Laporan Penilaian Bersama Timor-Leste Tahun 2024, Rencana Strategis Nasional Tahun 2025-2088, dan Laporan Penilaian Risiko Nasional Tahun 2025.
Dimana, laporan tersebut menganalisis kepatuhan Timor-Leste terhadap norma-norma internasional dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme dan penilaian ini juga mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu diperkuat, termasuk pengawasan, pencegahan, penyelidikan, pemulihan, dan penuntutan yang efektif hingga menghasilkan vonis.
“Timor-Leste melakukan penilaian ini bersama Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) dan akan terus memperkuat langkah-langkah untuk mencegah pencucian uang,” ujar Menteri Kehakiman Sérgio Hornai kepada para wartawan usai Rapat Dewan Menteri.
Menurut laporan tersebut, Timor-Leste telah menerapkan secara penuh atau sebagian besar 22 dari 40 rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), sementara 12 rekomendasi lainnya telah diterapkan sebagian.
Hal ini juga mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu diperkuat, khususnya terkait pengawasan, pencegahan, penyelidikan, pemulihan, dan penuntutan hingga putusan pengadilan, serta penerapan sanksi keuangan.
Dalam konteks ini, turut dibahas langkah-langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian tersebut melalui penguatan kerangka hukum dan kelembagaan, penilaian risiko nasional, koordinasi antarinstansi berwenang, serta pelaksanaan rencana strategis nasional.
Setelah pemaparan tersebut, Dewan Menteri mendukung rekomendasi Komisi Nasional CNCBC dan menunjuk Menteri Kehakiman, Sérgio de Jesus Fernandes da Costa Hornai untuk memimpin terkait pengesahan Laporan Penilaian Bersama (Mutual Assessment Report) Timor-Leste Tahun 2024, Rencana Strategis Nasional Tahun 2025–2028, serta Laporan Penilaian Risiko Nasional Tahun 2025 beserta lampirannya, sekaligus memberikan izin untuk mempublikasikan laporan akhir tersebut.
Tim TATOLI
