DILI, 21 November 2025 (TATOLI)– Timor-Leste menegaskan pentingnya reformasi hak veto di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam debat Majelis Umum, dengan menyerukan pembatasan penggunaan veto pada kasus kejahatan kekejaman, peningkatan transparansi, dan perluasan Dewan Keamanan untuk mencerminkan realitas global saat ini.
Demikian pernyataan itu disampaikan Duta Besar Perwakilan Tetap Timor-Leste untuk PBB, Dionisio Babo Soares, saat berbicara dalam Debat Majelis Umum tentang Penggunaan Hak Veto, yang digelar di New York, pada Kamis (20/11).
Dalam laman resmi Permanent Mission of Timor-Leste to the United Nations in New York yang diakses Tatoli, menyebutkan bahwa Dubes Dionisio Babo Soares menyoroti bahwa penggunaan hak veto baru-baru ini terhadap resolusi krisis kemanusiaan menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menilai kembali bagaimana hak ini memengaruhi perdamaian global dan kredibilitas lembaga multilateral.
Merefleksikan sejarah konflik dan rekonstruksinya sendiri, Timor-Leste menekankan bahwa struktur veto saat ini, yang dibentuk 80 tahun lalu, tidak lagi selaras dengan realitas global saat ini.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi bagaimana veto yang berulang, termasuk pada resolusi terkait Gaza pada tahun 2025, telah menghambat tindakan tepat waktu selama krisis, melemahkan legitimasi Dewan Keamanan, dan merugikan masyarakat yang membutuhkan.
Timor-Leste mencatat momentum reformasi global yang semakin meningkat, dengan mengutip inisiatif-inisiatif seperti Proses PBB 80, Pakta untuk Masa Depan 2025, proposal pembatasan veto Prancis-Meksiko, dan Kode Etik ACT.
Hal ini juga menyoroti seruan Afrika untuk perwakilan permanen dan proposal yang lebih luas untuk Dewan yang diperluas dan lebih seimbang secara regional, beserta gagasan-gagasan seperti persyaratan multi-veto dan mekanisme pengesampingan Majelis Umum.
Timor-Leste menyimpulkan dengan menawarkan empat rekomendasi utama seperti Pembatasan veto wajib selama kejahatan kekejaman; Perluasan Dewan menjadi 25–27 anggota dengan kursi permanen baru, Peningkatan transparansi seputar penggunaan veto, serta Percepatan negosiasi berbasis teks untuk mencapai reformasi pada sidang ke-81 UNGA (United Nations General Assembly).
Langkah-langkah ini dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan pada multilateralisme dan memastikan Dewan Keamanan dapat melindungi komunitas rentan secara efektif.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
