Top

Pemerintah Timor-Leste perpanjang jam operasional di pos perbatasan dengan Indonesia  

Menteri Dalam Negeri, Francisco da Costa Guterres. Foto Tatoli/Francisco Sony

DILI, 18 Juni 2025 (TATOLI)– Pemerintah Timor-Leste, melalui persetujuan Dewan Menteri, resmi memperpanjang jam operasional di sejumlah pos perlintasan perbatasan dengan Republik Indonesia.

Keputusan ini diambil setelah Rancangan Resolusi Pemerintah yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri, Francisco da Costa Guterres, disahkan dalam rapat Dewan Menteri yang digelar rabu ini di Kantor Pemerintah.

Perpanjangan waktu operasional ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral, memperlancar mobilitas warga dan arus barang, serta mempererat hubungan sosial, budaya, dan ekonomi antara masyarakat di kedua sisi perbatasan.

Langkah ini juga merupakan tanggapan langsung terhadap usulan dari Badan Pengelolaan Perbatasan Nasional Indonesia, dan disusun berdasarkan asas timbal balik antarnegara tetangga.

“Setelah bertemu dengan pihak Indonesia, termasuk Duta Besar RI dan tim teknis mereka, kami menerima surat resmi melalui konsulat kita. Dalam surat tersebut, Indonesia mengusulkan perubahan jam buka perbatasan. Kami menyambut baik permintaan itu dan segera menyesuaikannya,” ujar Menteri Francisco.

Diketahui empat titik perlintasan utama yang mengalami perubahan jadwal adalah Batugade, Salele, Sakato dan Oesilo dengan jam operasional baru ditetapkan seperti buka pada pagi pukul 09.00 hingga 13.00, istirahat di pukul 13.00 hingga 14.00 dan buka kembali pukul 14.00 hingga 18.00.

Waktu ini disesuaikan dengan jam operasional pos perbatasan Indonesia, yaitu Motaain, Motamasin, Wini, dan Napan, namun tetap mempertimbangkan perbedaan zona waktu.

“Biasanya pos perbatasan buka dari pukul 09 pagi hingga 12 siang, sekarang kita tambah satu jam menjadi sampai pukul 1 siang, kemudian buka kembali pukul 2 hingga 6 sore. Tujuannya adalah agar pelayanan dan mobilitas masyarakat menjadi lebih baik,” jelas Menteri Dalam Negeri.

Penyesuaian jadwal ini juga diharapkan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di wilayah perbatasan. Menurut Menteri Francisco, banyak masyarakat Timor-Leste yang melakukan perjalanan harian ke perbatasan untuk bekerja, berdagang, atau mengurus urusan administratif.

“Banyak warga kita sering kesulitan karena waktu operasional yang terlalu pendek. Dengan perpanjangan jam ini, mereka bisa lebih leluasa melakukan aktivitasnya, baik untuk urusan bisnis maupun kebutuhan keluarga,” tambahnya.

Meski ada perubahan jam operasional di pihak Timor-Leste, Menteri Francisco menegaskan bahwa waktu operasional di pihak Indonesia tetap tidak berubah. Penyesuaian ini lebih kepada mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan memastikan pelayanan lintas batas berjalan lebih efisien dan efektif.

Reporter : Cidalia Fátima

Editor : Armandina Moniz

Publisidade

Leave a Reply

Latest Post

error: Content is protected !!