DILI, 20 Februari 2026 (TATOLI)— Rapat Dewan Menteri yang digelar di Auditorium Kementerian Keuangan, Dili, Jumat ini menyetujui proyek Resolusi Pemerintah tentang Kebijakan dan Rencana Aksi untuk Mempromosikan Ekonomi Maritim yang Tangguh dan Berkelanjutan di Timor-Leste (TL).
Proyek Resolusi Pemerintah tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão dalam rapat Dewan Menteri.
Dalam hasil Laporan rapat Dewan Menteri yang diakses TATOLI dari Laman resmi Pemerintah, menyebutkan bahwa dengan disetujuinya Resolusi ini, Pemerintah menetapkan visi politik dan strategi aksi Pemerintah Konstitusional IX untuk sektor ini selama sepuluh tahun ke depan, di bawah koordinasi langsung Perdana Menteri, dengan dukungan Kantor Perbatasan Darat dan Laut serta Unit Ekonomi Biru terkait, memastikan koordinasi antar kementerian dan mitra terkait.
Kebijakan ini disusun berdasarkan beberapa pilar yang mendorong penelitian dan literasi tentang laut, perlindungan keanekaragaman hayati laut, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, termasuk perikanan, akuakultur, pariwisata, dan energi terbarukan, serta penguatan transportasi maritim dan pengembangan pelabuhan.
Kebijakan ini juga mencakup penguatan tata kelola laut, integrasi langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim, dan pembentukan mekanisme pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi.
Dengan keputusan ini, Pemerintah memperkuat komitmennya terhadap laut sebagai salah satu pilar pembangunan nasional, dengan tujuan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kondisi kehidupan penduduk pesisir, dan melindungi ekosistem, dalam kerangka pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
Keputusan-Undang-Undang menetapkan Dasar-Dasar Perencanaan dan Pengelolaan Ruang Maritim Nasional
Sementara itu, Dewan Menteri juga dalam rapat menyetujui rancangan Keputusan-Undang-Undang, yang juga diajukan oleh Perdana Menteri Xanana yang bertujuan untuk menetapkan Dasar-Dasar Perencanaan dan Pengelolaan Ruang Maritim Nasional, menciptakan kerangka hukum untuk organisasi wilayah maritim Timor-Leste yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dekret ini mendefinisikan ruang maritim nasional dan mengabadikan prinsip-prinsip seperti pendekatan ekosistem, pengelolaan terpadu, dan keterkaitan antara laut dan darat, memastikan kompatibilitas antara berbagai penggunaan dan aktivitas.
Dekret ini mengatur pengembangan instrumen perencanaan, seperti rencana situasi dan rencana alokasi, serta pengaturan penggunaan ruang maritim oleh swasta melalui konsesi, lisensi, atau otorisasi.
Dengan langkah ini, Pemerintah memperkuat landasan hukum yang diperlukan untuk mempromosikan ekonomi kelautan, menjamin perlindungan lingkungan laut, dan memastikan pembangunan ruang maritim nasional yang seimbang dan berkelanjutan.
TATOLI
