DILI, 12 April 2025 (TATOLI)—Di akhir Pertemuan Tingkat Menteri ke-VI Kelompok tujuh plus (g7+) yang berlangsung pada 11–12 April 2025 di Dili, para anggota melalui Resolusi Dili, merumuskan tujuh komitmen strategis.
Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Timor-Leste, Bendito Freitas, mengungkapkan bahwa pertemuan organisasi antarpemerintah ini telah sukses diselenggarakan, dengan kehadiran para pemimpin dunia dan pesan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Pertemuan ini sangat positif dan sukses, karena dihadiri langsung oleh perwakilan dari PBB, bahkan António Guterres sendiri menyampaikan pesan khususnya. Kita berharap kolaborasi ini terus berlanjut demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas global,” ungkap Menteri Bendito dalam konferensi pers, Sabtu ini, di Hotel Palm Spring, Fatuhada.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal g7+, Helder da Costa, menyatakan bahwa resolusi yang dihasilkan mencerminkan semangat solidaritas, ketangguhan, dan tekad kolektif negara anggota dalam memperjuangkan perdamaian berkelanjutan, pembangunan inklusif, serta reformasi sistem global yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan negara-negara rentan.
“Ini adalah hasil dari diskusi selama dua hari. Resolusi ini akan menjadi pedoman kita dalam memperjuangkan perdamaian,” ujarnya.
Berita terkait : Kepulauan Solomon terpilih sebagai ketua g7+ dengan wakil dari Republik Kongo dan Liberia
Isi Resolusi Dili dengan tujuh komitmen strategis:
1). Solidaritas dan Komitmen terhadap Perdamaian
g7+ menyampaikan solidaritas penuh kepada negara dan masyarakat yang terdampak konflik bersenjata, agresi, dan bencana alam. Negara anggota menegaskan komitmen untuk mendukung mediasi, rekonsiliasi, serta pencegahan konflik melalui penguatan sistem peringatan dini dan kerja sama diplomatik regional. Resolusi juga menekankan pentingnya partisipasi perempuan dan kelompok marjinal dalam proses perdamaian.
Dewan Tokoh Terkemuka g7+ diberi mandat untuk meningkatkan peran dalam memfasilitasi mediasi dan rekonsiliasi di negara-negara yang menghadapi ketidakstabilan. Bantuan kemanusiaan segera dan dukungan pemulihan jangka panjang juga menjadi prioritas, dengan pendekatan yang inklusif, transparan, dan dipimpin oleh negara.
2). Penguatan Pembelajaran Antar-Rekan (Fragile-to-Fragile Cooperation)
Para menteri mendukung penerapan Harnessing Collective Wisdom: A Framework for Fragile-to-Fragile Cooperation untuk memperkuat pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antarnegara anggota. Inisiatif ini bertujuan memperkuat tata kelola, lembaga negara, dan pemulihan ekonomi melalui pendekatan saling belajar. Sekretariat g7+ ditugaskan untuk memobilisasi dukungan teknis dan sumber daya guna menjalankan program tersebut.
3). Mobilisasi Dukungan Global dan Penghapusan Utang
g7+ menyerukan peningkatan pendanaan berkelanjutan bagi pembangunan negara terdampak konflik, dengan prinsip kepemilikan nasional dan penguatan institusi lokal. Resolusi mendesak reformasi global untuk penghapusan utang melalui pembentukan mekanisme khusus yang mencakup restrukturisasi dan pembatalan utang yang tidak berkelanjutan.
Selain itu, negara anggota menuntut reformasi kerangka penilaian utang yang lebih sesuai dengan realitas negara rapuh. Dukungan terhadap pendanaan iklim yang lebih fleksibel, responsif, dan mudah diakses juga menjadi sorotan utama, dengan harapan negara terdampak dapat memimpin sendiri inisiatif adaptasi iklim.
Dalam aspek ketahanan pangan, g7+ menyerukan investasi dalam sistem pangan lokal yang inklusif dan tahan iklim sebagai fondasi bagi stabilitas dan perdamaian jangka panjang.
4). Konsolidasi Kelembagaan g7+
g7+ berkomitmen memperkuat struktur kelembagaan dengan mendorong ratifikasi penuh terhadap Piagam g7+ oleh seluruh anggota. Negara-negara anggota juga akan menandatangani nota diplomatik untuk memperdalam kerja sama bilateral dan memperkuat sinergi antarnegara.
Koordinasi rutin antar Menteri Luar Negeri dan Perwakilan Tetap di PBB akan ditingkatkan guna memperkuat pengaruh politik dan advokasi g7+ di berbagai forum internasional.
5). Penguatan Kepemimpinan g7+ di Panggung Global
Presiden Timor-Leste, José Ramos Horta, dicalonkan sebagai Utusan Khusus g7+ untuk Mediasi. Negara anggota akan meminta dukungan dari Sekretaris Jenderal PBB atas penunjukan ini.
Selain itu, disepakati penyelenggaraan KTT Kepala Negara dan Pemerintahan g7+ di sela-sela Sidang Umum PBB guna memperkuat suara kolektif g7+ dalam isu-isu perdamaian, keamanan, dan pembangunan global. g7+ juga mendukung Pact for the Future PBB yang mengusung reformasi sistem multilateral, termasuk Dewan Keamanan PBB, demi representasi yang lebih adil, khususnya bagi kawasan seperti Afrika.
6). Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Baru
Sierra Leone akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua g7+ pada 31 Desember 2025. Kepulauan Solomon akan mengambil alih posisi Ketua mulai 1 Januari 2026 selama dua tahun. Republik Demokratik Kongo dan Liberia ditetapkan sebagai Wakil Ketua untuk periode yang sama.
7). Apresiasi dan Tindak Lanjut
Para menteri menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Timor-Leste atas peran sebagai tuan rumah pertemuan serta dukungan penuh terhadap misi g7+. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Yayasan g7+, serta Pemerintah Finlandia dan Tiongkok atas dukungan teknis dan finansial.
g7+ berkomitmen untuk menindaklanjuti semua butir Resolusi Dili dan menginstruksikan Sekretariat untuk memantau pelaksanaannya serta melaporkan progres pada pertemuan tingkat menteri berikutnya.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Julia Chatarina
