Presiden Ramos -Horta minta percepat pembahasan UU perlindungan investasi di Timor-Leste
DILI, 15 September 2026 (TATOLI) – Presiden Republik, José Ramos-Horta, mendesak Pemerintah dan Parlemen Nasional (PN) untuk mempercepat pembahasan undang-undang (UU) baru mengenai Perlindungan Investasi, guna memberikan jaminan hukum bagi para investor untuk menanamkan modal di Timor-Leste.
Hal itu diutarakan Kepala Negara dalam pidatonya pada pembukaan sidang legislatif ke – IV Parlemen Nasional yang digelar di Parlemen Nasional, Selasa ini.
Kepala Negara menyatakan bahwa para investor asing yang masuk ke Timor-Leste tidak hanya membawa modal, tetapi juga Timor-Leste harus menciptakan lapangan kerja, melakukan transfer pengetahuan, mengembangkan kompetensi nasional, dan berkontribusi pada ekspor.
Ia menegaskan bahwa setiap investasi juga harus dievaluasi berdasarkan dampak penggandanya (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional.
“Berapa banyak lapangan kerja yang akan tercipta? Keterampilan apa yang akan dialihkan? Perusahaan Timor mana saja yang terlibat, serta produk atau jasa apa yang bisa mulai kita produksi di dalam negeri,” ujar Ramos-Horta.
Menurutnya, apa yang dapat dicapai negara ini melalui pasar luar negeri harus menjadi bagian dari logika kebijakan investasi modern.
Selain itu, Timor-Leste membutuhkan infrastruktur yang lebih baik, efisiensi energi, konektivitas udara, maritim, dan digital, serta lingkungan regulasi yang mampu menekan biaya berusaha.
Ia juga mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan pengurangan impor guna memangkas defisit perdagangan yang nilainya melebihi US$700 juta pada tahun 2025.
“Namun, untuk kesepuluh kalinya sejak 2023, saya bertanya: kapan Undang-Undang Perlindungan Investasi dan Undang-Undang Penghapusan Pajak Berganda akan disetujui dan disahkan?” ujarnya.
Oleh karena itu, Ramos-Horta menegaskan bahwa Timor-Leste harus terus memperkuat kepastian hukum, menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan koherensi regulasi, menghindari pajak berganda, mendorong perlindungan investasi, serta mengembangkan mekanisme arbitrase komersial yang sejalan dengan praktik terbaik internasional.
Menurut Kepala Negara, konektivitas kawasan juga akan menjadi elemen penting bagi pembangunan ekonomi Timor-Leste.
Ia mengatakan bahwa aksesi TL ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2024 dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 2025 sebagai negara anggota ke-11 membuka akses bagi Timor-Leste ke pasar regional dengan populasi lebih dari 700 juta jiwa, serta menciptakan peluang baru bagi perdagangan, investasi, dan integrasi dalam rantai nilai.
“Namun, integrasi regional tidak hanya berarti membuka pasar kita bagi pihak lain. Hal ini juga berarti mempersiapkan perusahaan-perusahaan Timor-Leste untuk memasuki pasar negara lain,” ujarnya.
Menurutnya, tidak hanya penting untuk berpartisipasi dalam pasar regional, tetapi negara juga perlu meningkatkan produksi, mengurangi impor, meningkatkan ekspor, serta memasarkan lebih banyak produk “Made in Timor” di pasar ASEAN dan dunia.
Tim TATOLI
