DILI, 21 Mei 2026 (TATOLI) – Direktur Eksekutif Forum ONG Timor-Leste (FONGTIL), Inocêncio de Jesus Xavier, menilai bahwa setelah 24 tahun Restorasi Kemerdekaan, Timor-Leste masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan cita-cita perjuangan nasional, terutama dalam menghadirkan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan pembebasan rakyat dari kemiskinan serta ketergantungan ekonomi.
Dalam wawancara eksklusif bersama TATOLI terkait refleksi 24 tahun Restorasi Kemerdekaan Timor-Leste, Inocêncio terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh rakyat Timor-Leste atas perjuangan panjang bangsa dalam memperoleh kemerdekaan penuh.
Ia mengatakan momentum peringatan Restorasi Kemerdekaan seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi ruang refleksi nasional untuk menilai apakah negara benar-benar telah berhasil membebaskan rakyat dari berbagai bentuk ketidakadilan sosial dan ekonomi.
“Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh rakyat Timor-Leste atas Hari Restorasi Kemerdekaan. Tetapi kita harus bertanya apakah kemerdekaan ini benar-benar telah membebaskan rakyat,” kata Inocêncio kepada TATOLI di Caicoli Dili.
Menurutnya, tema sentral peringatan Hari Kemerdekaan 2026 mengenai inklusivitas dan persatuan nasional masih menghadapi tantangan serius karena praktik diskriminasi sosial dan politik dinilai masih berlangsung di berbagai sektor kehidupan bernegara.
“Inklusivitas tidak boleh hanya dibicarakan dalam pidato politik atau wacana publik. Inklusivitas harus diwujudkan melalui tindakan nyata pemerintah,” ujarnya.
Ia menilai diskriminasi yang terus terjadi telah memicu persaingan politik dan balas dendam antarelite yang pada akhirnya merusak semangat persatuan nasional yang dahulu dibangun melalui pengorbanan rakyat selama masa perjuangan kemerdekaan.
“Persatuan nasional dulu dibangun dengan penderitaan, darah, dan pengorbanan rakyat demi pembebasan negara. Tetapi sekarang persatuan mulai rusak karena uang, kekuasaan, dan jabatan,” katanya.
Inocêncio mengatakan bahwa selama lebih dari dua dekade, negara telah menghabiskan miliaran dolar untuk pembangunan, namun sebagian besar rakyat masih menghadapi persoalan mendasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Kita masih berbicara tentang infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan belum menjawab kebutuhan nyata rakyat,” ujarnya.
Ia juga mengkritik parlemen dan elite politik yang dianggap gagal menyuarakan aspirasi rakyat secara maksimal melalui debat kebijakan yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, kelompok miskin, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil masih tertinggal dari pembangunan nasional dan belum merasakan manfaat kemerdekaan secara merata.
“Konsep pembebasan rakyat selama ini lebih banyak menjadi retorika politik dalam kampanye, pidato, dan debat parlemen, tetapi belum diwujudkan dalam tindakan konkret,” katanya.
Ia menyoroti ketimpangan dalam alokasi anggaran negara yang menurutnya belum berpihak pada pembangunan manusia, terutama dalam penguatan literasi pendidikan, literasi digital, dan literasi keuangan masyarakat.
“Anggaran untuk meningkatkan kapasitas rakyat terus dipotong, sementara pengeluaran lain terus meningkat dan menciptakan kesenjangan besar,” ujarnya.
Dalam refleksinya, Inocêncio juga menilai pemerintah belum serius mengembangkan sektor-sektor produktif yang dapat menjadi fondasi ekonomi nasional setelah ketergantungan pada dana minyak.
Ia mengatakan sektor pertanian, koperasi, dan pariwisata seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional, namun hingga kini belum mendapat perhatian memadai.
“Hingga hari ini ekonomi nasional belum mendapat perhatian yang baik. Kita gagal mengembangkan sektor produktif selama 24 tahun,” katanya.
Menurutnya, pendidikan harus menjadi fondasi utama pembangunan negara, bukan sekadar sarana untuk memperoleh pekerjaan.
“Pendidikan harus membentuk karakter, kemampuan hidup, dan kemandirian rakyat, bukan menciptakan ketergantungan,” ujarnya.
Ia menilai sistem pendidikan saat ini terlalu dipengaruhi logika pasar sehingga gagal mempersiapkan generasi muda Timor-Leste untuk menciptakan lapangan kerja sendiri melalui inovasi dan kewirausahaan.
Di sektor infrastruktur, Inocêncio mempertanyakan kualitas proyek pembangunan yang menurutnya menghabiskan anggaran besar tetapi tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Jalan baru diresmikan satu tahun, tahun berikutnya aspal sudah rusak. Jembatan juga cepat rusak. Ini menunjukkan lemahnya kualitas proyek dan pengawasan,” katanya.
Ia mengatakan lemahnya pengawasan terhadap proyek pembangunan terjadi hampir di seluruh periode pemerintahan sejak kemerdekaan.
Selain itu, Inocêncio juga menyoroti minimnya dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian meskipun mayoritas penduduk Timor-Leste hidup sebagai petani.
“Kita selalu mengatakan mayoritas rakyat adalah petani, tetapi alokasi anggaran untuk sektor pertanian masih sangat kecil,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa hasil sensus pertanian dan data perdagangan nasional menunjukkan Timor-Leste masih sangat bergantung pada impor barang dari luar negeri.
“Produksi nasional kita rendah dan sebagian besar kebutuhan berasal dari luar negeri. Selama 20 tahun kita terlalu bergantung pada impor,” katanya.
Menurutnya, ketergantungan terhadap impor menyebabkan sebagian besar uang negara tidak berputar di dalam negeri karena digunakan untuk membeli produk dari luar negeri, termasuk beras yang masih diimpor dari Vietnam.
Ia menilai pemerintah seharusnya lebih serius memperkuat sektor pertanian melalui dukungan terhadap petani, penyuluh pertanian, kaum muda, dan pengembangan industri lokal.
“Kita memiliki potensi besar, tetapi belum dimanfaatkan dengan baik untuk memperkuat produksi nasional,” ujarnya.
Inocêncio juga mengkritik sistem pembangunan yang terlalu terpusat di Dili sehingga mendorong urbanisasi dan memperlebar kesenjangan pembangunan antara ibu kota dan daerah.
Menurutnya, masyarakat di daerah kesulitan menjual hasil produksi karena minimnya infrastruktur jalan, jembatan, dan pasar regional yang memadai.
“Kebijakan yang terlalu terpusat membuat masyarakat datang ke Dili karena di daerah mereka tidak ada sistem ekonomi yang hidup,” katanya.
Ia menambahkan bahwa praktik politik bantuan sesaat dalam pemilu turut memperkuat budaya ketergantungan masyarakat terhadap elite politik.
“Dalam pemilu orang membagikan bantuan instan, padahal rakyat membutuhkan program nyata untuk meningkatkan kehidupan mereka,” ujarnya.
Selain itu, Inocêncio menyoroti perlunya reformasi administrasi publik karena praktik perantara masih sering terjadi dalam pengurusan dokumen negara seperti paspor, SIM, dan dokumen administrasi lainnya.
Di sektor keamanan dan peradilan, ia mengatakan masyarakat masih mempertanyakan kualitas pelayanan publik dan independensi institusi negara, termasuk proses perekrutan di tubuh PNTL yang dinilai pernah dipengaruhi kepentingan politik.
Menutup refleksinya, Inocêncio mengajak generasi muda Timor-Leste untuk menjaga perdamaian, persatuan nasional, dan tetap kritis dalam mengawal pembangunan negara.
“Prinsip perjuangan pembebasan adalah membebaskan rakyat. Negara hanya akan maju jika pemerintah mendengar suara rakyat dan pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
