DILI, 21 Mei 2025 (TATOLI) — Presiden Republik Demokratik Timor-Leste, José Ramos-Horta, menyerukan percepatan proses dekolonisasi di seluruh wilayah yang masih berstatus Non-Pemerintahan Sendiri.
Seruan Presiden Horta itu disampaikan dalam pidatonya pada Seminar Regional Pasifik tentang Dekolonisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Timor-Leste bekerja sama dengan Komite Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Dekolonisasi (C24). Seminar tersebut digelar di Hotel Palm Spring, Dili, rabu (21/05).
“Timor-Leste sangat yakin bahwa semua Wilayah-Wilayah Non-Pemerintahan Sendiri yang dipertimbangkan oleh C24 harus memiliki kesempatan untuk secara bebas menentukan masa depan mereka, memilih sistem politik, ekonomi dan sosial mereka sendiri, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami juga menegaskan kembali komitmen kami terhadap penyelesaian konflik secara damai, dialog yang konstruktif dan prinsip-prinsip tanpa kekerasan dan rekonsiliasi,” kata Presiden Horta.
Kepala Negara juga percaya bahwa hanya melalui cara ini dapat membangun solusi yang adil, berkelanjutan dan benar-benar inklusif bagi semua orang yang mendambakan kebebasan dan penentuan nasib sendiri.
Jalan Konkret Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan
Presiden Horta juga meminta untuk semua orang merenungkan jalan menuju masa depan yang benar-benar berkelanjutan di Wilayah-Wilayah Non-Pemerintahan Sendiri. “Ketika kita merenungkan jalan menuju masa depan yang benar-benar berkelanjutan di Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri, kita menegaskan kembali pentingnya hak untuk menentukan nasib sendiri, tetapi juga urgensi untuk menerjemahkan prinsip ini menjadi kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya yang nyata bagi masyarakat di wilayah ini,” jelas Horta.
Ia menambahkan bahwa solidaritas internasional harus diubah menjadi komitmen nyata, menjadi investasi di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Agenda dekolonisasi, jauh dari sekadar warisan masa lalu, tetap menjadi prioritas etika dan politik masa kini dan harus menjadi alat aktif untuk transformasi positif.
Dikatakan, Timor-Leste akan terus, dengan kerendahan hati dan tekad, untuk berkontribusi pada upaya kolektif ini, berbagi pengalaman, menegakkan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mempromosikan dunia yang lebih adil, inklusif, dan mendukung.
Peran Komite Khusus Dekolonisasi (C24) tetap penting
Ia mengatakan,C24 tidak hanya menjadi penjaga prinsip penentuan nasib sendiri, namun juga merupakan katalisator yang seharusnya memfasilitasi jembatan antara kekuasaan pemerintahan, rakyat di suatu wilayah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk badan-badan PBB, lembaga keuangan internasional, universitas, masyarakat sipil dan sektor swasta.
Dimana, dikatakan Komite dapat memperkuat perannya dengan mempromosikan platform praktis untuk dialog, memetakan peluang ekonomi dan mengoordinasikan bantuan teknis multilateral. Misinya bersifat politis dan operasional.
“Terkait dengan kekuatan pemerintahan, kami mendorong pendekatan kemitraan mendengarkan secara aktif. Kekuasaan ini diharapkan tidak hanya mematuhi kewajiban hukumnya, tetapi juga mengambil sikap proaktif, kooperatif dan transparan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Ini termasuk penguatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan inklusi sosial dan budaya masyarakat lokal, dengan penghormatan penuh terhadap identitas dan aspirasi mereka,” paparnya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, dikatakan sebagai platform multilateral universal, memiliki peran yang menentukan untuk dimainkan. PBB harus memperkuat koherensi tindakannya terkait dengan Wilayah Non-Pemerintahan Sendiri, dengan mengartikulasikan mandat C24 lebih baik dengan sumber daya, kapasitas dan jaringan badan-badan khusus seperti UNDP, UNESCO, FAO, ILO, dan lainnya.
Wilayah-wilayah ini perlu diintegrasikan ke dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan indikator pemantauan yang konkret dan mekanisme pembiayaan yang memadai. “ Rekomendasi kami yang paling mendesak adalah mengadopsi tindakan yang praktis, terukur dan dapat diakses, dengan hasil yang terlihat dalam jangka pendek dan menengah,” kata Presiden Horta.
Presiden Horta mengatakan, dekolonisasi saat ini tidak dicapai melalui resolusi saja, melainkan dicapai melalui martabat, inklusi dan dampak. Pengalaman Timor-Leste menunjukkan bahwa perdamaian abadi muncul dari penghormatan terhadap keinginan rakyat dan dikonsolidasikan di lapangan melalui keadilan sosial, kesempatan ekonomi dan kebebasan budaya.
Karena, Timor-Leste adalah negara demokrasi yang muda, tidak sempurna, namun dinamis, sebuah oasis perdamaian, toleransi dan kebebasan, mercusuar harapan demokrasi di dunia yang penuh gejolak ini.
“Kami adalah masyarakat yang multikultural, multiagama, multibahasa dan multietnis. Kami berkomitmen pada keberagaman dan pluralisme politik, terbuka terhadap dunia, toleran dan bebas dari kebencian. Kami tidak memiliki kekerasan politik, tidak ada ketegangan atau kejahatan berdasarkan etnis atau agama. Kami tidak memiliki kejahatan terorganisasi dalam negeri, tidak ada perampokan bersenjata, tidak ada perdagangan narkoba atau penggunaan narkoba,” ungkap Kepala Negara.
Dalam pidatonya, Presiden Horta juga mengisahkan tentang Timor-Leste yang merupakan, bukti nyata perjuangan panjang dan tangguh suatu rakyat dalam haknya untuk menentukan nasib sendiri. Diakui sebagai Wilayah Non-Pemerintahan Sendiri oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1960-an, masih di bawah administrasi kolonial Portugis, Timor-Leste memperoleh pengakuan internasional pada tahun 2002, dengan merestorasikan kemerdekaannya pada tanggal 20 mei 2002.
Kepala Negara juga dalam pidatornua menyebutkan secara singkat hubungan pribadinya dengan C24. “Saya ingat betul tahun 1975, ketika, sebagai perwakilan Front Diplomatik Perjuangan Pembebasan Nasional Timor-Leste, saya mendapat kesempatan dan tugas untuk pertama kalinya menghubungi Komite Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Dekolonisasi C24. Di forum ini, dan juga di Dewan Keamanan PBB, saya menyuarakan aspirasi kami, dengan menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengakui hak kami dan mendukung pemulihan kebebasan kami,” ungkapnya.
Ia pun melanjutkan bahwa , “ Pengalaman ini, bagi saya dan Timor-Leste, merupakan demonstrasi kuat mengenai peran mendasar yang dimainkan C24 dalam perjuangan untuk dekolonisasi dan pembangunan berkelanjutan. Komite bukan sekadar instrumen advokasi politik, tetapi ruang untuk memperkuat kerja sama antara kekuasaan pemerintahan, rakyat dan semua aktor terkait. Saya yakin bahwa, bersama-sama, kita akan menemukan cara untuk mempertahankan martabat, kedaulatan dan potensi semua orang yang masih dalam proses dekolonisasi,” paparnya.
Dikatakan, Timor-Leste akan terus berdiri bersama rakyat di Wilayah-Wilayah Non-Pemerintahan Sendiri, dengan kerendahan hati, solidaritas dan keyakinan.
Seminar tersebut diselenggarakan dengan tema “Jalan Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan: Memajukan Pembangunan Sosial-Ekonomi dan Budaya di Wilayah-Wilayah yang Tidak Memerintah Sendiri”, dengan tujuan menyajikan beragam perspektif, strategi yang lebih baik dan rekomendasi konkret untuk mempercepat proses dekolonisasi, termasuk dalam konteks Negara-Negara non-teritorial dan yang memiliki pemerintahan sendiri..
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
