DILI, 06 Desember 2025 (TATOLI) – Dewan Menteri dari Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (CPLP) mengecam keras gangguan proses pemilu Presiden dan Parlamen di Guinea-Bissau.
Melalui hasil rapat Dewan Menteri CPLP yang diakses Tatoli, Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama (MNEK), Bendito dos Santos Freitas, pada hari Jumat (05/12) pukul 21.30 turut berpartisipasi dalam pertemuan luar biasa Dewan Menteri CPLP ke-17, yang diselenggarakan secara virtual dan dipimpin oleh Menteri Negara untuk Luar Negeri, Kerja Sama, dan Komunitas Republik Demokratik São Tomé dan Príncipe, Ilza Amado Vaz.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sisi politik dan kelembagaan di Guinea-Bissau, pasca kudeta yang terjadi pada 26 November 2025.
Dalam pertemuan tersebut, para Menteri Luar Negeri CPLP mengecam keras penghentian proses pemilu yang sedang berlangsung di Guinea-Bissau, dengan menganggap tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat Guinea-Bissau.
Melalui pernyataan resmi, Dewan Menteri CPLP memutuskan untuk menolak perpecahan kelembagaan yang terjadi di Guinea-Bissau, yang membahayakan stabilitas politik dan tatanan konstitusional, menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua orang yang ditahan dalam konteks krisis politik saat ini, dan mengadvokasi pemulihan segera tatanan konstitusional sebagai syarat mutlak bagi perdamaian, stabilitas, dan pembangunan nasional.
Lebih lanjut, mereka memutuskan untuk membentuk Misi Tingkat Tinggi, yang akan dikirim ke Guinea-Bissau sesegera mungkin. Direkomendasikan pula agar pemilu Guinea-Bissau ditangguhkan sementara dari CPLP, sebuah keputusan yang harus diambil secara resmi pada Konferensi Luar Biasa Kepala Negara dan Pemerintahan organisasi tersebut, yang akan dijadwalkan, serta pemindahan jabatan presiden sementara ke negara anggota lain.
Dewan Menteri menegaskan kembali komitmen CPLP untuk mengonsolidasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, legalitas, dan solidaritas di antara negara-negara anggotanya.
Negara-negara Anggota juga sepakat tentang perlunya mempercepat proses ratifikasi Statuta yang telah direvisi, yang disetujui dalam Pertemuan Luar Biasa ke-16 Dewan Menteri, yang diselenggarakan di Luanda pada tahun 2023.
Pertemuan ini dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri dari negara-negara CPLP seperti, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea Khatulistiwa, Mozambik, Portugal, dan Timor-Leste, serta Sekretaris Eksekutif CPLP, Maria de Fátima Jardim, Wakil Tetap CPLP, dan pejabat dari Sekretariat Eksekutif Komunitas.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
