DILI, 10 November 2025 (TATOLI) – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, menyerukan kepada seluruh negara untuk mempercepat aksi iklim global dan menutup kesenjangan pendanaan demi mempertahankan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5°C.
Seruan ini disampaikan dalam pidato pembukaan Konferensi Para Pihak ke-30 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP30) yang digelar di Belém, Brasil, dengan tema “10 Tahun Perjanjian Paris: NDC dan Pendanaan.”
António Guterres mengatakan, satu dekade setelah lahirnya Perjanjian Paris, dunia telah menunjukkan kemajuan, namun langkah yang ada masih jauh dari cukup untuk menahan laju krisis iklim.
“Kita harus jujur dalam ‘Summit of truth’ (KTT kebenaran): rencana dan kebijakan yang ada masih jauh dari cukup. Masih ada peluang untuk menjaga suhu tetap di bawah 1,5°C, namun lonjakan sementara di atas batas itu pada awal 2030-an kini tidak bisa dihindari,” ujarnya dalam portal resmi PBB yang diakses TATOLI, Senin ini.
Menurutnya, dunia masih dapat mengendalikan skala dan durasi lonjakan suhu tersebut jika segera mengambil tindakan serius.
Ia menekankan bahwa pengurangan emisi global perlu mencapai 60 persen pada tahun 2035 agar tetap berada di jalur menuju target 1,5°C, sementara NDC yang baru hanya menunjukkan pengurangan sekitar 10 persen.
Dalam pidatonya, Sekjen PBB itu pun menguraikan empat langkah utama untuk mempercepat aksi dan menutup kesenjangan iklim global.
Pertama, seluruh negara diminta untuk menyerahkan kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) baru tanpa penundaan, dengan tingkat ambisi yang lebih tinggi.
Kedua, dunia harus menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi negara berkembang untuk memenuhi dan melampaui komitmen mereka. Hal ini mencakup akses terhadap teknologi, sumber daya, dan kebijakan perdagangan yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berkeadilan.
Ketiga, Sekjen PBB menyerukan “revolusi energi terbarukan” dengan membangun jaringan listrik modern, memperluas penyimpanan energi, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi metana, serta mengakhiri deforestasi.
“Negara-negara berkembang harus memiliki alat dan dukungan yang mereka butuhkan untuk memimpin transisi menuju masa depan yang berkelanjutan,” katanya.
PBB, melalui Program Pembangunan PBB (UNDP), juga akan membantu lebih dari 100 negara berkembang dalam menyiapkan dan melaksanakan NDC baru mereka.
Langkah keempat yang ditekankannya adalah penutupan kesenjangan pembiayaan iklim untuk mitigasi dan adaptasi. Ia menegaskan bahwa investasi energi bersih di negara-negara berkembang (di luar China) perlu meningkat lebih dari lima kali lipat pada tahun 2030 untuk mencapai target 1,5°C dan energi universal.
Ia menyoroti bahwa negara-negara berkembang tidak dapat melakukannya sendiri. Karena itu, dana sebesar USD$300 miliar yang dijanjikan untuk negara berkembang hingga tahun 2035 harus segera dimobilisasi.
Sekjen PBB juga menekankan pentingnya penerapan Peta Jalan Baku-Belém menuju USD$1,3 triliun pada tahun 2035 untuk memulihkan kepercayaan bahwa pendanaan iklim akan mengalir secara adil dan terprediksi.
“Bank pembangunan multilateral harus diperkuat untuk memanfaatkan investasi swasta dalam skala yang lebih besar dan dengan biaya terjangkau,” jelasnya.
Selain itu, ia mendorong pengembangan pendanaan inovatif seperti pertukaran utang untuk iklim, mekanisme pembagian risiko, pasar karbon, serta inisiatif baru seperti Dana Hutan Tropis Selamanya.
Ia juga menyerukan reformasi sistem keuangan global agar lebih inklusif dan mampu melayani kebutuhan negara-negara berkembang yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Sekjen PBB mengajak seluruh dunia untuk memperbarui komitmen yang telah disepakati di Paris satu dekade lalu.
“Mari kita mulai dekade baru percepatan dan implementasi. Mari kita melangkah lebih jauh dan lebih cepat — bersama-sama,” pungkasnya.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
