DILI, 16 Februari 2026 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste (TL) memutuskan untuk resmi menghentikan misi perdamaian yang direncanakan di Guinea-Bissau dan dipimpim oleh Menteri Pertahanan, Donaciano Gomes ‘Pedro Klamar Fuik’.
Perdana Menteri (PM), Kay Rala Xanana Gusmão menyampaikan permintaan maaf kepada Pemerintah Transisi di negara tersebut, setelah pemerintah transisi menilai bantuan dari Timor-Leste “tidak berharga” dan tidak diperlukan.
“Saya meminta maaf kepada pemerintah transisi Guinea-Bissau. Saya juga mendengar, ‘tinggalkan saya sendiri.’ Di sini saya selalu mengatakan pahlawan perjuangan perlawanan adalah rakyat kita. Tidak ada pahlawan lain. Saya bukan pahlawan. Kami telah memutuskan untuk tidak mengirim misi karena mereka mengatakan Timor-Leste tidak berharga,” ujar PM Xanana di aula João Paulo II, Comoro saat menjawab wartawan terkait pernyataan Guinea-Bissau.
Berita terkait : Timor-Leste tunjuk Menteri Pertahanan pimpin Misi CPLP ke Guinea-Bissau
Keputusan pembatalan misi tersebut bersifat lisan dan tidak disertai surat resmi kepada Pemerintah Transisi Guinea-Bissau.
PM Xanana menegaskan bahwa langkah ini tidak berdampak pada hubungan bilateral antara kedua negara, mengingat Timor-Leste saat ini memegang jabatan Presiden Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (CPLP).
“Perayaan ulang tahun CPLP pada bulan Juli di Dili akan tetap dilaksanakan, dan dihadiri oleh para menteri dari semua negara anggota,” ujarnya.
Timor-Leste sebelumnya berencana mengirim misi perdamaian untuk menunjukkan solidaritas antarnegara berbahasa Portugis.
PM Xanana menjelaskan bahwa pengalaman Timor-Leste pasca kemerdekaan 2002 dalam menghadapi konflik dan menerima misi perdamaian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat negara ini ingin kembali berkontribusi terhadap stabilitas dan perdamaian dunia, terutama bagi negara-negara yang mengalami ketidakstabilan politik dan keamanan.
Sebelumnya, melalui rapat Dewan Menteri pada Rabu (12/02/2026), Pemerintah telah menunjuk Menteri Administrasi Negara, Tomás do Rosário Cabral, dan Menteri Pertahanan, Donaciano do Rosário Gomes, untuk bergabung dalam misi mediasi CPLP terkait kudeta dan proses pemilihan di Guinea-Bissau.
Berita terkait : Kudeta Guinea-Bissau : Timor-Leste siap ambil alih Kepresidenan bergilir CPLP
Dewan Menteri juga mempertimbangkan rekomendasi penangguhan sementara Guinea-Bissau serta kemungkinan mentransfer Keketuaan CPLP ke negara anggota lain.
Dewan Menteri menegaskan kesediaan Timor-Leste untuk mengambil alih keketuaan bergilir CPLP periode 2026-2027, sebagai prioritas diplomatik utama di tengah pembatalan misi perdamaian.
Sementara itu, Pemerintah Guinea-Bissau melalui siaran pers pada 12 Februari 2026 menyatakan penolakan keras terhadap pernyataan PM Xanana yang menyebut negara mereka sebagai “negara gagal”.
Siaran pers Guinea-Bissau itu menekankan bahwa pernyataan tersebut mencerminkan kurangnya pemahaman atas realitas kelembagaan negara mereka dan menegaskan bahwa Guinea-Bissau tidak menerima upaya yang mempermalukan atau mendiskualifikasi secara kelembagaan dari negara anggota CPLP manapun.
Langkah ini menandai penyesuaian strategi Timor-Leste dalam diplomasi internasional, dengan memfokuskan sumber daya dan perhatian pada kepresidenan CPLP yang akan dijalankan tahun ini, sambil tetap menjaga hubungan baik dengan seluruh anggota komunitas berbahasa Portugis.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
