DILI, 13 April 2026 (TATOLI) — Diplomat Timor-Leste Joaquim da Fonseca mengungkap alasan dirinya dipilih menjadi Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Fiji, menyusul rekam jejak panjangnya dalam bidang rekonsiliasi, pembangunan perdamaian, dan keadilan transisi.
Dalam wawancara eksklusif dengan TATOLI bertajuk “Kontribusi Timor-Leste untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Fiji dan Misi Duta Besar Joaquim Fonseca sebagai Ketua Fiji Truth and Reconciliation Commission (FTRC)”, Joaquim menjelaskan bahwa proses penunjukannya bermula dari permintaan Pemerintah Fiji kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencari figur yang tepat memimpin komisi tersebut.
Menurutnya, PBB di Fiji kemudian menghubungi mantan Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR), Aniceto Guterres, yang selanjutnya merekomendasikan namanya sebagai kandidat. Setelah melalui konsultasi dengan sejumlah pejabat senior PBB yang pernah bertugas di Timor-Leste seperti Ian Martin, termasuk yang mengenal langsung proses rekonsiliasi di negara ini, pemerintah Fiji akhirnya memutuskan untuk mengundangnya memimpin komisi tersebut.
“Mereka melihat pengalaman kita di Timor-Leste, termasuk keterlibatan dalam penyelesaian krisis tahun 2006, proses perdamaian pascakemerdekaan, serta kontribusi dalam implementasi rekomendasi CAVR tentang rekonsiliasi nasional,” jelas Joaquim Fonseca pada TATOLI secara eksklusif.
Ia menambahkan, latar belakangnya sebagai diplomat dan mantan duta besar yang terlibat dalam berbagai proses negosiasi internasional, termasuk perundingan batas maritim, menjadi salah satu faktor penting dalam pertimbangan tersebut.
Joaquim mengungkapkan bahwa proses seleksi tidak dilakukan melalui ujian langsung, melainkan melalui penilaian dokumen dan kesiapan kandidat. Ia diminta menyerahkan curriculum vitae (CV) serta menjawab tiga pertanyaan utama terkait kesediaan menjadi komisioner, memimpin komisi, dan bertugas di Fiji selama satu tahun.
Joaquim da Fonseca menandatangani akta Sumpah Setia dan Sumpah untuk Pelaksanaan Tugas yang Sah sebagai Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Fiji pada 29 Januari 2026. Foto FijiNews
“Setelah mempertimbangkan, saya memberikan jawaban positif untuk ketiga pertanyaan tersebut,” katanya.
Penunjukan resmi dilakukan pada November 2025 oleh Presiden Fiji, namun ia baru mulai menjalankan tugas pada Januari 2026 setelah libur Natal dan Tahun Baru.
Lebih lanjut, Joaquim menyatakan motivasinya menerima posisi tersebut didorong oleh keinginan untuk menunjukkan kontribusi Timor-Leste di tingkat internasional, khususnya dalam bidang perdamaian.
“Sebagai negara kecil, kita harus melakukan sesuatu. Kita ingin menunjukkan bahwa Timor-Leste tidak hanya dikenal sebagai negara yang dulunya pernah ada konflik, tetapi juga mampu berkontribusi dalam perdamaian dunia,” ujarnya.
Ia menilai kepercayaan yang diberikan Fiji merupakan peluang penting untuk membangun citra positif Timor-Leste di mata internasional.
Terkait situasi di Fiji, Fonseca menjelaskan bahwa negara tersebut saat ini berada dalam kondisi relatif tenang setelah pemilihan umum 2022, meskipun memiliki sejarah panjang konflik politik, termasuk kudeta militer pada 1987, 2000, dan 2006.
Konflik tersebut, katanya, tidak hanya terjadi di ibu kota Suva, tetapi juga meluas hingga ke daerah pedalaman, memicu ketegangan antara kelompok masyarakat asli Fiji dan warga keturunan India. Dampaknya, banyak warga Fiji keturunan India memilih bermigrasi ke negara lain seperti Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.
“Ketidakpercayaan di antara masyarakat masih menjadi tantangan, sehingga pemerintah Fiji saat ini memandang penting untuk memulai proses rekonsiliasi nasional,” jelasnya.
Ia menambahkan, inisiatif pembentukan KKR diprakarsai oleh Perdana Menteri Fiji saat ini, yang sebelumnya terlibat dalam kudeta tahun 1987 dan kini kembali berkuasa melalui proses demokratis.
Joaquim dilantik sebagai Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Fiji pada 29 Januari 2026 oleh Presiden Fiji, Ratu Naiqama Lalabalavu, di Istana Negara.
Joaquim tidak bekerja sendiri, melainkan didampingi empat komisioner lokal, yakni mantan Hakim Pengadilan Tinggi Sekove Naqiolevu, spesialis gender dan pelatih kepemimpinan Ana Laqeretabua, penasihat hak asasi manusia dan spesialis komunikasi Rachna Nadu, serta pensiunan Kapten Angkatan Udara Fiji, Dajendra Dajendra.
Sebagai seorang diplomat senior, Fonseca membawa lebih dari 20 tahun pengalaman dalam bidang rekonsiliasi, pembangunan perdamaian, hak asasi manusia, dan keadilan pascakonflik di berbagai negara.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
