Top

Bank Sentral dan UNIDO soroti tantangan pembiayaan dan industrialisasi sektor produktif di TL

Foto spesial

DILI, 17 November 2026 (TATOLI) – Bank Sentral Timor-Leste (BCTL) dan Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO) menyoroti terbatasnya akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta perlunya pengembangan infrastruktur industri untuk memperkuat sektor produktif dan mendorong diversifikasi ekonomi nasional.

Persoalan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bank Sentral Timor-Leste, Rafael Borges, dan Perwakilan UNIDO, Marco Kamiya, dalam Dialog Tingkat Tinggi tentang Bisnis dan Investasi yang berlangsung di Gedung Serbaguna Grupo Media Nacional (GMN), Dili, Selasa (17/11).

Rafael Borges menjelaskan bahwa meskipun sistem perbankan nasional memiliki sumber daya keuangan yang cukup besar, penyaluran kredit untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masih menghadapi berbagai hambatan.

Menurutnya, total simpanan masyarakat di perbankan nasional mencapai sekitar US$1,9 miliar, sementara kredit yang disalurkan baru sebesar US$744,3 juta, dengan rasio kredit terhadap simpanan sekitar 39 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat peluang untuk meningkatkan pemanfaatan dana perbankan guna membiayai kegiatan usaha, khususnya sektor produktif yang berpotensi menciptakan lapangan kerja.

Namun, Rafael mengakui bahwa keterbatasan jaminan kredit, kesulitan penilaian risiko, serta lemahnya kapasitas pengelolaan usaha menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM dalam memperoleh pembiayaan.

Ia juga menyoroti belum diperbaruinya standar akuntansi nasional serta persoalan kepemilikan tanah yang membatasi kemampuan perusahaan untuk menyediakan agunan kepada lembaga perbankan.

Selain itu, keterbatasan data mengenai UMKM berdasarkan ukuran usaha, lokasi, jenis kelamin pemilik, dan sektor kegiatan ekonomi turut menghambat penyusunan kebijakan pembiayaan yang lebih tepat sasaran.

Rafael menjelaskan bahwa terdapat arahan agar perbankan mengalokasikan hingga 35 persen dari total simpanan untuk pembiayaan UMKM. Namun, pelaksanaan target tersebut masih menghadapi berbagai tantangan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BCTL tengah melaksanakan Rencana Pengembangan Sektor Keuangan 2025–2035 yang mencakup peningkatan pembiayaan sektor swasta, digitalisasi sistem pembayaran nasional, perluasan akses kredit UMKM, serta modernisasi sistem perbankan.

Dalam pelaksanaannya, BCTL juga bekerja sama dengan International Finance Corporation (IFC) dan sejumlah bank komersial nasional untuk meningkatkan kapasitas pengusaha dan calon nasabah melalui pelatihan penyusunan rencana bisnis serta pengelolaan usaha.

Rafael turut mengingatkan bahwa Pemerintah Timor-Leste telah membentuk mekanisme penjaminan kredit senilai US$4 juta pada 2021 yang dikelola Bank Sentral.

Fasilitas tersebut bertujuan mendukung pembiayaan kegiatan produktif, terutama di sektor pertanian, pariwisata, dan berbagai layanan terkait.

Meski demikian, ia mengakui pemanfaatan fasilitas penjaminan kredit tersebut masih terbatas sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi lembaga perbankan dalam menyalurkan pembiayaan.

Sementara itu, Perwakilan UNIDO, Marco Kamiya, menegaskan bahwa pembangunan industri di Timor-Leste membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta, disertai dukungan pembiayaan, teknologi, serta keahlian untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional.

Menurutnya, pengalaman industrialisasi Jepang, Singapura, dan China dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam merancang strategi pengembangan industri yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan investor internasional.

Ia menilai Timor-Leste perlu membangun hubungan langsung dengan perusahaan asing yang memiliki kemampuan teknologi, sumber daya keuangan, dan minat untuk mengembangkan kegiatan produksi di dalam negeri.

Dalam pengembangan industri pengolahan, Marco mengidentifikasi sejumlah komoditas pertanian, seperti mangga, kelapa, dan produk turunan tanaman palem, yang memiliki potensi untuk diolah menjadi produk bernilai tambah sebelum dipasarkan.

Menurutnya, pengembangan industri berbasis bahan baku lokal dapat membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional.

Terkait rencana pembangunan kawasan industri di Timor-Leste, Marco menilai fasilitas tersebut dapat menjadi sarana strategis untuk menarik investasi domestik maupun asing serta mempercepat pengembangan industri pengolahan.

Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan kawasan industri tidak cukup hanya menyediakan lahan dan bangunan.

Kawasan tersebut juga harus dilengkapi dengan fasilitas produksi yang memadai, termasuk mesin pengering, peralatan pengolahan bahan baku, serta sistem penyimpanan berpendingin untuk mendukung kegiatan industri.

Ia menjelaskan bahwa pembiayaan pembangunan kawasan industri dapat dilakukan melalui anggaran pemerintah, skema kemitraan pemerintah dan swasta, maupun investasi langsung dari perusahaan asing.

Meski demikian, Marco mengingatkan bahwa keberadaan kawasan industri tidak secara otomatis menjamin masuknya investor atau berdirinya perusahaan baru.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan tersedianya kerangka regulasi yang mendukung investasi, termasuk kepastian penggunaan lahan, sistem sertifikasi produk, serta prosedur perizinan impor yang jelas dan efisien.

Marco juga mendorong pembentukan mekanisme koordinasi antarkementerian yang bertanggung jawab terhadap kebijakan industri guna mempercepat proses administrasi dan memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan secara terpadu.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan industrialisasi Timor-Leste sangat bergantung pada komitmen kepemimpinan nasional, koordinasi antarlembaga pemerintah, serta keterlibatan aktif sektor swasta dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. 

Reporter : Cidalia Fátima

Editor   : Armandina Moniz

Publisidade

Leave a Reply

Latest Post

error: Content is protected !!