DILI, 16 September 2025 (TATOLI)– Delegasi Parlemen Eropa yang terdiri dari sepuluh Anggota Parlemen dari Majelis Parlemen Bersama Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik – Uni Eropa (OACPS-EU) memulai kunjungan resmi ke Timor-Leste pada hari Senin (15/9). Kunjungan ini akan berlangsung hingga 17 September 2025.
Misi yang dipimpin oleh Francisco Assis, Ketua Delegasi untuk Majelis Parlemen Bersama OACPS-EU, bertujuan untuk menyampaikan dukungan politik kuat kepada rakyat Timor-Leste serta memperkuat kemitraan dengan Uni Eropa.
“Timor-Leste adalah negara demokrasi muda yang sejak masa perjuangan kemerdekaan telah mendapat dukungan dari Parlemen Eropa. Saat ini, kemitraan dengan Uni Eropa semakin penting di tengah meningkatnya persaingan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik,” demikian pernyataan resmi yang diakses TATOLI.
Timor-Leste menjadi salah satu negara yang lebih dahulu meratifikasi Perjanjian Samoa dan kini berada di tahap akhir aksesi ke ASEAN, menjadikannya semakin relevan secara strategis bagi Uni Eropa maupun kawasan.
Dalam agenda kunjungan, delegasi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Republik, José Ramos-Horta, Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão, serta Ketua Parlemen Nasional, Maria Fernanda Lay. Selain itu, pertemuan dengan masyarakat sipil, Gereja, dan sektor swasta juga akan dilakukan.
Delegasi tersebut terdiri dari Francisco Assis (S&D, Portugal), Dariusz Joński (EPP, Polandia), Niels Hansen (EPP, Denmark), Bogdan Zdrojewski (EPP, Polandia), Sérgio Humberto (EPP, Portugal), Hannes Heide (S&D, Austria), Marit Maij (S&D, Belanda), Klara Dostalova (PfE, Republik Ceko), Michal Wiezik (Renew, Slowakia), dan Daniel Freund (Partai Hijau/EFA, Jerman).
Ini merupakan kunjungan pertama Delegasi Majelis Parlemen Bersama OACPS-EU ke Timor-Leste pada periode legislatif saat ini, dengan tujuan memperkuat kerja sama politik sekaligus memajukan kemitraan ekonomi.
Sebagai catatan, Timor-Leste bergabung dengan OACPS sejak tahun 2007. Sementara itu, Perjanjian Samoa yang ditandatangani pada 15 November 2023 menggantikan Perjanjian Cotonou yang berakhir pada 2020, sekaligus menjadi kerangka hukum baru dalam kemitraan antara Uni Eropa dan negara-negara OACPS.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
