DILI, 07 Mei 2026 (TATOLI)—Bank Sentral Timor-Leste (BCTL) menargetkan peluncuran sistem pembayaran digital nasional melalui Timor Unique QR (TUQR) pada Agustus 2026 sebagai bagian dari transformasi sistem pembayaran nasional menuju era transaksi non-tunai dan menghindari peredaran uang palsu.
Gubernur BCTL, Helder Lopes mengatakan, masyarakat Timor-Leste ke depan akan semakin terbiasa melakukan pembayaran menggunakan telepon genggam atau sistem digital tanpa harus membawa uang tunai.
“Di masa depan masyarakat akan membayar menggunakan telepon atau sistem digital. Ketika uang fisik tidak lagi digunakan, maka peluang manipulasi atau pemalsuan uang juga akan semakin berkurang karena seluruh transaksi dilakukan secara elektronik,” kata Helder Lopes dalam program TATOLI “Bainaka Kredivel” edisi kedua yang digelar di Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL), Kaikoli, Kamis.
Berita terkait : BCTL : Dominasi uang tunai, peralihan pembayaran digital hingga eCentavos
Menurut Helder, TUQR akan menjadi standar nasional QR Code yang mempermudah masyarakat melakukan pembayaran digital di berbagai sektor usaha dan layanan publik.
Ia menjelaskan, sebelum peluncuran resmi pada Agustus mendatang, BCTL saat ini sedang menyiapkan atau regulasi pemerintah yang telah dikonsultasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi (MKAE) dan Kementerian Keuangan (MF) untuk mendukung implementasi pembayaran digital secara nasional.
Helder menambahkan regulasi tersebut nantinya akan mewajibkan toko atau pelaku usaha menyediakan pilihan pembayaran kepada pelanggan, baik menggunakan uang tunai maupun sistem digital.
“Ada beberapa toko yang masih belum menerima pembayaran digital. Karena itu, regulasi ini akan mengatur agar pelaku usaha memberikan pilihan kepada pelanggan untuk membayar menggunakan uang fisik atau digital, dan keputusan tetap berada di tangan pelanggan,” ujarnya.
Ia mengatakan implementasi TUQR akan dilakukan secara bertahap karena Timor-Leste masih menghadapi dua tantangan utama, yakni rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pembayaran digital dan keterbatasan infrastruktur telekomunikasi serta internet di sejumlah wilayah pedesaan dan pegunungan.
“Pembayaran digital membutuhkan infrastruktur internet dan telekomunikasi. Di beberapa daerah pegunungan internet masih terbatas dan masyarakat juga belum terbiasa menggunakan telepon untuk transaksi digital,” jelasnya.
Karena itu, BCTL akan memulai penerapan TUQR secara bertahap berdasarkan wilayah dan sektor ekonomi yang dinilai lebih siap menerima sistem pembayaran digital.
Menurutnya, sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas awal penerapan TUQR karena banyak wisatawan asing yang kini lebih memilih transaksi non-tunai saat berkunjung ke Timor-Leste.
“Hotel dan restoran perlu menyediakan opsi pembayaran digital karena banyak wisatawan asing datang tanpa membawa uang tunai,” katanya.
Sebelumnya, pada November 2025, BCTL telah mengumumkan rencana peluncuran TUQR sebagai standar nasional QR Code sekaligus bagian dari pengembangan sistem pembayaran digital nasional dan integrasi dengan jaringan QR ASEAN.
Selain memperkenalkan TUQR, BCTL juga telah meluncurkan Sistem Pembayaran Instan (Ti-Fast), memperluas penggunaan kartu internasional seperti Visa, Mastercard dan UnionPay, serta mendorong layanan internet banking dan mobile banking melalui bank-bank komersial di Timor-Leste.
Dalam mendukung inklusi keuangan, BCTL juga telah memberikan lisensi definitif pertama kepada perusahaan fintech nasional Ti-Oan untuk menyediakan layanan dompet elektronik bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan.
Di sisi lain, BCTL terus memperkuat keamanan siber, modernisasi sistem perbankan, serta pengembangan infrastruktur teknologi keuangan nasional guna mendukung transformasi pembayaran digital di Timor-Leste.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Julia Chatarina
