DILI, 16 April 2026 (TATOLI) – Bank Dunia memperingatkan bahwa Dana Perminyakan Timor-Leste berpotensi habis sekitar tahun 2037 jika kebijakan fiskal saat ini terus berlanjut, di tengah meningkatnya tekanan fiskal dan ketergantungan tinggi terhadap belanja publik.
Peringatan tersebut disampaikan dalam laporan Timor-Leste Economic Report: Leveling Up: How ASEAN Membership Can Support Timor-Leste’s Economic Transformation yang dirilis pada 16 April 2026.
Bank Dunia mencatat tekanan fiskal semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir. Defisit anggaran melebar hingga 49,0 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025, dengan total pengeluaran pemerintah mencapai 93,0 persen dari PDB atau sekitar US$1,8 miliar.
Meskipun kinerja pendapatan domestik tergolong kuat, penerimaan negara masih membiayai kurang dari setengah total belanja pemerintah. Di sisi lain, transfer ke perusahaan milik negara (BUMN) mencapai 12 persen dari total pengeluaran—lebih besar dibandingkan gabungan anggaran sektor kesehatan dan pendidikan—yang dinilai sebagai sumber risiko fiskal yang terus meningkat.
Sementara itu, penerimaan dari sektor minyak bumi menurun tajam menjadi hanya sekitar US$36 juta setelah penutupan ladang Bayu-Undan. Dana Perminyakan masih mencatat pengembalian investasi sekitar 5,3 persen pada 2025, namun penarikan dana yang terus dilakukan di atas tingkat Perkiraan Pendapatan Berkelanjutan (Estimated Sustainable Income/ESI) telah menggerus nilai riil dana tersebut.
Dalam skenario saat ini, kondisi tersebut dapat menyebabkan Dana Perminyakan habis sekitar tahun 2037, menyisakan jendela penyesuaian fiskal yang sempit, yakni sekitar 10 hingga 12 tahun. Bank Dunia mengingatkan bahwa penundaan reformasi hanya akan meningkatkan risiko koreksi fiskal yang mendadak dan lebih menyakitkan.
Laporan tersebut juga menggambarkan adanya siklus ekonomi yang rapuh. Pertumbuhan yang didorong oleh belanja pemerintah meningkatkan impor, yang kemudian memperlebar defisit eksternal. Defisit ini selanjutnya dibiayai melalui penarikan Dana Perminyakan, yang pada gilirannya memungkinkan tingkat pengeluaran tinggi terus berlanjut.
“Memutus siklus ini membutuhkan model pertumbuhan baru yang didorong oleh produktivitas, ekspor, dan investasi swasta, serta mampu mendukung penyesuaian fiskal yang bertahap dan kredibel,” tulis laporan tersebut.
Secara makro, ekonomi Timor-Leste diproyeksikan tumbuh sekitar 4,1 persen pada 2026 dan stabil di kisaran 4,0 persen dalam jangka menengah. Namun, tingkat pertumbuhan ini dinilai belum cukup untuk menciptakan lapangan kerja secara luas maupun meningkatkan produktivitas ekonomi.
Di sisi lain, proyek strategis nasional Tasi Mane Project tetap menjadi prioritas jangka panjang. Namun, kontribusi fiskalnya diperkirakan belum akan dirasakan dalam waktu dekat.
Produksi dari ladang gas Greater Sunrise bahkan dalam skenario optimistis diproyeksikan baru dimulai antara tahun 2032 hingga 2035, sehingga tidak dapat menjadi solusi jangka menengah untuk menutup kesenjangan fiskal.
Selain tantangan domestik, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga berpotensi meningkatkan harga energi global, yang berdampak pada biaya impor dan beban subsidi pemerintah, serta volatilitas pengembalian investasi Dana Perminyakan.
Untuk itu, Bank Dunia menekankan pentingnya konsolidasi fiskal secara bertahap melalui pengendalian belanja rutin, termasuk gaji dan transfer, peningkatan efisiensi subsidi, serta penguatan mobilisasi pendapatan domestik, termasuk melalui penerapan pajak pertambahan nilai (PPN).
Selain itu, percepatan reformasi struktural guna mendorong peran sektor swasta—melalui perbaikan akses lahan, transparansi perizinan, akses pembiayaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia—dinilai krusial untuk menciptakan model pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.
Keanggotaan ASEAN juga dipandang sebagai peluang strategis untuk mempercepat reformasi dan memperkuat transformasi ekonomi Timor-Leste ke depan.
Untuk diketahui bahwa, Konsolidasi fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran dan akumulasi utang negara. Langkah ini dilakukan dengan meningkatkan penerimaan negara (seperti pajak) dan memangkas atau mengefisienkan belanja negara. Tujuannya adalah menciptakan pengelolaan fiskal yang sehat, berdaya tahan, dan berkelanjutan.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
