DILI, 05 Mei 2025 (TATOLI)– Menteri Administrasi Negara, Tomás Cabral, menyerukan kepada seluruh Ketua Otoritas Kotamadya (PAM) di Timor-Leste untuk lebih tegas, berani, dan bertanggung jawab dalam mendorong percepatan pembangunan di tingkat kotamadya.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Program Investasi Daerah untuk tahun 2026 yang digelar di City8 Manleuana, Dili.
Menteri Tomás menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada ketegasan dan kepemimpinan para PAM dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas, terutama di sektor infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
“Saya minta untuk lebih tegas, khususnya dalam pengumpulan data ini di setiap sektor harus ada dari pertanian, kesehatan dan pendidikan. Para Direktur Nasional harus berkoordiansi, jika tidak ada yang tidak bisa bekerjasama harus dilakukan perubahan segera,” tegas Menteri Tomás dalam pertemuan tersebut.
Ia juga menyinggung persoalan rendahnya realisasi anggaran tahun lalu di sejumlah kotamadya, yang menyebabkan sebagian dana kembali ke kas negara dan menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pelaporan yang akurat, serta koordinasi intensif dengan kementerian teknis untuk mencegah hal serupa terulang di tahun anggaran 2026.
Anggota Pemeirntah itu pun meminta para PAM untuk memanfaatkan kewenangan yang diberikan secara maksimal, serta memprioritaskan kebutuhan masyarakat, termasuk perbaikan jalan, listrik desa, akses air bersih, dan pelayanan publik dasar.
Terkait pertemuan yang berlangsung selama dua hari tersebut, Ia tegaskan untuk mengumpukan data terkini tentang pelaksanaan anggaran 2025 dan rencana utnuk tahun 2026.
“Pertemuan hari ini bertujuan untuk mengonfirmasi data terkini terkait Rencana Aksi Tahunan, Rencana Anggaran Tahunan, serta rencana Dana Pembangunan Kotamadya Terpadu (PDIM), termasuk rencana anggaran Dana Infrastruktur,” jelas Menteri Tomás.
Hasil dari proses ini akan disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Strategis, sementara dana PDIM telah dikirimkan ke Kementerian Keuangan untuk proses penganggaran lebih lanjut.
Menteri Tomás juga menyoroti tantangan dalam implementasi anggaran di tingkat kota. Berdasarkan undang-undang, pengelolaan dana di bawah $500.000 dapat dilakukan langsung oleh pemerintah kota. Namun, dalam praktiknya, banyak anggaran sebesar $90.000 hingga $100.000 masih digunakan oleh kementerian pusat.
“Hal ini tidak ideal, karena 19 pelayanan teknis dari pemerintah pusat sudah didesentralisasi ke tingkat kotamadya, termasuk sektor Pertanian, Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, dan Perencanaan. Maka seharusnya, kewenangan pengelolaan anggaran juga ikut diberikan,” tegasnya.
Menteri Tomás menekankan bahwa pihak berwenang di daerah wajib menyampaikan dan mempertahankan usulan program dan anggarannya dalam forum Komite Peninjauan Anggaran, agar seluruh kebutuhan pembangunan daerah dapat diakomodasi secara efektif.
Sementara, Ketua PAM Lautém, Melio de Jesus menekankan bahwa pertemuan koordinasi ini sangat penting untuk menyampaikan berbagai temuan dan tantangan yang dihadapi di lapangan.
“Pertemuan ini menjadi wadah bagi kami untuk menyampaikan apa yang telah dilakukan, tantangan yang kami hadapi, serta solusi yang telah kami coba terapkan di tingkat kotamadya,” ujar Melio.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2023, pemerintah kota telah diberikan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan daerah. Namun, aspek politik belum sepenuhnya dijalankan, dan pengelolaan keuangan baru sebatas fiskal dasar yang diserahkan dari pusat.
“Salah satu tantangan utama kami adalah pelaksanaan anggaran umum. Walaupun paket fiskal diserahkan ke pemerintah daerah, realisasinya kerap terlambat. Ini menyebabkan banyak program tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana karena terganjal waktu dan koordinasi yang belum tuntas antara pemerintah daerah dengan kementerian teknis,” katanya.
Ia mencontohkan bahwa hingga kini, kewenangan sektor Pertanian dan Kehutanan belum diserahkan ke tingkat kotamadya. Di bidang pendidikan, pihaknya hanya mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar, sementara pendidikan menengah masih menjadi tanggung jawab nasional. Hal ini menyulitkan daerah dalam menata sistem pendidikan secara utuh.
Terkait infrastruktur, Melio menyoroti bahwa meskipun undang-undang memperbolehkan pemerintah kota mengelola proyek bernilai $500.000 atau kurang, dalam praktiknya masih terjadi tumpang tindih.
“Ada proyek seperti rehabilitasi sekolah yang seharusnya bisa dikelola daerah, tetapi kemudian diklaim oleh sektor pendidikan nasional, sehingga memperumit proses pembangunan di tingkat lokal,” jelasnya.
Rapat ini sendiri penting untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan administratif di Timor-Leste. Dengan melibatkan kotamadya secara langsung, pemerintah pusat memberi ruang agar daerah bisa menyusun program investasi berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
